ICW: Publik Perlu Tagih Agenda Aksi Pemberantasan Korupsi Para Capres

Kompas.com - 31/01/2019, 13:59 WIB
Diskusi Pemberantasan Korupsi antara OTT, Pencegahan dan Remisi di Rektorat Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta, Kamis (31/1/2019). DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comDiskusi Pemberantasan Korupsi antara OTT, Pencegahan dan Remisi di Rektorat Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta, Kamis (31/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Divisi Hukum Indonesia Corruption Watch ( ICW) Tama S Langkun mengatakan, ada beberapa pembahasan antikorupsi yang disinggung oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada debat pertama Pilpres 2019.

Namun, Tama menilai, kedua pasangan belum mampu mengelaborasi lebih jauh agenda aksi mereka dalam pemberantasan korupsi.

"Ini menjadi tawaran yang ada saat perdebatan tapi lagi-lagi kita pengen dengar seperti apa agenda aksinya. Ini yang kemudian perlu ditagih atau ditanya publik," kata Tama dalam diskusi "Pemberantasan Korupsi antara OTT, Pencegahan, dan Remisi", di Rektorat Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta, Kamis (31/1/2019).

Ia mencontohkan, Prabowo-Sandiaga ingin membentuk perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di daerah.

Baca juga: INFOGRAFIK: Visi dan Misi Capres-Cawapres dalam Pemberantasan Korupsi

Sementara, Jokowi-Ma'ruf menginginkan penguatan KPK. Menurut Tama, kedua pasangan sudah menunjukkan niatnya untuk mendukung KPK.

"Cuma kan tidak ada elaborasi misalnya, mau seperti apa sih konsep penguatannya? Nah ini yang kemudian perlu ditagih atau ditanya publik, apakah misalnya lewat perbaikan? Apakah misalnya lewat regulasi kebijakannya? Penambahan jumlah tenaga penyidik, misalnya atau yang lain? Itu kan jadi catatan," kata dia.

Selain itu, Prabowo-Sandiaga mendorong reformasi hukum. Salah satunya revitalisasi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) untuk mendorong sinkronisasi peraturan di pusat dan daerah.

Sementara, Jokowi-Ma'ruf mendorong pembentukan Pusat Legislasi Nasional untuk menghindari peraturan yang tumpang tindih.

"Nah kan juga catatan, kira-kira mau seperti apa nih, dan persoalan tumpang tindih kan banyak enggak hanya soal satu aspek saja? Itu kan menarik untuk ditagih, didiskusikan," kata Tama.

Baca juga: 8 Poin Pemberantasan Korupsi yang Diharapkan Dibahas pada Debat Pertama

Tama mengatakan, Jokowi-Ma'ruf juga mendorong sinergitas KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. 

Halaman:
Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Nasional
Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Nasional
Satgas: Tidak 'Lockdown' Bukan Berarti Pemerintah Terapkan 'Herd Immunity'

Satgas: Tidak "Lockdown" Bukan Berarti Pemerintah Terapkan "Herd Immunity"

Nasional
KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

Nasional
Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Nasional
KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

Nasional
Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Nasional
Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Nasional
Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Nasional
Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Nasional
Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X