Fuad Bawazier: Utang Pemerintah Saat Ini Bebankan Pemerintah Selanjutnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim ahli ekonomi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Fuad Bawazier, berpendapat, saldo utang pemerintah saat ini terus meningkat. Jika tidak dilunasi, maka yang akan kesulitan adalah pemerintahan berikutnya.

"Utang kita ini berasal dari pinjaman dan penerbitan surat berharga. Ini tidak bisa dikendalikan pemerintah saat ini, yang repot ya pemerintahan selanjutnya," ujar Fuad dalam sebuah diskusi di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Rabu (30/1/2019).

Baca juga: Sri Mulyani Sebut di Tahun Politik Banyak Orang Terobsesi dengan Utang dan Pajak

Pernyataan Fuad tersebut didasarkan pada data Kementerian Keuangan yang mencatat utang pemerintah sepanjang 2018 sebesar Rp 4.418,3 triliun.

Angka ini naik jika dibandingkan dengan posisi utang pada 2017 sebesar Rp 3.995,25 triliun.

Untuk itu, tutur Fuad, jika Prabowo-Sandiaga terpilih di Pilpres 2019, maka ada tiga cara yang akan diupayakan untuk melunasi utang tersebut.

"Pertama kemampuan bayar pemerintah. Kita akan mengupayakan pendapatan yang lebih besar ketimbang pengeluaran. Kemudian, pendapatan tersebut akan dialokasikan dengan baik ke beberapa sektor perekonomian yang berkaitan langsung dengan utang," paparnya.

Baca juga: Timses Jokowi Minta Kubu Prabowo Berhenti Mainkan Isu Utang

Kedua, lanjut Fuad, pemerintahan Prabowo-Sandiaga akan menertibkan pembukuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Reformasi APBN, hapus pengeluaran yang tidak perlu dan enggak penting. Sekarang ini banyak utang yang tidak perlu," ujar Fuad.

"Ketiga adalah tidak menggeser utang ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang susah mendapatkan kredit guna membayar utang," sambungnya.

Baca juga: Ekonom: Masyarakat Kerap Keliru Pahami Utang Negara

Dia juga mengkritik pemerintah saat ini yang seolah-olah ingin mendapatkan pujian dari masyarakat dengan pembangunan infrastruktur.

Baginya, utang pemerintah disebabkan juga karena pembangunan infrastruktur yang tidak efektif sehingga yang diuntungkan bukan rakyat, melainkan yang memimpin proyek tersebut.

"Sudah membangun infrastruktur, misalnya jalan tol, tapi ternyata enggak laku karena banyak masyarakat kita yang tidak punya mobil, apalagi harga tol-nya mahal," jelas Fuad.