Timses Jokowi Minta Kubu Prabowo Berhenti Mainkan Isu Utang

Kompas.com - 29/01/2019, 17:07 WIB
Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin, Ace Hasan Syadzily (kiri) dan Juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Suhud Alynudin dalam sebuah diskusi yang digelar Populi Center, Jalan Letjen S Parman, Kamis (13/12/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin, Ace Hasan Syadzily (kiri) dan Juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Suhud Alynudin dalam sebuah diskusi yang digelar Populi Center, Jalan Letjen S Parman, Kamis (13/12/2018).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Maruf Amin meminta pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berhenti memainkan isu utang selama kampanye Pilpres 2019. Hal ini menanggapi pernyataan Prabowo bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani adalah menteri pencetak utang.

Juru bicara TKN Tubagus Ace Hasan Syadzily mengatakan, kubu Prabowo harus berhenti memainkan isu utang karena tidak disertai dengan data dan fakta yang benar.

“Hak Prabowo-Sandi untuk memainkan isu apapun. Tapi seharusnya harus disertai dengan data dan fakta. Jangan asal bicara,” ujar Ace saat dihubungi, Selasa (29/1/2019).

Ace mengatakan, Prabowo tidak sepantasnya menyebut Menkeu di era pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla sebagai pencetak utang. Sebab, apa yang dilakukan Sri Mulyani sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Baca juga: Utang Negara Terus Meningkat, Ini Penjelasan Kemenkeu

Bahkan, ia menilai pernyataan Prabowo terhadap Sri Mulyani secara tidak langsung telah menghina Kementerian Keuangan yang telah bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Lebih lanjut, Ace mengatakan, seluruh rakyat dapat melihat secara transparan berapa besar utang Indonesia saat ini. Ia menyebut utang Indonesia per Desember 2018 tercatat sebanyak Rp 1.418 triliun atau 29,9 persen dari Produk Domistik Bruto (PDB) Indonesia yang berdasarkan data sementara sebesar Rp 14.735 triliun.

“Itu berarti utang pemerintah masih aman alias jauh di bawah batas yang ditetapkan ketentuan perundang-undangan yaitu 60 persen dari PDB,” ujarnya.

Di sisi lain, politisi Golkar ini menilai pemerintah Jokowi-JK selama ini berhati-hati dan akuntabel dalam mengelola utang. Hal itu seiring dengan berjalannya reformasi struktural, bauran kebijakan moneter, fiskal, makro prudensial, dan koordinasi yang baik antara Pemerintah dengan Bank Indonesia.

Baca juga: Pernyataan Prabowo soal Menteri Pencetak Utang Diprotes Kemenkeu, Ini Penjelasan BPN

Segala tindakan yang dilakukan pemerintah itu, kata dia, membuat Indonesia mendapat peringkat investment grade dari lembaga pemeringkat kredit utama di dunia.

“Dengan peringkat investment grade tersebut, pemerintah dapat menekan cost of fund utang di tengah kondisi pasar keuangan yang volatile pada tahun 2018 lalu,” ujar Ace.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggapi Protes Imam Nahrawi, KPK Sebut Kerabat Tersangka Boleh Jenguk Kecuali...

Tanggapi Protes Imam Nahrawi, KPK Sebut Kerabat Tersangka Boleh Jenguk Kecuali...

Nasional
Angka Kepercayaan Publik yang Menurun Jadi Pelecut Bagi KPK

Angka Kepercayaan Publik yang Menurun Jadi Pelecut Bagi KPK

Nasional
Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Nasional
Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Nasional
Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Nasional
Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Nasional
Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Nasional
Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Nasional
Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Nasional
Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Nasional
Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Nasional
Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Nasional
Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Nasional
Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Nasional
Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X