Suntikan Dana Rp 10,5 Triliun ke BPJS Belum Bisa Lunasi Pembelian Obat

Kompas.com - 30/01/2019, 17:02 WIB
Ketua PP GP Farmasi Tirto Kusnadi usai menemui Wapres Jusuf Kalla, Rabu (30/1/2019). Kompas.com/Rakhmat Nur HakimKetua PP GP Farmasi Tirto Kusnadi usai menemui Wapres Jusuf Kalla, Rabu (30/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pengurus Pusat Gabungan Pengusaha (GP) Farmasi Tirto Kusnadi mengungkapkan, suntikan dana dari pemerintah kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan belum mampu melunasi tunggakan pembelian obat.

Pemerintah diketahui telah menyuntikan dana sebesar Rp 10,5 triliun pada tahun 2018.

Hal itu disampaikannya usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (30/1/2019).

"Rp 10 triliun kira-kira itu, paling kira-kira 6-10 persen yang terbayar ke (perusahaan) farmasi," ungkap Tirto.

Baca juga: BPJS Kesehatan: Aturan Urun Biaya Bukan untuk Menghukum Orang

Sebab, kata dia, dana yang diperoleh rumah sakit (RS) dari BPJS Kesehatan lebih dulu digunakan untuk membayar tenaga medis dan konsumsi pasien. Karena itu, kata dia, RS tak memprioritaskan pelunasan obat yang telah dibeli.

Di sisi lain, kata dia, saat ini tunggakan RS peserta BPJS Kesehatan kepada perusahaan farmasi mencapai Rp 3,6 triliun.

Mereka berharap pemerintah dapat memberikan solusi terkait membengkaknya tunggakan RS kepada pengusaha farmasi.

"Pak JK (Jusuf Kalla) bilang memang BPJS sedang dicarikan misalnya tambahan keuangan dan sebagainya. Tapi kami juga di luar tidak terlalu mengejar hal ini karena memang di luar kewenangan kami. Jadi kami hanya menunggu saja (solusi dari pemerintah)," lanjut dia.

Baca juga: BPJS Nunggak Rp 8 Miliar, RSUD Polewali Mandar Batasi Pasien Berobat

Gabungan Pengusaha (GP) Farmasi sebelumnya menemui Wakil Presiden Yusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (30/1/2019). Mereka mengeluhkan tunggakan obat yang belum dibayar sejumlah rumah sakit (RS).

Tirto mengungkapkan tunggakan obat yang belum dibayar RS mencapai Rp 3,6 triliun. Tirto menambahkan ada RS yang menunggak 60 hingga 120 hari dihitung dari masa jatuh tempo utang.

Kompas TV Nilai kapitasi rendah dalam pelayanan kesehatan yang dibayarkan BPJS Rp 35 ribu, dokter gigi se Indonesia ancam mundur dari kepersertaan pelayanan kesehatan BPJS. Pasalnya kapitasi Rp 2 ribu rupiah per pasien dinilai tidak menghargai profesi dokter gigi. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 tahun 2014 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional dinilai tidak adil terutama bagi profesi dokter gigi. 2 ribu rupiah per pasien di rasa tidak sesuai dengan biaya yang harus di keluarkan dokter gigi. Melalui pernyataan sikap pada rapat kerja nasional di Semarang, Persatuan Dokter Gigi Indonesia mendesak pemerintah untuk mengubah peraturan menteri kesehatan tentang standar pelayanan kesehatan. Pasalnya sejak tahun 2014 nilai kapitasi sebesar Rp 2 ribu rupiah per pasien dinilai tidak layak untuk pelayanan kesehatan.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kunjungi Pasar Kota Bandung, Jokowi Beri Bantuan Tunai untuk Pedagang

Kunjungi Pasar Kota Bandung, Jokowi Beri Bantuan Tunai untuk Pedagang

Nasional
Laporan Sementara KNKT: Simulasi Kecelakaan Sriwijaya Air SJ182 Sudah Dilakukan 2 Kali

Laporan Sementara KNKT: Simulasi Kecelakaan Sriwijaya Air SJ182 Sudah Dilakukan 2 Kali

Nasional
Koalisi Ajukan Kontra Memori Banding Atas Banding Jokowi pada Kasus Polusi Udara

Koalisi Ajukan Kontra Memori Banding Atas Banding Jokowi pada Kasus Polusi Udara

Nasional
Yasonna: Kebijakan Pembatasan Wisatawan Tergantung Penyebaran Covid-19

Yasonna: Kebijakan Pembatasan Wisatawan Tergantung Penyebaran Covid-19

Nasional
Sekjen PDI-P Sebut Sosok Calon Pangkostrad Sudah Mengerucut

Sekjen PDI-P Sebut Sosok Calon Pangkostrad Sudah Mengerucut

Nasional
Menag: Pemerintah Tak Bisa Larang Jemaah Berangkat Umrah jika Punya Visa

Menag: Pemerintah Tak Bisa Larang Jemaah Berangkat Umrah jika Punya Visa

Nasional
Pekan Depan, Komisi II DPR Gelar Raker Putuskan Jadwal Pemilu 2024

Pekan Depan, Komisi II DPR Gelar Raker Putuskan Jadwal Pemilu 2024

Nasional
Menag: Belum Saatnya Presiden Jokowi Turun Tangan Lobi Saudi Soal Penyelenggaraan Haji

Menag: Belum Saatnya Presiden Jokowi Turun Tangan Lobi Saudi Soal Penyelenggaraan Haji

Nasional
Menko PMK Gelar Rakor Evaluasi Pengendalian Covid-19 Saat Natal dan Tahun Baru

Menko PMK Gelar Rakor Evaluasi Pengendalian Covid-19 Saat Natal dan Tahun Baru

Nasional
Polemik Umrah di Tengah Pandemi: Sempat Ditegur Kemenag hingga Terpapar Omicron

Polemik Umrah di Tengah Pandemi: Sempat Ditegur Kemenag hingga Terpapar Omicron

Nasional
Demokrat Bantah Ada Aliran Dana Kasus Dugaan Korupsi Bupati Penajam Paser Utara ke Partai

Demokrat Bantah Ada Aliran Dana Kasus Dugaan Korupsi Bupati Penajam Paser Utara ke Partai

Nasional
Memori Hilang, Investigasi Jatuhnya Sriwijaya Air SJ 182 pada Bagian Ini Tak Bisa Dilanjutkan

Memori Hilang, Investigasi Jatuhnya Sriwijaya Air SJ 182 pada Bagian Ini Tak Bisa Dilanjutkan

Nasional
Kemenlu: Komunikasi dengan 5 WNI di Tonga Masih Terputus Pasca-tsunami

Kemenlu: Komunikasi dengan 5 WNI di Tonga Masih Terputus Pasca-tsunami

Nasional
Anies Puji Aksi Panggung Nidji di JIS, PSI Janji Akan Kirimkan Tanda Tangan Pendiri Band Itu

Anies Puji Aksi Panggung Nidji di JIS, PSI Janji Akan Kirimkan Tanda Tangan Pendiri Band Itu

Nasional
Azis Syamsuddin Mengaku Khilaf Beri Uang Rp 210 Juta untuk Robin Pattuju

Azis Syamsuddin Mengaku Khilaf Beri Uang Rp 210 Juta untuk Robin Pattuju

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.