Kepuasan Kinerja Jokowi Tak Berbanding Lurus dengan Elektabilitas, Apa Sebabnya?

Kompas.com - 29/01/2019, 06:05 WIB
Presiden Joko Widodo meninjau usaha ibu-ibu yang menjadi anggota program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) binaan PT Permodalan Nasional Madani (Persero), di halaman Masjid Besar Cibatu, Garut, Jawa Barat, Jumat (18/1/2019).  KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Joko Widodo meninjau usaha ibu-ibu yang menjadi anggota program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) binaan PT Permodalan Nasional Madani (Persero), di halaman Masjid Besar Cibatu, Garut, Jawa Barat, Jumat (18/1/2019).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai, kesuksesan program pemerintah saat ini bisa menjadi modal kuat bagi calon presiden petahana Joko Widodo memenangi Pemilihan Presiden 2019.

Kendati demikian, ia meminta Jokowi waspada karena kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah tak berbanding lurus dengan elektabilitas.

Adi mengatakan, berbagai survei saat ini menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK sekitar 70 persen.

Baca juga: Survei Charta Politika: Jokowi-Maruf 53,2 Persen, Prabowo-Sandiaga 34,1 Persen

Namun, berbagai survei juga menunjukkan bahwa elektabilitas petahana hanya sekitar 50 persen.

"Itu artinya rakyat kita hati dan pikirannya terbelah. Satu sisi mengakui kinerja Jokowi bagus, tapi di sisi lain belum mau memilih kembali," kata Adi saat dihubungi Kompas.com, Senin (28/1/2019).

Direktur Eksekutif Parameter Polotik Indonesia ini menilai, ada sejumlah faktor yang menyebabkan kondisi ini.

Salah satunya, yakni banyak masyarakat yang sudah puas, namun belum benar-benar yakin bahwa Jokowi akan menuntaskan program kerjanya secara baik.

Baca juga: Survei Indikator: Jokowi-Ma’ruf Amin 54,9 Persen, Prabowo-Sandiaga 34,8 Persen

"Kedua, tentu ada isu lain seperti like and dislike, politik identitas, dan isu populisme Islam," kata dia.

Menurut Adi, faktor-faktor tersebut membuat sebagian masyarakat yang puas dengan kinerja Jokowi menjadi swing voters.

Mereka tak lantas mengalihkan dukungannya kepada pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Mereka masih menunggu sampai hari pencoblosan pada 17 April 2019, sambil terus mengamati proses kampanye.

Baca juga: Survei Median: Elektabilitas Jokowi-Maruf 47,9 Persen, Prabowo-Sandi 38,7 Persen

Oleh karena itu, Adi menilai, Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf harus lebih gencar mengampanyekan kesuksesan Jokowi ke masyarakat sembari menjawab isu-isu miring yang menyerang pasangan calon nomor urut 01.

Ia menilai, kampanye dengan turun langsung ke bawah menyapa masyarakat akan menjadi cara yang paling efektif untuk meyakinkan pemilih.

"Makanya, di sisa kampanye ini TKN harus masif bekerja. Kalau lihat survei Litbang Kompas awal Januari, kampanye yang paling efektif itu langsung tatap muka ke masyarakat," kata dia.

Baca tentang


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Sebut Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Luhut Sebut Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Nasional
Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

Nasional
Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

Nasional
Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

Nasional
Perwakilan IDI Menangis Saat Doakan Para Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Perwakilan IDI Menangis Saat Doakan Para Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Nasional
Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Terkumpul Hampir Rp 400 Juta dalam 4 Hari Operasi Yustisi

Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Terkumpul Hampir Rp 400 Juta dalam 4 Hari Operasi Yustisi

Nasional
Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

Nasional
Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

Nasional
Pasien Covid-19 Meninggal Didominasi Orang Berusia 45 Tahun ke Atas, Ini Pendapat Epidemiolog

Pasien Covid-19 Meninggal Didominasi Orang Berusia 45 Tahun ke Atas, Ini Pendapat Epidemiolog

Nasional
Pemerintah Sebut PSBB Kurangi Pembentukan Klaster Penularan Covid-19

Pemerintah Sebut PSBB Kurangi Pembentukan Klaster Penularan Covid-19

Nasional
PHRI Berharap Pemerintah Kontrak Hotel Satu Gedung untuk Isolasi Pasien Covid-19

PHRI Berharap Pemerintah Kontrak Hotel Satu Gedung untuk Isolasi Pasien Covid-19

Nasional
Polisi Tangkap Tersangka yang Coba Tipu Putra Jokowi, Kaesang

Polisi Tangkap Tersangka yang Coba Tipu Putra Jokowi, Kaesang

Nasional
Ketua KPU Positif Covid-19, Wakil Ketua Komisi II: Tahapan Pilkada Tak Akan Terganggu

Ketua KPU Positif Covid-19, Wakil Ketua Komisi II: Tahapan Pilkada Tak Akan Terganggu

Nasional
Soal Kelanjutan Perppu Baru untuk Pilkada 2020, Ini Kata KPU

Soal Kelanjutan Perppu Baru untuk Pilkada 2020, Ini Kata KPU

Nasional
Satu Lagi Jajaran KPU Positif Covid-19, Perludem Dorong Pilkada 2020 Ditunda

Satu Lagi Jajaran KPU Positif Covid-19, Perludem Dorong Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X