Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepuasan Kinerja Jokowi Tak Berbanding Lurus dengan Elektabilitas, Apa Sebabnya?

Kompas.com - 29/01/2019, 06:05 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai, kesuksesan program pemerintah saat ini bisa menjadi modal kuat bagi calon presiden petahana Joko Widodo memenangi Pemilihan Presiden 2019.

Kendati demikian, ia meminta Jokowi waspada karena kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah tak berbanding lurus dengan elektabilitas.

Adi mengatakan, berbagai survei saat ini menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK sekitar 70 persen.

Baca juga: Survei Charta Politika: Jokowi-Maruf 53,2 Persen, Prabowo-Sandiaga 34,1 Persen

Namun, berbagai survei juga menunjukkan bahwa elektabilitas petahana hanya sekitar 50 persen.

"Itu artinya rakyat kita hati dan pikirannya terbelah. Satu sisi mengakui kinerja Jokowi bagus, tapi di sisi lain belum mau memilih kembali," kata Adi saat dihubungi Kompas.com, Senin (28/1/2019).

Direktur Eksekutif Parameter Polotik Indonesia ini menilai, ada sejumlah faktor yang menyebabkan kondisi ini.

Salah satunya, yakni banyak masyarakat yang sudah puas, namun belum benar-benar yakin bahwa Jokowi akan menuntaskan program kerjanya secara baik.

Baca juga: Survei Indikator: Jokowi-Ma’ruf Amin 54,9 Persen, Prabowo-Sandiaga 34,8 Persen

"Kedua, tentu ada isu lain seperti like and dislike, politik identitas, dan isu populisme Islam," kata dia.

Menurut Adi, faktor-faktor tersebut membuat sebagian masyarakat yang puas dengan kinerja Jokowi menjadi swing voters.

Mereka tak lantas mengalihkan dukungannya kepada pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Mereka masih menunggu sampai hari pencoblosan pada 17 April 2019, sambil terus mengamati proses kampanye.

Baca juga: Survei Median: Elektabilitas Jokowi-Maruf 47,9 Persen, Prabowo-Sandi 38,7 Persen

Oleh karena itu, Adi menilai, Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf harus lebih gencar mengampanyekan kesuksesan Jokowi ke masyarakat sembari menjawab isu-isu miring yang menyerang pasangan calon nomor urut 01.

Ia menilai, kampanye dengan turun langsung ke bawah menyapa masyarakat akan menjadi cara yang paling efektif untuk meyakinkan pemilih.

"Makanya, di sisa kampanye ini TKN harus masif bekerja. Kalau lihat survei Litbang Kompas awal Januari, kampanye yang paling efektif itu langsung tatap muka ke masyarakat," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com