Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 28/01/2019, 12:36 WIB
Luthfia Ayu Azanella,
Bayu Galih

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Partai Bulan Bintang secara resmi menyatakan sikap mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam Pemilihan Presiden 2019. Pernyataan ini merupakan hasil Rapat Koordinasi Nasional PBB yang berlangsung di Ancol, Jakarta pada Minggu (27/1/2019).

Keputusan Rakernas PBB ini terbilang tidak mengejutkan. Sebab, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra beberapa waktu lalu tercatat sebagai penasihat hukum Jokowi-Ma'ruf.

Sikap PBB ini berbeda dengan Pilpres 2014, saat partai itu mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Tidak hanya itu, bahkan Yusril tercatat sebagai pengacara yang mendampingi Prabowo-Hatta saat mengajukan gugatan hasil Pilpres 2014 ke Mahkamah Konstitusi.

Yusril pun memahami bahwa keputusan ini berat bagi sebagian kader PBB, yang kemungkinan masih berharap partainya mendukung Prabowo-Sandiaga Uno.

"Keputusan ini adalah keputusan bulat yang wajib kita tunaikan dan laksanakan bersama dengan tetap hargai perbedaan pendapat," kata Yusril dalam Rakernas PBB itu.

Baca juga: Menurut Yusril, Realistis bagi PBB untuk Dukung Jokowi-Maruf

Lalu bagaimana perjalanan PBB dan manuver Yusril hingga akhirnya secara resmi mendukung Jokowi-Ma'ruf. Berikut kronologinya:

Tak ikut Sekber

Sebelum dua pasang peserta Pilpres 2019 terbentuk, tiga partai sempat mengumumkan pembentukan Sekretariat Bersama pada April 2018. Adapun tiga partai itu adalah Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional.

Saat itu, PBB juga dicantumkan dalam Sekber. Yusril pun menyatakan kekecewaan terhadap pembentukan Sekber yang menyertakan partainya menjadi salah satu anggota.

Saat peresmian sekber tersebut di Jakarta, 27 April 2018, secara tiba-tiba logo dan nama PBB diikutsertakan, seolah-olah PBB sudah tergabung dalam sebuah koalisi.

Padahal, menurut Yusril, belum ada komunikasi apa pun yang terjalin terkait Pilpres 2019.

Saat itu, sebenarnya bukan hanya Yusril yang mengajukan keberatan. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga pernah mengatakan bahwa pemasangan logo PAN dalam Sekber bukan sikap resmi partai.

Baca juga: Zulkifli Sebut Pemasangan Logo PAN di Sekber Tidak Resmi

Tak beri dukungan

Dua kubu mulai terlihat saat Prabowo dan Jokowi mengumumkan pasangan atau cawapres secara resmi pada Agustus 2018.

Saat itu, Jokowi yang memilih Ma'ruf Amin diusung enam partai pengusul dan tiga partai pendukung. Sedangkan, Prabowo diusung oleh empat partai pengusul dan satu partai pendukung.

Saat partai-partai politik lain menentukan arah dukungannya, PBB belum menentukan sikap. Partai Islam itu tidak ada di kubu mana pun, baik kubu Prabowo ataupun Jokowi.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Nasional
Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus 'Clean and Clear'

AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus "Clean and Clear"

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Nasional
Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com