Salin Artikel

Kepuasan Kinerja Jokowi Tak Berbanding Lurus dengan Elektabilitas, Apa Sebabnya?

Kendati demikian, ia meminta Jokowi waspada karena kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah tak berbanding lurus dengan elektabilitas.

Adi mengatakan, berbagai survei saat ini menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK sekitar 70 persen.

Namun, berbagai survei juga menunjukkan bahwa elektabilitas petahana hanya sekitar 50 persen.

"Itu artinya rakyat kita hati dan pikirannya terbelah. Satu sisi mengakui kinerja Jokowi bagus, tapi di sisi lain belum mau memilih kembali," kata Adi saat dihubungi Kompas.com, Senin (28/1/2019).

Direktur Eksekutif Parameter Polotik Indonesia ini menilai, ada sejumlah faktor yang menyebabkan kondisi ini.

Salah satunya, yakni banyak masyarakat yang sudah puas, namun belum benar-benar yakin bahwa Jokowi akan menuntaskan program kerjanya secara baik.

"Kedua, tentu ada isu lain seperti like and dislike, politik identitas, dan isu populisme Islam," kata dia.

Menurut Adi, faktor-faktor tersebut membuat sebagian masyarakat yang puas dengan kinerja Jokowi menjadi swing voters.

Mereka tak lantas mengalihkan dukungannya kepada pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Mereka masih menunggu sampai hari pencoblosan pada 17 April 2019, sambil terus mengamati proses kampanye.

Oleh karena itu, Adi menilai, Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf harus lebih gencar mengampanyekan kesuksesan Jokowi ke masyarakat sembari menjawab isu-isu miring yang menyerang pasangan calon nomor urut 01.

Ia menilai, kampanye dengan turun langsung ke bawah menyapa masyarakat akan menjadi cara yang paling efektif untuk meyakinkan pemilih.

"Makanya, di sisa kampanye ini TKN harus masif bekerja. Kalau lihat survei Litbang Kompas awal Januari, kampanye yang paling efektif itu langsung tatap muka ke masyarakat," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2019/01/29/06050051/kepuasan-kinerja-jokowi-tak-berbanding-lurus-dengan-elektabilitas-apa

Terkini Lainnya

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke