Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ma'ruf Amin: Memang Tugas NU Berat...

Kompas.com - 28/01/2019, 17:59 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 01, Ma'ruf Amin, hadir dalam acara rapat koordinasi nasional Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU) yang bertajuk "Penguatan Dakwah Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdiyah di Era Milenial" di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (28/1/2019).

Ma'ruf datang sekitar pukul 16.10 WIB. Kedatanganya sontak mendapatkan perhatian oleh para peserta rakornas yang kemudian berebutan mencium tangan dan pipi Ma'ruf.

Dalam kesempatanya tersebut, Ma'ruf menyampaikan ada dua tugas berat NU saat ini, yakni menjaga agama dan Indonesia dari gerakan menyimpang.

"Semoga gerakan dakwah NU semakin tajam karena memang tugas NU berat. Menjaga agama karena NU adalah organisasi keagamaan yang bertanggung jawab mencegah cara berpikir masyarakat yang menyimpang dari gerakan-gerakan ekstrem," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Jokowi: Deklarasi Muslimat NU Perlawanan Banyaknya Hoaks di Medsos

Dewan penasihan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini juga menambahkan, NU didirikan untuk mengantisipasi paham kekerasan dengan cara yang sopan dan santun.

Dia pun menyebut NU adalah satu organisasi Islam yang besar di Indonesia. Maka dari itu, NU ditantang untuk memberikan pemahaman yang sesuai dengan ajaran Islam dan kebangsaan ke masyarakat.

"Kemudian tugas NU adalah menjaga negara dari ancaman separatisme dan radikalisme dari kelompok tertentu yang ingin mengubah NKRI," ungkapnya kemudian.

Baca juga: Jokowi Tertawa Ketika Khofifah Ditanya Arah Dukungan Muslimat NU di Pilpres 2019

Bagi NU, lanjutnya, NKRI adalah harga mati karena Indonesia merdeka berdasarkan kesepakatan nasional.

"Indonesia ini negara kesepakatan dari Pancasila. Kesepakatan nasional yang masyarakatnya hidup berdampingan secara damai," imbuh Ma'ruf.

Maka dari itu, tuturnya, NU juga berperan dalam menjaga masyarakat dari paham-paham yang terlarang. Apalagi, intoleransi yang berkembang saat ini sudah disebarkan lewat instrumen politik.

"Intoleransi sekarang bukan hanya melalui dakwah, tapi sudah menggunakan instrumen politik untuk memenangkan gerakan-gerakan radikal di Indonesia. Ini yang harus dihadapi dan NU harus muncul di depan," pungkasnya.

Kompas TV Pimpinan pusat muslimat Nahdlatul Ulama menggelar Harlah ke-73 yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (27/1). Acara mengambil tema Khidmah Muslimat NU, Jaga Aswaja, dan Teguhkan Bangsa. Dalam Harlah ini, Presiden Joko Widodo hadir dan menyampaikan pidatonya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com