Wapres Kalla Sebut Akan Ada Instansi Baru yang Mengatur Transportasi Jabodetabek

Kompas.com - 28/01/2019, 16:35 WIB
Wapres Kalla bersama para menteri dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan hasil rapat pengintegrasian transportasi Jakarta Kompas.com/Rakhmat Nur HakimWapres Kalla bersama para menteri dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan hasil rapat pengintegrasian transportasi Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bakal ada instansi khusus yang membawahi penanganan transportasi di Jabodetabek.

Hal itu disampaikan Kalla usai memimpin rapat pengintegrasian transportasi di Jakarta bersama sejumlah menteri dan kepala daerah terkait di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (28/1/2019).

"Ada otorita, nanti masing-masing gubernur ada di situ. Otorita untuk ini (transportasi). Sekarang sudah ada otorita-nya juga, tapi harus kita tingkatkan kemampuannya," kata Kalla.

Saat ditanya apakah akan membuat badan baru di luar Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) atau memperkuat kewenangannya menjadi setara kementerian, Kalla belum bisa menjawab.

Baca juga: Wapres Instruksikan Penataan Transportasi Jabodetabek Didukung RTRW

Ia mengatakan hal itu akan mengikuti perkembangan dalam rapat selanjutnya. Namun, kata Kalla, pada intinya pemerintah akan membuat badan khusus untuk mengatasi masalah kemacetan di Jabodetabek.

Sebab, kata dia, membutuhkan koordinasi langsung yang strategis untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Ia menambahkan saat ini sudah ada berbagai moda transportasi di Jabodetabek seperti Commuter Line, Mass Rapid Transit, Light Rail Transit, dan Bussway. Namun, ia mengatakan semuanya harus disinkronkan agar efektif menekan kemacetan.

"Kita ini membikin koordinasi langsung, tapi itu strategis, koordinasi langsung atas moda-moda itu. Bagaimana nyambungnya antara Jakarta dengan Bekasi, dengan Tangerang," lanjut dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Myanmar, Pemerintah Disarankan Tunjuk Kalla atau Hasan Wirajuda untuk 'Backdoor Diplomacy'

Soal Myanmar, Pemerintah Disarankan Tunjuk Kalla atau Hasan Wirajuda untuk "Backdoor Diplomacy"

Nasional
Kemenkes: Vaksin Covid-19 untuk Vaksinasi Gotong Royong Wajib Izin BPOM

Kemenkes: Vaksin Covid-19 untuk Vaksinasi Gotong Royong Wajib Izin BPOM

Nasional
Untuk Vaksinasi Gotong-royong, Bio Farma Jajaki Sinopharm dan Moderna

Untuk Vaksinasi Gotong-royong, Bio Farma Jajaki Sinopharm dan Moderna

Nasional
Kementerian BUMN Sebut Vaksinasi Gotong Royong Tidak Bentrok dengan Vaksinasi oleh Pemerintah

Kementerian BUMN Sebut Vaksinasi Gotong Royong Tidak Bentrok dengan Vaksinasi oleh Pemerintah

Nasional
Pengamat: Nasdem Gelar Konvensi untuk Cari Capres Alternatif, Bisa Anies atau Ridwan Kamil

Pengamat: Nasdem Gelar Konvensi untuk Cari Capres Alternatif, Bisa Anies atau Ridwan Kamil

Nasional
Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Nasional
Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Nasional
Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Nasional
Biaya Vaksinasi Gotong Royong untuk Buruh dan Karyawan Swasta Ditanggung Perusahaan

Biaya Vaksinasi Gotong Royong untuk Buruh dan Karyawan Swasta Ditanggung Perusahaan

Nasional
Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer

Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Nasional
UPDATE 26 Februari: Sebaran 8.232 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Jabar Tertinggi

UPDATE 26 Februari: Sebaran 8.232 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Jabar Tertinggi

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke 'Marketplace'

Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke "Marketplace"

Nasional
UPDATE: 1.583.581 Nakes Sudah Divaksinasi, 865.870 di Antaranya Telah Disuntik Dosis Kedua

UPDATE: 1.583.581 Nakes Sudah Divaksinasi, 865.870 di Antaranya Telah Disuntik Dosis Kedua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X