Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar: Dukungan PBB Sudah Kami Duga Setelah Yusril Jadi Pengacara Jokowi-Ma'ruf

Kompas.com - 28/01/2019, 06:53 WIB
Jessi Carina,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, dukungan dari Partai Bulan Bintang (PBB) untuk calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin sudah diprediksi sebelumnya.

Tanda-tandanya terlihat ketika Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra menjadi pengacara Jokowi-Ma'ruf.

"Dukungan resmi PBB terhadap pasangan Jokowi-Kyai Ma’ruf sudah bisa kami duga sebelumnya setelah Pak Yusril Ihza Mahendra telah menjadi penasihat hukum Pak Jokowi-Kiai Ma’ruf," ujar Ace ketika dihubungi, Minggu (27/1/2019).

Ace mengatakan, partainya mengapresiasi dukungan itu. Dia senang PBB memutuskan mendukung Jokowi-Ma'ruf meskipun ada beberapa kader yang punya pilihan berbeda.

Baca juga: Meski Beda Pilihan, MS Kaban Hormati Keputusan PBB Dukung Jokowi-Maruf

Ace percaya PBB mempunyai mekanisme internal dalam menghadapi kader yang lebih memilih Prabowo-Sandiaga.

Dia berpendapat semua kader PBB pada akhirnya akan mengikuti keputusan partai.

"Setahu saya, di mana pun keputusan partai, seharusnya diikuti oleh para kadernya," ujar Ace.

"Apalagi, keputusan itu melalui mekanisme rapat pleno partai. Sudah seharusnya setiap kader partai loyal kepada kebijakan partai," tambah dia.

Selain itu, Ace juga yakin Yusril bisa menjelaskan kepada kader mengenai keputusan politik ini kepada kader yang berbeda pendapat.

Dukungan PBB

Sebelumnya, Partai Bulan Bintang (PBB) resmi mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Keputusan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional PBB di Ancol, Jakarta Utara, Minggu (27/1/2019).

"Keputusan ini adalah keputusan bulat yang wajib kita tunaikan dan laksanakan bersama dengan tetap hargai perbedaan pendapat," ujar Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra saat pidato di Rakornas PBB.

Baca juga: Yusril: Caleg PBB 15.000 Lebih, yang Beda Pilihan Cuma 80 Orang

Menurut Yusril, keputusan ini diambil atas hasil rapat pleno pada 19 Januari 2019.

Dalam rapat tersebut, peserta rapat, termasuk majelis syuro PBB, mengutarakan pendapat dan masukan.

Setelah itu, menurut Yusril, keputusan dipertimbangkan secara matang dengan mengakomodasi suara terbanyak dalam rapat pleno.

Hal itu telah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.

"Partai menyerukan pada seluruh fungsionaris dan anggota partai untuk menaati keputusan dengan menghargai perbedaan pendapat," kata Yusril.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com