Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah Sepakat dengan Kritik Wapres Kalla Terkait LRT Jabodebek

Kompas.com - 25/01/2019, 20:43 WIB
Jessi Carina,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah setuju dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyebut pembangunan light rail transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi Fase I tak efisien. Salah satunya adalah karena LRT dibuat berdampingan dengan jalan tol.

"Saya sendiri lebih dulu dari Pak JK ngomongnya. Aneh itu menurut saya rel di atas LRT. Benar Pak JK bilang, kita nanti mau perlebar jalan tol enggak bisa lagi karena ada tiang di situ," ujar Fahri di kompleks parlemen, Jumat (25/1/2019).

Fahri mengatakan menggeser rel elevated tersebut akan membutuhkan biaya besar. Selain itu, dia menilai rel elevated itu terlalu tinggi dan cenderung berbahaya.

"Seram saya sih kayaknya takut naik itu. Kalau tinggi, jatuhnya bisa fatal itu," kata dia.

Baca juga: Dikritik JK Soal LRT Jabodebek, Ini Tanggapan Adhi Karya

Namun, sayangnya kritik Kalla dilakukan di ujung pemerintahan. Fahri menilai pernyataan Kalla bisa mempengaruhi elektabilitas calon presiden Joko Widodo pada Pemilihan Presiden 2019.

"Tetapi harus diakui bahwa pembangunan infrastruktur banyak misleading-nya dari awal. Banyak salah kalkulasi, salah penempatan, tekor lah," ujar Fahri.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai pembangunan LRT kurang efisien lantaran berbiaya mahal dan letaknya bersebelahan dengan jalan tol.

Hal itu disampaikan Kalla saat berpidato di hadapan anggota Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (11/1/2019).

"Membangun LRT ke arah Bogor dengan elevated. Ya buat apa elevated kalau hanya berada di samping jalan tol? Dan biasanya light train itu tidak dibangun bersebelahan dengan jalan tol, harus terpisah," ujar Kalla.

PT Adhi Karya Tbk angkat bicara terkait kritikan itu. Direktur Operasional II Adhi Karya Pundjung Setya Brata mengatakan, harga LRT Jabodebek masih terbilang kompetitif ketimbang di negara lain.

Baca juga: Saat Pembangunan LRT Jabodebek Dikritik Wapres Kalla...

"Kalau bicara per kilometer Rp 500 miliar dibandingkan dengan MRT dan sebagainya, apalagi dibandingkan Singapura harga kita cukup kompetitif," ujar Pundjung di Jakarta, Senin (14/1/2019).

Pundjung menambahkan, masih banyak proyek pembangunan LRT di negara lain yang lebih mahal ketimbang LRT Jabodebek.

Di Filipina, lanjut Pundjung, biaya per kilometernya mencapai Rp 904 miliar, LRT Kelana Jaya di Malaysia sebesar Rp 807 miliar per km, LRT Lahore di Pakistan Rp 797 miliar per km, LRT Dubai di Uni Emirat Arab Rp 1.026 miliar per km, LRT Calgary di Kanada sebesar Rp 2.197 miliar per km, dan LRT Houston di Amerika Serikat sebesar Rp 688 miliar per km.

Kompas TV Peninjauan dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan pihak LRT Jakarta.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com