Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Kalla Kritik Pembangunan LRT Jabodebek Kurang Efisien

Kompas.com - 11/01/2019, 15:26 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai pembangunan light rail transit (LRT) kurang efisien lantaran berbiaya mahal dan letaknya bersebelahan dengan jalan tol.

Hal itu disampaikan Kalla saat berpidato di hadapan anggota Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (11/1/2019).

"Membangun LRT ke arah Bogor dengan elevated. Ya buat apa elevated kalau hanya berada di samping jalan tol? Dan biasanya light train itu tidak dibangun bersebelahan dengan jalan tol, harus terpisah," ujar Kalla.

Baca juga: Pembangunan TOD LRT Jabodebek Masih Terkendala Pembebasan Lahan

"Tapi bangunnya gitu. Itu kemungkinan, siapa konsultan yang memimpin ini? Sehingga biayanya (mahal) per kilometer. Kapan kembalinya kalau dihitungnya seperti itu?" lanjut Kalla.

Ia mengatakan, sedianya tak masalah bila biaya pembangunan LRT Jabodebek yang seharga Rp 264,7 miliar per kilometer itu berada di tengah kota.

Ia lantas membandingkannya dengan pembangunan MRT Jakarta yang menurut dia lebih efisien. Kalla mengungkapkan harga pembangunan MRT per kilometernya tidak terpaut jauh dengan LRT, yakni Rp 331 miliar tiap kilometer.

Apalagi, sambung Kalla, MRT dibangun di lokasi permukiman dan perkantoran.

Kalla juga mengapresiasi pembangunan MRT lantaran mempertimbangkan manajemen kemacetan.

"Mereka ada spesial konsultan untuk traffic management. Jadi kontraktornya di samping konstruksi sipilnya juga mempunyai konsultan traffic management bagaimana membangun supaya tidak macet dan bersih lagi (pembangunannya)," lanjut Kalla.

Baca juga: Total Proyek LRT Disepakati Rp 29,9 Triliun

Untuk diketahui, total anggaran proyek LRT Jabodebek adalah sebesar Rp 29,9 triliun. Proyek ini terdiri dari sarana, prasarana, dan IDC (Interest During Construction).

Pembiayaan proyek dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp 25,7 triliun. Sementara itu, PT Adhi Karya (Persero) Tbk membiayai proyek sebesar Rp 4,2 triliun. 

Kompas TV Peninjauan dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan pihak LRT Jakarta.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com