Salin Artikel

Fahri Hamzah Sepakat dengan Kritik Wapres Kalla Terkait LRT Jabodebek

"Saya sendiri lebih dulu dari Pak JK ngomongnya. Aneh itu menurut saya rel di atas LRT. Benar Pak JK bilang, kita nanti mau perlebar jalan tol enggak bisa lagi karena ada tiang di situ," ujar Fahri di kompleks parlemen, Jumat (25/1/2019).

Fahri mengatakan menggeser rel elevated tersebut akan membutuhkan biaya besar. Selain itu, dia menilai rel elevated itu terlalu tinggi dan cenderung berbahaya.

"Seram saya sih kayaknya takut naik itu. Kalau tinggi, jatuhnya bisa fatal itu," kata dia.

Namun, sayangnya kritik Kalla dilakukan di ujung pemerintahan. Fahri menilai pernyataan Kalla bisa mempengaruhi elektabilitas calon presiden Joko Widodo pada Pemilihan Presiden 2019.

"Tetapi harus diakui bahwa pembangunan infrastruktur banyak misleading-nya dari awal. Banyak salah kalkulasi, salah penempatan, tekor lah," ujar Fahri.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai pembangunan LRT kurang efisien lantaran berbiaya mahal dan letaknya bersebelahan dengan jalan tol.

Hal itu disampaikan Kalla saat berpidato di hadapan anggota Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (11/1/2019).

"Membangun LRT ke arah Bogor dengan elevated. Ya buat apa elevated kalau hanya berada di samping jalan tol? Dan biasanya light train itu tidak dibangun bersebelahan dengan jalan tol, harus terpisah," ujar Kalla.

PT Adhi Karya Tbk angkat bicara terkait kritikan itu. Direktur Operasional II Adhi Karya Pundjung Setya Brata mengatakan, harga LRT Jabodebek masih terbilang kompetitif ketimbang di negara lain.

"Kalau bicara per kilometer Rp 500 miliar dibandingkan dengan MRT dan sebagainya, apalagi dibandingkan Singapura harga kita cukup kompetitif," ujar Pundjung di Jakarta, Senin (14/1/2019).

Pundjung menambahkan, masih banyak proyek pembangunan LRT di negara lain yang lebih mahal ketimbang LRT Jabodebek.

Di Filipina, lanjut Pundjung, biaya per kilometernya mencapai Rp 904 miliar, LRT Kelana Jaya di Malaysia sebesar Rp 807 miliar per km, LRT Lahore di Pakistan Rp 797 miliar per km, LRT Dubai di Uni Emirat Arab Rp 1.026 miliar per km, LRT Calgary di Kanada sebesar Rp 2.197 miliar per km, dan LRT Houston di Amerika Serikat sebesar Rp 688 miliar per km.

https://nasional.kompas.com/read/2019/01/25/20432401/fahri-hamzah-sepakat-dengan-kritik-wapres-kalla-terkait-lrt-jabodebek

Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 MiliarĀ 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 MiliarĀ 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke