Walhi NTT: Rencana Revitalisasi TN Komodo Harus Dilihat dari Aspek Ekologi

Kompas.com - 25/01/2019, 12:30 WIB
Pemenang Pegipegi Yuk! Jelajah Indonesiamu saat berfotomemasuki TN Komodo, Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Jumat (30/11/2018). KOMPAS.COM / MUHAMMAD IRZAL ADIAKURNIAPemenang Pegipegi Yuk! Jelajah Indonesiamu saat berfotomemasuki TN Komodo, Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Jumat (30/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia ( Walhi) Nusa Tenggara Timur (NTT) Umbu Wulang Tanaamah Paranggi, menyatakan, rencana penutupan Taman Nasional (TN) Komodo untuk revitalisasi harus dilihat dari aspek ekologi. Khususnya pada fakta daya dukung ekologi dan potensi degradasi lingkungan hidup kedepannya.

"Kalau yang ditutup taman nasionalnya, maka seluruh lanskap taman nasional tidak boleh diakses publik. Bila penutupan ini dalam rangka pemulihan ekologi, maka Walhi NTT setuju," ujar Umbu ketika dihubungi via telepon, Jumat (25/1/2019).

Baca juga: Perburuan Liar Jadi Hambatan Pelestarian Ekosistem di TN Komodo

Umbu menjelaskan, sebenarnya tidak masalah jika Pulau Komodonya yang sekalian ditutup dengan alasan untuk pemulihan ruang hidup Komodo dan mata rantai makananya.

"Kalau yang ditutup Pulau Komodo-nya, masih dengan alasan pemulihan ekologi, sepakat. Terutama juga pengaturan urusan perlindungan usaha kelola rakyat, bisa dianggap tepat," ungkapnya kemudian.

Dia juga meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk berkolaborasi melestarikan serta melindungi salah satu kawasan keajaiban dunia ini.

Baca juga: KLHK: Soal Penutupan Taman Nasional Komodo Perlu Pembahasan Terperinci

 

Kolaborasi pelestarian itu bisa berupa pembagian kewenangan tugas Pemprov dan Kementerian LHK.

"Misalnya Kementerian LHK yang bertugas dalam urusan pelestarian Komodi dan ekosistemnya, sedangkan Pemprov NTT untuk penguatan ekonomi rakyat serta pemeliharaan kawasan penyangga Pulau Komodo, seperti Pulau Padar," imbuh Umbu.

"Urusan pemulihan dan perlindungan ekologi dan ekonomi rakyat harus menjadi landasan bila revitalisasi Taman Nasional Komodo dilakukan," sambungnya.

Baca juga: Wacana Penutupan Taman Nasional Komodo Masih Dibicarakan KLHK dengan Pemda

Sebelumnya, Gubernur NTT Viktor Lasikodat menyebut revitalisasi menjadi alasan utama dirinya menutup TN Komodo.

"Pulau Komodo ini kita revitalisasi sehingga menjadi taman yang indah, kemudian rantai makan seperti kerbau dan rusa itu selalu tersedia dan banyak," ucapnya.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X