Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Kalla Sebut Rencana Penutupan Taman Nasional Komodo Belum Resmi

Kompas.com - 22/01/2019, 19:02 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan rencana penutupan Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur (NTT) belum resmi.

"Itu belum kami (buat) resmi," kata Kalla saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Ia menyambut baik rencana Gubernur NTT Viktor Laiskodat menutup Taman Nasional Komodo untuk memperbaiki ekosistem di sana.

Namun, Kalla mengatakan semestinya ekosistem Taman Nasional Komodo tetap dijaga meskipun dibuka. Sehingga, kata Kalla, tidak saat ditutup saja ekosistem Taman Nasional Komodo dijaga.

Baca juga: Asita Manggarai Barat Menolak Rencana Penutupan TN Komodo

"Kalau saya lihat alasannya Gubernur Viktor itu untuk memperbanyak untuk mengembang biakan rusa. Tapi jangan lupa dikunjungi atau tidak dikunjungi itu tetap saja (komodo) perlu makan. Jadi bisa saja ini (direalisasikan)," lanjut Kalla.

Sebelumnya diberitakan Victor Laiskodat berencana menutup Taman Nasional Komodo (TNK) di Kabupaten Manggarai Barat.

Menurut Victor, saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk rencana tersebut, karena pengelolaan Taman Nasional Komodo adalah kewenangan pemerintah pusat.

"Tapi pandangan ibu Menteri Lingkungan Hidup, secara pribadi beliau sangat setuju karena kita ingin agar ada revitalisasi Pulau Komodo," tegas Viktor Laiskodat kepada sejumlah wartawan di Kupang, Selasa (22/1/2019).

Viktor menyebut, revitalisasi menjadi alasan utama dirinya menutup Taman Nasional Komodo.

Baca juga: Ini Alasan Gubernur NTT Tutup Taman Nasional Komodo

"Pulau Komodo ini kita revitalisasi sehingga menjadi taman yang indah, kemudian rantai makan seperti kerbau dan rusa itu selalu tersedia dan banyak," ucapnya.

Untuk revitalisasi, Pemprov NTT akan memperbaiki ketersediaan makanan untuk komodo. Juga, akan menata taman bunga di wilayah Taman Nasional Komodo secara baik.

"Namanya juga taman nasional, yang tentu di dalam taman itu ada binatang purbakala. Itu harus kita jaga habitatnya," kata Viktor.

Kompas TV Pemerintah Nusa Tenggara Timur, berencana menutup Pulau Komodo dari kunjungan wisatawan, selama setahun. Rencana ini akan dilaksanakan, untuk memulihakan habitat komodo, yang saat ini semakin berkurang, akibat minimnya sumber makanan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com