Wacana Penutupan Taman Nasional Komodo Masih Dibicarakan KLHK dengan Pemda

Kompas.com - 24/01/2019, 23:17 WIB
Wisatawan menikmati pemandangan saat senja di atas bukit di Gili Lawa Darat di Kawasan Taman Nasional Komodo, Manggarai Barat, Selasa (29/8). Selain alam lautnya, pesona darat di kawasan ini juga menjadi daya tarik wisatawan. KOMPAS/HERU SRI KUMOROWisatawan menikmati pemandangan saat senja di atas bukit di Gili Lawa Darat di Kawasan Taman Nasional Komodo, Manggarai Barat, Selasa (29/8). Selain alam lautnya, pesona darat di kawasan ini juga menjadi daya tarik wisatawan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih membicarakan wacana penutupan Taman Nasional Komodo.

Wacana itu dilontarkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menyebut bahwa penutupan Taman Nasional Komodo demi kepentingan revitalisasi.

Direktur Jenderal Konservasi Alam Sumber Daya Alam dan Ekositem (Dirjen KSDAE) Wiratno mengatakan, KLHK masih membicarakan apakah penutupan akan diterapkan di kawasan taman nasional saja atau untuk seluruh pulau.

Dirjen KSDAE Kementerian LHK, Wiratno resmi membuka Jambore Nasional Konservasi Alam, dalam rangka peringatan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) Tahun 2018, Selasa (28/8/2018).Kementerian LHK Dirjen KSDAE Kementerian LHK, Wiratno resmi membuka Jambore Nasional Konservasi Alam, dalam rangka peringatan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) Tahun 2018, Selasa (28/8/2018).
"Ini kami mau bicara juga dengan pemerintah daerah. Yang ditutup Taman Nasional Komodo atau Pulau Komodonya, itu belum jelas juga," kata Wiratno saat dihubungi Kompas.com, Kamis (24/1/2019).

Baca juga: Isu Ditutup, KLHK Sebut Wisatawan Tetap Bisa Liburan ke Taman Nasional Komodo

Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan. Daerah tersebut merupakan kawasan wisata sehingga ada aspek ekonomi yang akan berpengaruh.

Demikian pula dengan berbagai kontrak kerja sama yang telah terjalin, termasuk dalam bidang pariwisata.

Oleh karena itu, penutupan kawasan tersebut tidak dapat dilakukan secara tiba-tiba. Ia tidak ingin keputusan tersebut menimbulkan ketidakpastian investasi.

Baca juga: Ini Alasan Gubernur NTT Tutup Taman Nasional Komodo

 

"Saya kira idenya bagus tapi tidak bisa cara menutupnya dalam waktu yang tiba-tiba. 6 bulan kemudian (misalnya)," kata Wiratno.

Sebelumnya, Gubernur NTT Viktor Lasikodat mengatakan, revitalisasi menjadi alasan utama dirinya menutup Taman Nasional Komodo.

"Pulau Komodo ini kami revitalisasi sehingga menjadi taman yang indah, kemudian rantai makan seperti kerbau dan rusa itu selalu tersedia dan banyak," kata dia.

Baca juga: Wapres Kalla Sebut Rencana Penutupan Taman Nasional Komodo Belum Resmi

Untuk revitalisasi, Pemprov NTT akan memperbaiki ketersediaan makanan untuk komodo serta menata taman bunga di wilayah Taman Nasional Komodo secara baik.

Untuk revitalisasi tersebut, Pemprov NTT menyiapkan dana sebesar Rp 100 miliar, yang akan digunakan untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh.

Menurut Viktor, dana itu disiapkan jika pengelolaan Taman Nasional Komodo diserahkan Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi NTT. 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Disorot, Hubungan Antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung

Disorot, Hubungan Antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Sigap Mitigasi dan Tangani Bencana Alam di Sejumlah Daerah

Ketua DPR Minta Pemerintah Sigap Mitigasi dan Tangani Bencana Alam di Sejumlah Daerah

Nasional
Istana Ungkap 5 Langkah untuk Otsus Papua yang Kedua

Istana Ungkap 5 Langkah untuk Otsus Papua yang Kedua

Nasional
Soal Rumah Digeruduk Pengunjuk Rasa, Mahfud: Kali Ini Mereka Ganggu Ibu Saya, Bukan Menko Polhukam

Soal Rumah Digeruduk Pengunjuk Rasa, Mahfud: Kali Ini Mereka Ganggu Ibu Saya, Bukan Menko Polhukam

Nasional
Moeldoko Sebut Kondisi Geografis Jadi Kendala Tumpas Kelompok MIT

Moeldoko Sebut Kondisi Geografis Jadi Kendala Tumpas Kelompok MIT

Nasional
Bila Reuni 212 Tetap Digelar di Monas, Polri Pastikan Bakal Bubarkan

Bila Reuni 212 Tetap Digelar di Monas, Polri Pastikan Bakal Bubarkan

Nasional
BST Jangan Dipakai Buat Beli Rokok, Kemensos: Ini Sesuai Pesan Presiden

BST Jangan Dipakai Buat Beli Rokok, Kemensos: Ini Sesuai Pesan Presiden

Nasional
Jokowi Diminta Tak Dilematis Pilih Pengganti Edhy Prabowo

Jokowi Diminta Tak Dilematis Pilih Pengganti Edhy Prabowo

Nasional
Moeldoko Minta Masyarakat Tak Unjuk Kekuatan Respons Pemeriksaan Rizieq Shihab

Moeldoko Minta Masyarakat Tak Unjuk Kekuatan Respons Pemeriksaan Rizieq Shihab

Nasional
Satgas: Daerah Zona Merah Penularan Covid-19 Naik Hampir 2 Kali Lipat

Satgas: Daerah Zona Merah Penularan Covid-19 Naik Hampir 2 Kali Lipat

Nasional
Keluarga Korban: Pemerintah Mau atau Tidak Tuntaskan Kasus Tragedi Semanggi

Keluarga Korban: Pemerintah Mau atau Tidak Tuntaskan Kasus Tragedi Semanggi

Nasional
Sepanjang Rumah Sakit Declare, Kemenkes: Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Negara

Sepanjang Rumah Sakit Declare, Kemenkes: Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Negara

Nasional
Sepekan, Angka Kematian Akibat Covid-19 Melonjak 35,6 Persen, Jawa Tengah Tertinggi

Sepekan, Angka Kematian Akibat Covid-19 Melonjak 35,6 Persen, Jawa Tengah Tertinggi

Nasional
Usai Bubarkan 10 Lembaga, Menpan RB: Tak Tutup Kemungkinan Institusi Lain Dibubarkan Juga

Usai Bubarkan 10 Lembaga, Menpan RB: Tak Tutup Kemungkinan Institusi Lain Dibubarkan Juga

Nasional
Soal Perbedaan Data Covid-19, Jubir Satgas: Proses Sinkronisasi Butuh Waktu

Soal Perbedaan Data Covid-19, Jubir Satgas: Proses Sinkronisasi Butuh Waktu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X