Bupati Mesuji Terjaring OTT, Mendagri Bilang, "Mau Bagaimana, Kami Juga Prihatin" - Kompas.com

Bupati Mesuji Terjaring OTT, Mendagri Bilang, "Mau Bagaimana, Kami Juga Prihatin"

Kompas.com - 24/01/2019, 14:45 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/12/2018). KOMPAS.com/Devina Halim Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku sedih dan prihatin terkait tertangkapnya Bupati Mesuji Khamami dalam operasi tangkap tangan ( OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Namun, Tjahjo pun mengaku tak bisa berkomentar lebih lanjut terkait peristiwa tersebut.

"Kalau toh ada (kepala daerah terjaring OTT), ya sudah mau (gimana). Kami juga sedih, prihatin," kata Tjahjo saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta Pusat, Kamis (24/1/2019).

Baca juga: OTT di Lampung, KPK Amankan Total 8 Orang

Sebagai Mendagri, Tjahjo mengaku sudah menempuh berbagai cara untuk mencegah kepala daerah agar tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Langkahnya, kata Tjahjo, mulai dari menggelar rapat hingga menelepon para kepala daerah untuk mengingatkan agar melaksanakan pemerintahan sesuai aturan yang berlaku.

"Semua aturannya sama, mau bagaimana. Kita undang rapat sudah, musrenbang sudah, saya telepon juga sudah, memanggil mereka juga sudah, mengingatkan sesuai mekanisme," jelasnya.

Di samping itu, pihak Kemendagri pun mengaku siap jika dimintai keterangan oleh KPK.

"Sebagai Kemendagri kami siap memberikan penjelasan, keterangan, kalau memang OTT terkait kebijakan atau melanggar regulasi," ungkap dia.

Baca juga: KPK Tangkap Bupati Mesuji Khamami

Sebelumnya, KPK mengamankan total delapan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Bandar Lampung, Lampung Tengah, dan Mesuji.

OTT tersebut berlangsung sejak Rabu (23/1/2019) hingga Kamis (24/1/2019) dini hari.

KPK mengamankan delapan orang dari unsur kepala daerah/bupati, PNS dan swasta, yang diduga terkait dugaan transaksi suap proyek infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Kabupaten Mesuji tahun 2018.



Close Ads X