Genap 72 Tahun, Ini Perjalanan Politik Megawati Soekarnoputri...

Kompas.com - 23/01/2019, 14:10 WIB
Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri pada acara yang digelar Paguyuban Pimpinan Tinggi Perempuan Indonesia dalam peringatan Hari Ibu, di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (18/12/2018). Dok. PDI-PPresiden kelima RI Megawati Soekarnoputri pada acara yang digelar Paguyuban Pimpinan Tinggi Perempuan Indonesia dalam peringatan Hari Ibu, di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (18/12/2018).

KOMPAS.com - Ketua Umum PDI Perjuangan ( PDI-P) Megawati Soekarnoputri genap berusia 72 tahun hari ini, Rabu (23/1/2019). Sosok yang dikenal sebagai presiden kelima Indonesia ini merupakan anak proklamator dan presiden pertama Indonesia, Soekarno.

Megawati diangkat sebagai presiden menggantikan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang dilengserkan oleh hasil Sidang Istimewa MPR pada 2001. Megawati kemudian berpasangan dengan Hamzah Haz memimpin Indonesia sampai 2004.

Nama Megawati sendiri sudah dikenal sebelum reformasi bergulir. Saat itu, Megawati bahkan diharapkan dapat berkiprah lebih luas sebagai oposisi di era Presiden Soeharto, saat ditunjuk menjadi ketua umum Partai Demokrasi Indonesia (cikal bakal PDI-P).

Sosok Megawati kemudian berganti rupa menjadi simbol perlawanan terhadap Orde Baru, terutama setelah kepemimpinannya digoyang Pemerintah Soeharto.

Baca juga: Begini Cara Megawati Merayakan Ultah Ke-72...

Saat itu, Orde Baru tak mengakui kepemimpinan Megawati, dan mengesahkan kepemimpinan Soerjadi, pasca-terjadi dualisme di partai berlambang banteng.

Dualisme partai itu berujung tragedi, saat terjadi Peristiwa Sabtu Kelabu pada 27 Juli 1996 yang menewaskan dan menghilangkan sejumlah pendukung Megawati.

Meski begitu, saat Megawati berperan sebagai presiden, kasus 27 Juli 1996 dianggap banyak pihak belum juga tuntas. Sejumlah orang yang dituduh bertanggung jawab dalam kasus itu tak tersentuh hukum.

Lalu bagaimana, kiprah Megawati Soekarnoputri dalam perpolitikan Tanah Air? Berikut perjalanannya:

1. Lahir di Yogyakarta

Sebagai seorang Presiden Indonesia, Soekarno memikul tugas dan tanggung jawab yang berat terhadap negara. Dia pernah ditangkap dan diasingkan oleh Belanda berkali-kali ke berbagai tempat.

Megawati Soekarnoputri adalah putri kedua Soekarno dengan Fatmawati, gadis yang dijumpainya ketika di pengasingan Bengkulu.

Megawati dilahirkan pada 23 Januari 1947 di kampung Ledok Ratmakan, dekat Kali Code, Yogyakarta. Momen kelahirannya bertepatan dengan Agresi Militer Belanda dan ketika itu ayahnya sedang diasingkan di Pulau Bangka.

Setelah Indonesia mendapatkan kemerdekaan secara penuh, Megawati kecil bertolak ke Jakarta dan tumbuh besar di sana. Dia menempuh pendidikan dan pengalaman berbagai organisasi di Ibu Kota.

2. Membangun keluarga

Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri di peringatan HUT ke-46 PDI-PIstimewa Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri di peringatan HUT ke-46 PDI-P
Pada 1 Juni 1968, Megawati menikah dengan Letnan Satu AURI Surindro Supjarso. Dilansir dari Harian Kompas yang terbit pada 29 Mei 1968, resepsi pernikahan berlangsung di kediaman Fatmawati di Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Sebelumnya, Soekarno juga hadir untuk melihat prosesi pernikahan putri keduanya tersebut.

Setelah menikah dengan perwira AURI, dia dikarunia dua orang anak yaitu Mohammad Rizki Pratama dan Mohammad Prananda. Megawati tinggal bersama keluarga di Madiun, Jawa Timur.

Akan tetapi, suaminya mengalami kecelakaan penerbangan ketika pesawat yang dikendalikannya Skyvan T-701 terempas di laut sekitar perairan Pulau Biak, Irian Jaya. Peristiwa ini terjadi sehari sebelum ulang tahun Megawati ke-23.

Setelah itu, Megawati menikah dengan diplomat Mesir yang kala itu sedang bertugas di Jakarta, yang bernama Hassan Gamal Ahmad Hasan. Namun, kondisinya hanya berlangsung tiga bulan karena terjadi permasalahan.

Pernikahannya yang ketiga adalah dengan Taufiq Kiemas, temannya semasa jadi aktivis di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Bersama dengan Taufiq Kiemas, Megawati kemdian ikut andil dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI) hingga berubah menjadi PDI-P.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Nasional
Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X