Politisi Gerindra Kritik Pertanyaan Jokowi Saat Debat soal Caleg Eks Napi Koruptor

Kompas.com - 21/01/2019, 22:57 WIB
Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Joko Widodo dan Maruf Amin memberikan penjelasan saat debat pilpres pertama di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019). Tema debat pilpres pertama yaitu mengangkat isu Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Joko Widodo dan Maruf Amin memberikan penjelasan saat debat pilpres pertama di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019). Tema debat pilpres pertama yaitu mengangkat isu Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Komunikasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Miftah Sabri mengkritik pertanyaan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo yang dinilai cenderung menyerang calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat debat pertama Pilpres pada Kamis (21/1/2019).

Saat debat, Jokowi sempat menanyakan ke Prabowo terkait mantan narapidana kasus korupsi yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif dari Partai Gerindra.

Bahkan, ia menyebut Prabowo menandatangani berkas pencalonan tersebut.

Namun, Miftah menyebut ada yang salah dari pernyataan Jokowi itu. Ia mengatakan, enam mantan napi kasus korupsi dari Partai Gerindra itu merupkan caleg DPRD.

Sedangkan, sebagai ketua umum, Prabowo tidak menandatangani berkas pencalonan caleg DPRD.

Baca juga: Kata TGB, Jokowi Tak Menyerang Pribadi Prabowo soal Caleg Eks Koruptor

"Karena yang enam itu setelah kami cek, itu dari DPRD dan Jokowi keliru di situ. Enggak ada Pak rabowo tanda tangan," ujar Miftah saat ditemui di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Senin (21/1/2019).

Miftah menjelaskan, berkas pencalonan caleg DPRD yang diserahkan ke KPUD ditandatangani oleh ketua dewan pimpinan daerah.

Sementara Prabowo menandatangani berkas pencalonan untuk caleg DPR RI.

Kendati demikian, Miftah tidak menjawab secara lugas saat ditanya apakah Prabowo mengetahui mengenai mantan napi kasus korupsi yang dicalonkan sebagai caleg DPRD dari Partai Gerindra.

"Jadi begini, maksudnya itu istilah Pak Prabowo itu belum cek karena memang yang menyerahkan itu dari daerah kalau DPRD provinsi ya dari ketua DPD (Partai Gerindra)," kata Miftah.

Baca juga: Saat Debat Pertama, Jokowi Dinilai Tampil Lebih Agresif daripada Prabowo

Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X