Hidayat Nur Wahid Sebut Serangan Jokowi soal Caleg Eks Koruptor Melenceng

Kompas.com - 18/01/2019, 14:53 WIB
Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/12/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOWakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/12/2018).
Penulis Jessi Carina
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Hidayat Nur Wahid, menilai ada yang salah dari serangan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo soal caleg eks koruptor.

Dalam debat, Jokowi bertanya kepada calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto soal dirinya yang mencalonkan mantan narapidana korupsi sebagai caleg.

"Tentang caleg dari Gerindra yang kata beliau paling banyak mantan napi koruptornya dan itu ditandatangani oleh ketua umum dan ketua umumnya Pak Prabowo. Ini kan sebuah blunder ya," ujar Hidayat di kompleks parlemen, Jumat (18/1/2019).

Baca juga: Jokowi Sebut Gerindra Terbanyak Ajukan Caleg Koruptor, Siapa Saja Mereka?

Sebab, caleg yang berkasnya ditandatangani oleh ketua umum adalah caleg tingkat nasional yaitu DPR. Hidayat mengatakan partai yang paling banyak mengusung caleg mantan koruptor dalam Pemilihan DPR 2019 bukan Partai Gerindra.

Namun untuk caleg tingkat provinsi, kabupaten, dan kota tidak ditandatangani ketua umum. Hidayat mengatakan berkas pencalonan caleg DPRD ditandatangani ketua partai di daerah masing-masing.

"Jadi tohokan yang agak individual ini menurut saya agak melenceng, tidak kena sasarannya," kata Hidayat.

Baca juga: Jokowi Tanya soal Caleg Eks Koruptor yang Diusung Gerindra, Ini Jawaban Prabowo

Sebelumnya, Joko Widodo mempertanyakan komitmen lawannya, calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, terhadap pemberantasan korupsi. Jokowi langsung menyinggung soal calon legislatif eks koruptor yang dicalonkan Partai Gerindra dalam Pemilihan Legislatif 2019.

Hal ini ditanyakan Jokowi dalam segmen kelima debat Pemilihan Presiden 2019. Dalam segmen tersebut, dua pasang capres dan cawapres saling mengajukan pertanyaan.

"Menurut ICW, partai yang Bapak pimpin termasuk yang paling banyak mencalonkan eks koruptor. Yang saya tahu caleg itu yang tanda tangan ketumnya berarti Pak Prabowo. Bagaimana Pak Prabowo menjawab ini?" Jokowi.

Kompas TV Suasana akrab terjalin didalam ruang tunggu VIP menjelang debat pilpres. Pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo -Sandi melakukan sesi foto bersama dengan Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarno Putri dan Puan Maharani. Saat tiba Prabowo dan Sandi berjabat tangan dengan Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarno Putri dan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy. Tampak pula Puan Maharani melakukan swafoto bersama Prabowo Subianto, Sandiaga Uno dan Megawati Soekarno Putri. Istri Sandiaga Uno, Nur Asia juga ikut terlihat dalam sesi swafoto ini. Keakraban suasana di ruang tunggu VIP antara pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo- Sandi dengan Megawati Soekarno Putri dan Puan Maharani diunggah oleh Anggota Dewan Pengarah TKN Pramono Anung dalam akun twitternya. Sebelum debat, pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo - Ma'ruf Amin dan pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo - Sandiaga menyempatkan diri untuk berfoto bersama. Sesi foto ini dilakukan setelah pasangan Jokowi- Ma'ruf tiba di ruang tunggu VIP. Jokowi dan Prabowo juga terlihat berjalan bersama memasuki ruang debat.

 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Nasional
Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Nasional
Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Nasional
Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Nasional
Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Nasional
Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Nasional
KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

Nasional
Kemendagri: 11 Kabupaten/Kota Belum Pangkas Jabatan, Termasuk Surabaya

Kemendagri: 11 Kabupaten/Kota Belum Pangkas Jabatan, Termasuk Surabaya

Nasional
Baru DKI Jakarta yang Masif Tes Covid-19, Satgas Minta Daerah Lain Meniru

Baru DKI Jakarta yang Masif Tes Covid-19, Satgas Minta Daerah Lain Meniru

Nasional
KY Ajak Masyarakat Beri Informasi Jejak Rekam Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc

KY Ajak Masyarakat Beri Informasi Jejak Rekam Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc

Nasional
Megawati: Pilkada 2020 Bagian dari Regenerasi Menuju 2024

Megawati: Pilkada 2020 Bagian dari Regenerasi Menuju 2024

Nasional
Kemendagri Pastikan Pangkas Jabatan Eselon IV di DPMPTSP Tingkat Daerah

Kemendagri Pastikan Pangkas Jabatan Eselon IV di DPMPTSP Tingkat Daerah

Nasional
Sebaran 1.693 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di Jakarta

Sebaran 1.693 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di Jakarta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X