Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon: Panelis Debat Hanya Jadi Pajangan, Moderator Terlalu Kaku

Kompas.com - 21/01/2019, 12:33 WIB
Jessi Carina,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengkritik beberapa hal dalam pelaksanaan debat pertama Pemilihan Presiden 2019.

Pertama adalah mengenai panelis yang hampir tidak punya peran dalam pelaksanaan debat antara pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Di situ panelis jadi pajangan saja," ujar Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (21/1/2019).

Baca juga: KPU Pertimbangkan Panelis Debat Bisa Leluasa Bertanya ke Capres-Cawapres

Panelis memang tidak bisa memberikan pertanyaan kepada dua pasang calon presiden dan wakil presiden dalam debat.

Mereka hanya membuat pertanyaan sesuai tema debat. Pertanyaan itu kemudian dibacakan oleh moderator, Ira Koesno dan Imam Priyono.

Fadli berpendapat, peran panelis harus ditingkatkan pada debat selanjutnya. Panelis harus diberi kesempatan untuk memperdalam pertanyaan kepada dua kandidat.

Baca juga: Berbagai Kritik untuk KPU soal Pelaksanaan Debat Pertama...

Tidak hanya itu, Fadli juga menyoroti penampilan moderator dalam debat pertama.

"Moderator juga terlalu kaku. Jadi sepertinya enggak ada bedanya moderator dengan bel," ujar Fadli.

Fadli mengatakan, moderator terlalu kaku dalam mengatur durasi menjawab dua kandidat.

Baca juga: Debat Selanjutnya, KPU Tak Akan Berikan Kisi-kisi ke Paslon

Menurut dia, seharusnya waktu menjawab bisa dibuat lebih fleksibel agar dua kandidat bisa tuntas menyampaikan gagasannya.

"Jadi ketika waktu habis bagi kedua belah pihak, misalnya ada kalimat yang belum selesai gitu, biar lah sampai selesai. Tapi kalau beberapa detik itu biasa lah," kata dia.

Fadli mengapresiasi langkah KPU yang membuka evaluasi pelaksanaan debat kemarin. Dia berharap kritik terhadap KPU bisa benar-benar didengar dan dijadikan perbaikan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com