Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Klarifikasi BPN soal Pernyataan Prabowo "Jateng Lebih Besar dari Malaysia"

Kompas.com - 19/01/2019, 13:42 WIB
Reza Jurnaliston,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, dalam hal ini Direktur Materi dan Debat Pasangan Prabowo-Sandi, Sudirman Said, mengklarifikasi pernyataan Prabowo Subianto yang menyebut Provinsi Jawa Tengah lebih besar daripada Malaysia saat debat pertama pilpres.

Menurut Sudirman, maksud Prabowo bukan dilihat dari luas wilayah, tetapi jumlah penduduk.

“(Pernyataan Prabowo) bukan luas wilayah, itu soal ukuran penduduk besarnya. Itu kan bisa diukur dari luas, bisa diukur dari kompleksitas masalah,” jelas Sudirman saat ditemui di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/1/2019).

Baca juga: CEK FAKTA: Prabowo Sebut Jawa Tengah Lebih Besar dari Malaysia

Sudirman mengatakan, ke depan dalam debat pasangan Prabowo-Sandiaga akan berusaha menampilkan terbaik, terutama yang berkaitan dengan data.

Hal itu dilakukan untuk memastikan data-data yang dibawa saat debat tidak menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.

“Ini debat level strategis tidak mungkin sempurna dalam urusan data dan detail, karena presiden bekerja dengan segala perangkat. Kita berusaha untuk lebih baik agar tidak menyampaikan fakta yang berujung kontroversi,” tutur Sudirman.

Baca juga: Sudirman Said Bersyukur Prabowo Tak Terpancing Serangan Jokowi

Menurut Sudirman, perkataan Prabowo itu merupakan kekeliruan dalam tataran yang “kecil” sehingga tak perlu dipermasalahkan.

“Kekeliruan kecil itu fair saja, yang penting pesan utama nyampai ke masyarakat dari kami,” kata mantan Menteri ESDM itu.

Sebelumnya, Prabowo Subianto menyebut, Provinsi Jawa Tengah lebih besar daripada Malaysia.

Baca juga: Pengamat: Debat Pertama, Jokowi is Different Jokowi

Pernyataan tersebut diungkapkan Prabowo saat menanggapi kebijakan Joko Widodo tentang gaji kepala daerah yang kecil.

"Jadi, kalau kami menilai bahwa perlu ada langkah yang lebih konkret, praktis, dan segera. Sebagai contoh bagaimana bisa seorang gubernur gajinya Rp 8 juta. Kemudian dia mengelola provinsi umpamanya Jawa Tengah yang lebih besar dari Malaysia,” ungkap Prabowo saat debat Pilpres pertama di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019) malam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com