Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalla: Pemikiran Rasional Masyarakat soal Kesehatan Bantu Defisit BPJS

Kompas.com - 17/01/2019, 12:58 WIB
Christoforus Ristianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut salah satu solusi untuk mengurangi defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah dengan membangun pemikiran rasional masyarakat mengenai kesehatan.

"BPJS Kesehatan adalah asuransi yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Namun masalahnya, timbul efek negatif kalau masyarakat tidak rasional dengan kesehatan, jadi apa-apa ke rumah sakit," kata Kalla saat membuka seminar dan diskusi "Pembiayaan Berkelanjutan untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Menuju Pelayanan Kesehatan Semesta (UHC) di Indonesia" di Gedung CSIS, Jakarta Pusat, Kamis (17/1/2019).

Kalla bercerita, jangan sampai BPJS Kesehatan bangkrut seperti yang terjadi di badan asuransi kesehatan Belanda dan Yunani.

Baca juga: Wapres Kalla Dorong BPJS Aktif Sosialisasi Gerakan Hidup Sehat

"Di Belanda bangkrut karena banyaknya imigran yang berobat. Maka dari itu, kita harus melihat ke depan, solusinya pencegahan ke masyarakat agar terhindar dari penyakit," ungkapnya kemudian.

Memang, lanjut Kalla, sekarang masyarakat sudah banyak yang berobat ke rumah sakit karena biaya yang murah melalui BPJS Kesehatan.

Namun, ada juga masyarakat yang mencari kesempatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan hanya untuk kepentingan pribadi.

Baca juga: BPJS Kesehatan Menunggak Klaim Pembayaran 18 Rumah Sakit di Karawang

"Mereka memang bebas ke rumah sakit. Namun, waktu itu direktur BPJS Kesehatan pernah cerita ke saya, biaya fisioterapi rumah sakit kini tinggi karena masyarakat malah memanfaatkan itu untuk menyegarkan badan, ongkos pijatnya sampai triliunan. Kalau hal ini tidak diatasi, akan bangkrut seperti di Belanda," paparnya.

Maka dari itu, kata Kalla, solusi yang kini menjadi tugas dari BPJS Kesehatan adalah merasionalisasi masyrakat.

Menurut Kalla, masyarakat kini sudah banyak yang berobat ke rumah sakit dan pertumbuhan penduduk yang tinggi juga kian memberatkan pemerintah jika tidak ada upaya preventif terhadap kesehatan.

"Semuanya menambah beban yang besar karena jumlah penduduk kan kian tinggi, kunjugan ke rumah sakit juga sekarang tinggi," ucapnya.

Kompas TV Dikabarkan 3 RSUD di Jakarta tidak melayani pasien yang menggunakan BPJS Kesehatan. 3 RSUD yaitu, RSUD Kebayoran Lama, RSUD Jati Padang, dan RSUD Cipayung. Dianggap tidak memenuhi syarat kerja sama dengan BPJS Kesehatan terkait akreditasi rumah sakit. Benarkah kabar tersebut? Berikut liputan jurnalis digital KompasTV Dian Septina.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com