Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Kalla Dorong BPJS Aktif Sosialisasi Gerakan Hidup Sehat

Kompas.com - 17/01/2019, 12:12 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan semestinya masuk dalam ranah promotif dan preventif gerakan hidup sehat di masyarakat.

"Untuk mengatasi permasalahan kesehatan di Indonesia ya BPJS harus sosialisasi gerakan hidup sehat," kata Kalla saat membuka seminar dan diskusi bertajuk "Pembiayaan yang Berkelanjutan untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Menuju Pelayanan Kesehatan Semesta (UHC) di Indonesia" di Gedung CSIS, Jakarta Pusat, Kamis (17/1/2019).

Baca juga: BPJS Kesehatan Menunggak Klaim Pembayaran 18 Rumah Sakit di Karawang

"Kalau ada pekan olah raga menjadi sponsor supaya ada ajakan ke masyarakat," tambahnya.

Kalla mencontohkan, bentuk-bentuk pencegahan yang bisa disosialisasikan BPJS bisa bermacam-macam, seperti mengajak masyarakat membersihkan selokan dan mengonsumsi makanan sehat hingga menjadi sponsor di pertandingan-pertandingan olah raga.

Dengan pencegahan yang tepat, lanjutnya, maka hal itu akan mereduksi pengeluaran masyarakat untuk berobat.

"Bagaimanapun BPJS adalah sebuah asuransi yang memberikan manfaat besar ke masyarakat lewat pencegahan dan promotif tadi," ungkap Kalla kemudian.

Baca juga: BPJS Kesehatan Bantah Defisit Jadi Alasan Pemutusan Kontrak dengan Rumah Sakit

Lebih jauh, Kalla bercerita, tidak adanya upaya pencegahan secara masif soal kesehatan membuat rumah sakit di daerah-daerah selalu ramai oleh masyarakat yang mengantre berobat sejak pagi.

"Setiap saya kunjungan ke daerah, gubernur lapor kalau masyarakat antre berobat sejak jam 5 pagi di rumah sakit. Itu adalah kegagalan besar, kalau sosialisasi kesehatan berhasil ya semestinya yang mengantre tidak banyak," kata Kalla.

"Dengan banyak masyarakat ke rumah sakit, artinya ada masalah tata kota, selokan tidak mengalir, air tergenang, wabah penyakit malaria berkembang, dan itu adalah tanda-tanda kegagalan revolusi kesehatan," sambungnya.

Kompas TV Polemik pasien BPJS yang tidak dilayani sejumlah rumah sakit atau klinik kesehatan, menjadi perbincangan.Belum adanya akreditasi pelayanankesehatan, membuat pihak BPJSsempatmemutuskan kontrak kerjasama pelayanan jaminan kesehatan masyarakat ini. Pasien pengguna BPJSsempat bingungjika ingin berobat. Seperti apa seharusnya pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyaraat ini, agar kekisruhan tidak terjadi kembali? Sapa Indonesia membahasnya dalam dialog berikut ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Jokowi Kembali Ingatkan Agar Anggaran Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Jokowi Kembali Ingatkan Agar Anggaran Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Nasional
Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Nasional
Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com