Prabowo: Kita Harus Bikin Mobil Produk Indonesia, Jangan Mobil "Etok-etok"

Kompas.com - 15/01/2019, 05:06 WIB
Calon Presiden nomer urut 02 Prabowo Subianto saat bertemu dengan para korban bencana, kader Partai Gerindra, simpatisan dan relawan di Hotel Santika, Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (8/1/2019).Dok. Tim media pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Calon Presiden nomer urut 02 Prabowo Subianto saat bertemu dengan para korban bencana, kader Partai Gerindra, simpatisan dan relawan di Hotel Santika, Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (8/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyinggung mengenai industri mobil saat menyampaikan pidato kebangsaan "Indonesia Menang" di Jakarta Convention Center, Senayan, Senin (14/1/2019).

Prabowo menegaskan Indonesia harus bisa memproduksi mobil sendiri.

"Kita harus bikin mobil, kita harus bikin mobil benar-benar produk Indonesia," kata Prabowo.

Mendengar pernyataan itu, para pendukung Prabowo yang hadir langsung kompak menyindir soal mobil Esemka.

Baca juga: Prabowo: Petani Sedih Banjir Impor Saat Mereka Panen

Mobil tersebut sempat dipromosikan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo saat masih menjadi wali kota Solo. Namun, hingga saat ini mobil itu belum juga diproduksi secara massal.

Mendengar para pendukungnya menyinggung soal mobil Esemka, Prabowo sempat terdiam beberapa saat. Setelah itu ia melanjutkan pidatonya.

"Jangan mobil etok-etok," kata Prabowo disambut sorak sorai para pendukungnya.

Baca juga: Prabowo: Inteli Musuh Negara, Jangan Inteli Mantan Presiden

Bukan hanya mobil, Ketua Umum Partai Gerindra itu juga menekankan bahwa Indonesia harus bisa memproduksi kapal hingga kereta api sendiri.

"Kita harus mampu (membuat) kapal-kapal niaga, kapal-kapal angkut, kereta api," kata Prabowo.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X