Prabowo: Petani Sedih Banjir Impor Saat Mereka Panen

Kompas.com - 14/01/2019, 22:43 WIB
Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto melambaikan tangan kepada warga yang menghadiri peringatan 14 tahun bencana tsunami Aceh di Pelabuhan Pendaratan Ikan, Lampulo, Banda Aceh,  Aceh, Rabu (26/12/2018). Selain menhadiri peringatan 14 tahun bencana tsunami Aceh, Capres Prabowo Subianto juga berziarah dikuburan massal korban gempa dan tsunami Siron serta bertemu dengan relawan pemenangan Pilpres 2019. ANTARA FOTO/Irwansyah Putra/hp. IRWANSYAH PUTRACalon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto melambaikan tangan kepada warga yang menghadiri peringatan 14 tahun bencana tsunami Aceh di Pelabuhan Pendaratan Ikan, Lampulo, Banda Aceh, Aceh, Rabu (26/12/2018). Selain menhadiri peringatan 14 tahun bencana tsunami Aceh, Capres Prabowo Subianto juga berziarah dikuburan massal korban gempa dan tsunami Siron serta bertemu dengan relawan pemenangan Pilpres 2019. ANTARA FOTO/Irwansyah Putra/hp.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengkritik kebijakan impor sejumlah komoditas pangan yang dilakukan pemerintahan Jokowi. Saat kunjungan ke daerah, Prabowo mengaku menemukan petani-petani yang bersedih karena ada impor saat mereka panen. 

"Saya juga baru datang dari Klaten, di situ petani-petani beras bersedih karena saat mereka panen, beberapa bulan yang lalu banjir beras dari luar negeri," kata Prabowo dalam pidato kebangsaan "Indonesia Menang" di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Senin (14/1/2019).

Bukan hanya petani beras, menurut Prabowo, kebijakan impor pangan juga membuat sedih para petani tebu hingga garam.

Baca juga: Prabowo: Inteli Musuh Negara, Jangan Inteli Mantan Presiden

"Saudara-saudara sekalian, pada saat petani garam juga mengalami kesulitan, banjir garam dari luar negeri. Kita impor semua bahan-bahan pangan yang mampu diproduksi oleh rakyat kita sendiri" kata dia.

Prabowo pun memastikan, apabila ia dan Sandiaga Uno mendapatkan mandat dari rakyat, ia akan mengubah kondisi ini. Ia berjanji akan mewujudkan swasembada pangan.

"Kita harus mampu untuk mengatur sehingga rakyat kita bisa produksi pangan sendiri dan masyarakat Indonesia bisa makan dengan baik. Tidak ada yang boleh kelaparan di Indonesia," tegas mantan Danjen Kopassus ini.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X