Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Jokowi: Kalau Bangun Infrastruktur Tanpa Utang Bisa Puluhan Tahun

Kompas.com - 14/01/2019, 21:01 WIB
Ihsanuddin,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Mukhammad Misbakhun, mengatakan, pemerintahan Jokowi berutang demi pembangunan.

Angka pinjamannya sudah sesuai perhitungan dan persetujuan berbagai pihak.

“Kalaupun Indonesia membangun infrastruktur tanpa utang pasti bisa. Tapi pertanyaannya kapan bisa selesai? Bisa sampai puluhan tahun lagi,” kata Misbakhun dalam keterangan tertulisnya, Senin (14/1/2019).

Politisi Golkar asal Pasuruan ini mencontohkan, pembangunan jalan tol yang sekarang sudah sampai di daerah pemilihannya.

Baca juga: Prestasi Jokowi di Bidang Infrastruktur dan Visinya jika Terpilih Lagi

Bahkan, Pasuruan di Jawa Timur hingga Merak di Banten sudah tersambung Tol Trans Jawa.

Padahal, kata Misbakhun, ruas Tol Gempol-Pasuruan sudah dibangun saat dirinya baru lulus SMP pada 1986. Namun, pembangunan ruas tol itu baru bisa diselesaikan di era Presiden Jokowi.

“Jalan tol dari Merak-Banyuwangi bakal menyambung ya zamannya Pak Jokowi. Bendungan dibangun, embung dibangun, pelabuhan dibangun, wilayah perbatasan dibangun,” kata Misbakhun.

Baca juga: Jokowi Sebut 4 Tahun Pemerintahannya Tidak Hanya Bangun Infrastruktur

Misbakhun mengatakan, yang terpenting pertambahan utang juga disertai kenaikan aset pemerintah.

“Sehingga penerimaan pajak negara bertambah jadi mempunyai kemampuan untuk mengembalikan utang,” ujar dia.

Ia mengingatkan, pemerintah tidak bisa semaunya berutang karena harus melalui persetujuan DPR, termasuk fraksi-fraksi partai yang selama ini menempatkan diri sebagai oposisi.

“Ini perlu dijelaskan. Biasanya partai politik setiap pembahasan APBN di DPR semua partai ikut dan setuju. Termasuk mereka yang teriak teriak soal utang,” kata Anggota Komisi XI DPR ini.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com