Jubir: Saat Berpasangan dengan Megawati, Prabowo Tak Dituduh Pelanggar HAM

Kompas.com - 12/01/2019, 14:04 WIB
Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto melambaikan tangan kepada warga yang menghadiri peringatan 14 tahun bencana tsunami Aceh di Pelabuhan Pendaratan Ikan, Lampulo, Banda Aceh,  Aceh, Rabu (26/12/2018). Selain menhadiri peringatan 14 tahun bencana tsunami Aceh, Capres Prabowo Subianto juga berziarah dikuburan massal korban gempa dan tsunami Siron serta bertemu dengan relawan pemenangan Pilpres 2019. ANTARA FOTO/Irwansyah Putra/hp.IRWANSYAH PUTRA Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto melambaikan tangan kepada warga yang menghadiri peringatan 14 tahun bencana tsunami Aceh di Pelabuhan Pendaratan Ikan, Lampulo, Banda Aceh, Aceh, Rabu (26/12/2018). Selain menhadiri peringatan 14 tahun bencana tsunami Aceh, Capres Prabowo Subianto juga berziarah dikuburan massal korban gempa dan tsunami Siron serta bertemu dengan relawan pemenangan Pilpres 2019. ANTARA FOTO/Irwansyah Putra/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Siane Indriani menilai, tuduhan Prabowo terlibat dalam kasus pelanggaran berat HAM masa lalu sarat dengan kepentingan politik

Pasalnya tuduhan tersebut hanya muncul jelang penyelenggaraan Pilpres 2019.

Baca juga: Pasca-revisi Visi Misi, BPN Tambahkan Program untuk Difabel hingga Penegakan HAM

Sementara, kata Siane, tuduhan pelanggar HAM tidak muncul saat Prabowo berpasangan dengan Megawati Soekarnoputr sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2009.

"Saat dengan Bu Mega tidak pernah muncul tuduhan itu (terlibat kasus pelanggaran HAM) terhadap Pak Prabowo," ujar Siane dalam sebuah diskusi di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, di Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Sabtu (12/1/2019).

Siane mengatakan, tuduhan keterlibatan Prabowo dalam kasus pelanggaran HAM merupakan fitnah.

Baca juga: Kontras: Jokowi dan Prabowo Tak Punya Strategi Konkret untuk Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu

 

Sebab, hasil penyelidikan Komnas HAM atas tujuh kasus dugaaan pelanggaran berat HAM masa lalu tidak menyebut nama tersangka.

Mantan Komisioner Komnas HAM itu pun menegaskan bahwa seluruh pihak semestinya menghormati asas praduga tidak bersalah.

"Saya dapat meyakinkan bahwa penyelidikan Komnas HAM tidak ada satu pun nama tersangka. Maka itu bisa dikatakan fitnah. Kalau menghargai hukum seharusnya menghargai juga asas praduga tidak bersalah," kata Siane.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X