Jubir: Saat Berpasangan dengan Megawati, Prabowo Tak Dituduh Pelanggar HAM

Kompas.com - 12/01/2019, 14:04 WIB
Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto melambaikan tangan kepada warga yang menghadiri peringatan 14 tahun bencana tsunami Aceh di Pelabuhan Pendaratan Ikan, Lampulo, Banda Aceh,  Aceh, Rabu (26/12/2018). Selain menhadiri peringatan 14 tahun bencana tsunami Aceh, Capres Prabowo Subianto juga berziarah dikuburan massal korban gempa dan tsunami Siron serta bertemu dengan relawan pemenangan Pilpres 2019. ANTARA FOTO/Irwansyah Putra/hp. IRWANSYAH PUTRACalon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto melambaikan tangan kepada warga yang menghadiri peringatan 14 tahun bencana tsunami Aceh di Pelabuhan Pendaratan Ikan, Lampulo, Banda Aceh, Aceh, Rabu (26/12/2018). Selain menhadiri peringatan 14 tahun bencana tsunami Aceh, Capres Prabowo Subianto juga berziarah dikuburan massal korban gempa dan tsunami Siron serta bertemu dengan relawan pemenangan Pilpres 2019. ANTARA FOTO/Irwansyah Putra/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Siane Indriani menilai, tuduhan Prabowo terlibat dalam kasus pelanggaran berat HAM masa lalu sarat dengan kepentingan politik

Pasalnya tuduhan tersebut hanya muncul jelang penyelenggaraan Pilpres 2019.

Baca juga: Pasca-revisi Visi Misi, BPN Tambahkan Program untuk Difabel hingga Penegakan HAM

Sementara, kata Siane, tuduhan pelanggar HAM tidak muncul saat Prabowo berpasangan dengan Megawati Soekarnoputr sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2009.

"Saat dengan Bu Mega tidak pernah muncul tuduhan itu (terlibat kasus pelanggaran HAM) terhadap Pak Prabowo," ujar Siane dalam sebuah diskusi di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, di Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Sabtu (12/1/2019).

Siane mengatakan, tuduhan keterlibatan Prabowo dalam kasus pelanggaran HAM merupakan fitnah.

Baca juga: Kontras: Jokowi dan Prabowo Tak Punya Strategi Konkret untuk Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu

 

Sebab, hasil penyelidikan Komnas HAM atas tujuh kasus dugaaan pelanggaran berat HAM masa lalu tidak menyebut nama tersangka.

Mantan Komisioner Komnas HAM itu pun menegaskan bahwa seluruh pihak semestinya menghormati asas praduga tidak bersalah.

"Saya dapat meyakinkan bahwa penyelidikan Komnas HAM tidak ada satu pun nama tersangka. Maka itu bisa dikatakan fitnah. Kalau menghargai hukum seharusnya menghargai juga asas praduga tidak bersalah," kata Siane.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Jiwasraya, Jampidsus: Ada Saham Grup Bakrie Rp 1,7 Triliun tapi Nilainya Turun per 17 Maret

Kasus Jiwasraya, Jampidsus: Ada Saham Grup Bakrie Rp 1,7 Triliun tapi Nilainya Turun per 17 Maret

Nasional
UPDATE 2 Juli: Ini Sebaran Kasus Baru Covid-19, Jatim Tertinggi

UPDATE 2 Juli: Ini Sebaran Kasus Baru Covid-19, Jatim Tertinggi

Nasional
Dinas Perdagangan Salatiga: Pembeli yang Tak Pakai Masker di Pasar Tak Dilayani

Dinas Perdagangan Salatiga: Pembeli yang Tak Pakai Masker di Pasar Tak Dilayani

Nasional
Kemudahan Berusaha di Indonesia Dinilai Masih Rendah

Kemudahan Berusaha di Indonesia Dinilai Masih Rendah

Nasional
Hingga 2 Juli, Sebanyak 849.155 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Hingga 2 Juli, Sebanyak 849.155 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Nurul Arifin Dukung RUU PKS Tetap Dibahas, Ketua Baleg: Kita Lanjutkan

Nurul Arifin Dukung RUU PKS Tetap Dibahas, Ketua Baleg: Kita Lanjutkan

Nasional
Sekjen PDI-P: Di Masa Pandemi Covid-19, Kami Pasang Badan untuk Jokowi

Sekjen PDI-P: Di Masa Pandemi Covid-19, Kami Pasang Badan untuk Jokowi

Nasional
UPDATE 2 Juli: ODP Covid-19 Jadi 40.778 Orang, PDP 13.359

UPDATE 2 Juli: ODP Covid-19 Jadi 40.778 Orang, PDP 13.359

Nasional
UPDATE 2 Juli: Tambah 53 Orang, Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia Jadi 2.987

UPDATE 2 Juli: Tambah 53 Orang, Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia Jadi 2.987

Nasional
UPDATE 2 Juli: Bertambah 1.027, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 26.667

UPDATE 2 Juli: Bertambah 1.027, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 26.667

Nasional
Penetapan Idul Adha, Kemenag Gelar Sidang Isbat 21 Juli

Penetapan Idul Adha, Kemenag Gelar Sidang Isbat 21 Juli

Nasional
Penambahan 1.624 Kasus Baru Covid-19, Rekor Tertinggi Sejak 2 Maret

Penambahan 1.624 Kasus Baru Covid-19, Rekor Tertinggi Sejak 2 Maret

Nasional
Mendagri Sebut Empat Cara Ini Bisa Dilakukan Demi Cegah Karhutla

Mendagri Sebut Empat Cara Ini Bisa Dilakukan Demi Cegah Karhutla

Nasional
16 RUU Resmi Ditarik dari Prolegnas Prioritas, Salah Satunya RUU PKS

16 RUU Resmi Ditarik dari Prolegnas Prioritas, Salah Satunya RUU PKS

Nasional
Jubir Pemerintah: Positif Covid-19 Bukanlah Akhir Segalanya

Jubir Pemerintah: Positif Covid-19 Bukanlah Akhir Segalanya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X