Jubir: Saat Berpasangan dengan Megawati, Prabowo Tak Dituduh Pelanggar HAM

Kompas.com - 12/01/2019, 14:04 WIB
Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto melambaikan tangan kepada warga yang menghadiri peringatan 14 tahun bencana tsunami Aceh di Pelabuhan Pendaratan Ikan, Lampulo, Banda Aceh,  Aceh, Rabu (26/12/2018). Selain menhadiri peringatan 14 tahun bencana tsunami Aceh, Capres Prabowo Subianto juga berziarah dikuburan massal korban gempa dan tsunami Siron serta bertemu dengan relawan pemenangan Pilpres 2019. ANTARA FOTO/Irwansyah Putra/hp. IRWANSYAH PUTRACalon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto melambaikan tangan kepada warga yang menghadiri peringatan 14 tahun bencana tsunami Aceh di Pelabuhan Pendaratan Ikan, Lampulo, Banda Aceh, Aceh, Rabu (26/12/2018). Selain menhadiri peringatan 14 tahun bencana tsunami Aceh, Capres Prabowo Subianto juga berziarah dikuburan massal korban gempa dan tsunami Siron serta bertemu dengan relawan pemenangan Pilpres 2019. ANTARA FOTO/Irwansyah Putra/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Siane Indriani menilai, tuduhan Prabowo terlibat dalam kasus pelanggaran berat HAM masa lalu sarat dengan kepentingan politik

Pasalnya tuduhan tersebut hanya muncul jelang penyelenggaraan Pilpres 2019.

Baca juga: Pasca-revisi Visi Misi, BPN Tambahkan Program untuk Difabel hingga Penegakan HAM

Sementara, kata Siane, tuduhan pelanggar HAM tidak muncul saat Prabowo berpasangan dengan Megawati Soekarnoputr sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2009.

"Saat dengan Bu Mega tidak pernah muncul tuduhan itu (terlibat kasus pelanggaran HAM) terhadap Pak Prabowo," ujar Siane dalam sebuah diskusi di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, di Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Sabtu (12/1/2019).

Siane mengatakan, tuduhan keterlibatan Prabowo dalam kasus pelanggaran HAM merupakan fitnah.

Baca juga: Kontras: Jokowi dan Prabowo Tak Punya Strategi Konkret untuk Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu

 

Sebab, hasil penyelidikan Komnas HAM atas tujuh kasus dugaaan pelanggaran berat HAM masa lalu tidak menyebut nama tersangka.

Mantan Komisioner Komnas HAM itu pun menegaskan bahwa seluruh pihak semestinya menghormati asas praduga tidak bersalah.

"Saya dapat meyakinkan bahwa penyelidikan Komnas HAM tidak ada satu pun nama tersangka. Maka itu bisa dikatakan fitnah. Kalau menghargai hukum seharusnya menghargai juga asas praduga tidak bersalah," kata Siane.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 11 April: Ada 109.958 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 11 April: Ada 109.958 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 11 April: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 13.365.972

UPDATE 11 April: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 13.365.972

Nasional
UPDATE 11 April: 5.096.252 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.037.754 Dosis Pertama

UPDATE 11 April: 5.096.252 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.037.754 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 11 April : Bertambah 87, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 42.530 Orang

UPDATE 11 April : Bertambah 87, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 42.530 Orang

Nasional
UPDATE 11 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.414.507

UPDATE 11 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.414.507

Nasional
UPDATE 11 April 2021: Bertambah 4.127 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.566.995

UPDATE 11 April 2021: Bertambah 4.127 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.566.995

Nasional
Kemensetneg Ajak Publik Sampaikan Aspirasi Soal Pengembangan dan Pengelolaan TMII

Kemensetneg Ajak Publik Sampaikan Aspirasi Soal Pengembangan dan Pengelolaan TMII

Nasional
5 Alasan ICW Desak KPK Pecat Deputi Penindakan Karyoto

5 Alasan ICW Desak KPK Pecat Deputi Penindakan Karyoto

Nasional
Penjelasan Yayasan Harapan Kita soal TMII: Tak Pernah Miliki Niat Swakelola

Penjelasan Yayasan Harapan Kita soal TMII: Tak Pernah Miliki Niat Swakelola

Nasional
KSPI: THR 1.487 Pekerja Belum Dilunasi 13 Perusahaan Sejak 2020

KSPI: THR 1.487 Pekerja Belum Dilunasi 13 Perusahaan Sejak 2020

Nasional
Menteri LHK: Jangan Sampai Terjadi Duet Bencana, Corona dan Karhutla

Menteri LHK: Jangan Sampai Terjadi Duet Bencana, Corona dan Karhutla

Nasional
Anggota DPR Minta Prabowo Jelaskan Rinci soal Denwalsus Kemenhan

Anggota DPR Minta Prabowo Jelaskan Rinci soal Denwalsus Kemenhan

Nasional
Pengamat Nilai Diperlukan Pendekatan Cegah Warga Papua Terpengaruh KKB

Pengamat Nilai Diperlukan Pendekatan Cegah Warga Papua Terpengaruh KKB

Nasional
KSPI: Unjuk Rasa Buruh 12 April Digelar di Gedung MK dan Virtual

KSPI: Unjuk Rasa Buruh 12 April Digelar di Gedung MK dan Virtual

Nasional
Pengamat: Mengacu pada Definisi di UU, KKB Papua Bisa Disebut Teroris

Pengamat: Mengacu pada Definisi di UU, KKB Papua Bisa Disebut Teroris

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X