Kontras: Jokowi dan Prabowo Tak Punya Strategi Konkret untuk Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu

Kompas.com - 11/01/2019, 19:38 WIB
Kepala Divisi Hukum dan Advokasi Kontras Putri Kanesia KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKepala Divisi Hukum dan Advokasi Kontras Putri Kanesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan ( Kontras) menilai bahwa pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak memiliki komitmen terkait penegakan hak asasi manusia (HAM).

Kepala Divisi Hukum dan Advokasi Kontras Putri Kanesia mengatakan, salah satu indikator lemahnya komitmen itu terlihat dari tidak adanya langkah atau strategi konkret terkait penuntasan kasus pelanggaran berat HAM masa lalu, baik dalam dokumen visi misi maupun pemaparan timses selama masa kampanye.

"Saya melihat bahwa belum ada gagasan atau strategi konkret yang ditawarkan masing-masing paslon terkait penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu," ujar Putri saat ditemui di kantor Kontras, Jakarta Pusat, Jumat (11/1/2019).

Baca juga: Saat Debat, Jokowi dan Prabowo Diminta Konkret soal Penuntasan Kasus HAM Masa Lalu


Bahkan, lanjut Putri, tidak ada rumusan aktivitas atau aksi nyata yang akan dilakukan jika capres dan cawapres yang didukung terpilih pada Pilpres 2019.

Menurut Putri, gagasan yang ditawarkan kedua pasangan calon hanya berkutat pada model rekonsiliasi maupun upaya penuntasan lainnya tanpa menyebut secara spesifik mengenai langkah yang dimaksud.

"Bisa jadi tidak ada satu paslon pun yang menjadikan masalah pelanggaran HAM berat ini menjadi sesuatu yang penting untuk diselesaikan atau dapat dikatakan isu HAM hanya menjadi gimmick politik belaka," kata Putri.

Baca juga: Kontras Harap Panelis Berikan Pertanyaan Tajam ke Jokowi dan Prabowo

Jelang debat perdana pada 17 Januari 2019 mendatang, tim sukses kedua pasangan calon mengklaim bahwa pasangan capres-cawapresnya memiliki komitmen untuk menuntaskan kasus pelanggaran berat HAM masa lalu.

Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan menuturkan bahwa pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berkomitmen terkait penuntasan kasus HAM masa lalu.

Baca juga: Harapan Komnas HAM kepada Presiden soal Tindak Lanjut Kasus Pelanggaran Berat HAM

Menurut Hinca ada dua opsi mekanisme penyelesaian kasus yang ditawarkan oleh pasangan Prabowo-Sandiaga, yakni mekanisme non yudisial melalui jalan rekonsiliasi dan yudisial melalui pembentukan pengadilan HAM ad hoc.

"Ini utang negara. Kami ingin berkomitmen di situ," ujar Hinca saat menjadi narasumber di acara Satu Meja yang ditayangkan Kompas TV, Rabu (9/1/2019).

Sementara itu, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Arteria Dahlan mengatakan, Presiden Joko Widodo memiliki komitmen untuk menuntaskan kasus HAM masa lalu yang berkeadilan, bermartabat dan tidak saling melukai.

Baca juga: Kontras: Bahas HAM di Debat Capres Tak Jamin Agenda HAM Jadi Prioritas

Namun demikian Arteria tidak memaparkan langkah konkret apa yang akan diambil oleh Presiden Jokowi.

"Kita ingin penyelesaian yang berkeadilan, bermartabat, tidak saling melukai. Apakah bentuknya rekonsiliasi atau yang lain, kita serahkan. Pak Jokowi ini tidak bisa bekerja sendiri. Kita ingin mencari penyelesaian yang berkeadilan," kata Arteria.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sambut Hari Antikorupsi, KPK Akan Gelar Festival Musik, Festival Film, hingga Diskusi Integritas Parpol

Sambut Hari Antikorupsi, KPK Akan Gelar Festival Musik, Festival Film, hingga Diskusi Integritas Parpol

Nasional
Bertemu Menhan Australia, Prabowo Bahas Kerja Sama Pertahanan Maritim

Bertemu Menhan Australia, Prabowo Bahas Kerja Sama Pertahanan Maritim

Nasional
Stafsus Presiden Nilai Kelompok Disabilitas Perempuan Kurang Terwakili dalam Politik

Stafsus Presiden Nilai Kelompok Disabilitas Perempuan Kurang Terwakili dalam Politik

Nasional
Bambang Soesatyo: Penunjukan Irjen Listyo sebagai Kabareskrim Sangat Tepat

Bambang Soesatyo: Penunjukan Irjen Listyo sebagai Kabareskrim Sangat Tepat

Nasional
Mahfud: Penanganan Karhutla di Indonesia Lebih Baik dari Negara Lain

Mahfud: Penanganan Karhutla di Indonesia Lebih Baik dari Negara Lain

Nasional
Usai Perpanjangan Penahanan di KPK, Eks Bos Lippo Cikarang Sampaikan Harapan ke Jokowi dan Firli

Usai Perpanjangan Penahanan di KPK, Eks Bos Lippo Cikarang Sampaikan Harapan ke Jokowi dan Firli

Nasional
Lagi, Kapolri Mutasi Komjen Firli Bahuri

Lagi, Kapolri Mutasi Komjen Firli Bahuri

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Eks Presdir Lippo Cikarang

KPK Perpanjang Masa Penahanan Eks Presdir Lippo Cikarang

Nasional
Kapolri Tunjuk Kadiv Propam Irjen Listyo Sigit sebagai Kabareskrim

Kapolri Tunjuk Kadiv Propam Irjen Listyo Sigit sebagai Kabareskrim

Nasional
Calon Hakim MK Diharapkan Tak Hanya Paham Persoalan Tata Negara

Calon Hakim MK Diharapkan Tak Hanya Paham Persoalan Tata Negara

Nasional
ICJR Minta Pembahasan RKUHP Libatkan Masyarakat dan Akademisi

ICJR Minta Pembahasan RKUHP Libatkan Masyarakat dan Akademisi

Nasional
Jokowi Prediksi Dalam 5 Tahun Pemerintah Tak Lagi Impor Bahan Petrokimia

Jokowi Prediksi Dalam 5 Tahun Pemerintah Tak Lagi Impor Bahan Petrokimia

Nasional
Kejagung Tetapkan 2 Oknum Jaksa dan Seorang Swasta sebagai Tersangka Pemerasan

Kejagung Tetapkan 2 Oknum Jaksa dan Seorang Swasta sebagai Tersangka Pemerasan

Nasional
Gelar Humanesia, Dompet Dhuafa Ajak Masyarakat Beri Kado Akhir Tahun untuk Kemanusiaan

Gelar Humanesia, Dompet Dhuafa Ajak Masyarakat Beri Kado Akhir Tahun untuk Kemanusiaan

Nasional
Kemenlu Gandeng Mitra Tanah Air Tingkatkan Kapasitas SDM dan UKM

Kemenlu Gandeng Mitra Tanah Air Tingkatkan Kapasitas SDM dan UKM

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X