Kontras: Jokowi dan Prabowo Tak Punya Strategi Konkret untuk Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu

Kompas.com - 11/01/2019, 19:38 WIB
Kepala Divisi Hukum dan Advokasi Kontras Putri Kanesia KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKepala Divisi Hukum dan Advokasi Kontras Putri Kanesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan ( Kontras) menilai bahwa pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak memiliki komitmen terkait penegakan hak asasi manusia (HAM).

Kepala Divisi Hukum dan Advokasi Kontras Putri Kanesia mengatakan, salah satu indikator lemahnya komitmen itu terlihat dari tidak adanya langkah atau strategi konkret terkait penuntasan kasus pelanggaran berat HAM masa lalu, baik dalam dokumen visi misi maupun pemaparan timses selama masa kampanye.

"Saya melihat bahwa belum ada gagasan atau strategi konkret yang ditawarkan masing-masing paslon terkait penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu," ujar Putri saat ditemui di kantor Kontras, Jakarta Pusat, Jumat (11/1/2019).

Baca juga: Saat Debat, Jokowi dan Prabowo Diminta Konkret soal Penuntasan Kasus HAM Masa Lalu

Bahkan, lanjut Putri, tidak ada rumusan aktivitas atau aksi nyata yang akan dilakukan jika capres dan cawapres yang didukung terpilih pada Pilpres 2019.

Menurut Putri, gagasan yang ditawarkan kedua pasangan calon hanya berkutat pada model rekonsiliasi maupun upaya penuntasan lainnya tanpa menyebut secara spesifik mengenai langkah yang dimaksud.

"Bisa jadi tidak ada satu paslon pun yang menjadikan masalah pelanggaran HAM berat ini menjadi sesuatu yang penting untuk diselesaikan atau dapat dikatakan isu HAM hanya menjadi gimmick politik belaka," kata Putri.

Baca juga: Kontras Harap Panelis Berikan Pertanyaan Tajam ke Jokowi dan Prabowo

Jelang debat perdana pada 17 Januari 2019 mendatang, tim sukses kedua pasangan calon mengklaim bahwa pasangan capres-cawapresnya memiliki komitmen untuk menuntaskan kasus pelanggaran berat HAM masa lalu.

Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan menuturkan bahwa pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berkomitmen terkait penuntasan kasus HAM masa lalu.

Baca juga: Harapan Komnas HAM kepada Presiden soal Tindak Lanjut Kasus Pelanggaran Berat HAM

Menurut Hinca ada dua opsi mekanisme penyelesaian kasus yang ditawarkan oleh pasangan Prabowo-Sandiaga, yakni mekanisme non yudisial melalui jalan rekonsiliasi dan yudisial melalui pembentukan pengadilan HAM ad hoc.

"Ini utang negara. Kami ingin berkomitmen di situ," ujar Hinca saat menjadi narasumber di acara Satu Meja yang ditayangkan Kompas TV, Rabu (9/1/2019).

Sementara itu, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Arteria Dahlan mengatakan, Presiden Joko Widodo memiliki komitmen untuk menuntaskan kasus HAM masa lalu yang berkeadilan, bermartabat dan tidak saling melukai.

Baca juga: Kontras: Bahas HAM di Debat Capres Tak Jamin Agenda HAM Jadi Prioritas

Namun demikian Arteria tidak memaparkan langkah konkret apa yang akan diambil oleh Presiden Jokowi.

"Kita ingin penyelesaian yang berkeadilan, bermartabat, tidak saling melukai. Apakah bentuknya rekonsiliasi atau yang lain, kita serahkan. Pak Jokowi ini tidak bisa bekerja sendiri. Kita ingin mencari penyelesaian yang berkeadilan," kata Arteria.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Ingatkan Para Rektor soal Pentingnya Memerdekakan Mahasiswa

Jokowi Ingatkan Para Rektor soal Pentingnya Memerdekakan Mahasiswa

Nasional
Jokowi Sebut Masalah Pendidikan Tinggi Kompleks, Minta Rektor Saling Bantu

Jokowi Sebut Masalah Pendidikan Tinggi Kompleks, Minta Rektor Saling Bantu

Nasional
Kemenkes: Penyakit Tidak Menular Mulai Dialami Masyarakat Usia 10-14 Tahun

Kemenkes: Penyakit Tidak Menular Mulai Dialami Masyarakat Usia 10-14 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi: Kita Punya Peluang Jadi Negara Berpenghasilan Tinggi

Presiden Jokowi: Kita Punya Peluang Jadi Negara Berpenghasilan Tinggi

Nasional
Jokowi: Perguruan Tinggi Harus Perhatikan Kesehatan Mental dan Fisik Mahasiswa

Jokowi: Perguruan Tinggi Harus Perhatikan Kesehatan Mental dan Fisik Mahasiswa

Nasional
Jokowi: Kuliah Daring Sudah Jadi 'New Normal', bahkan 'Next Normal'

Jokowi: Kuliah Daring Sudah Jadi "New Normal", bahkan "Next Normal"

Nasional
 Amien Rais: Banyak Menteri yang Tidak Paham Kehidupan Rakyat

Amien Rais: Banyak Menteri yang Tidak Paham Kehidupan Rakyat

Nasional
Amien Rais Nilai Jokowi Salah Besar Publikasikan Kemarahan

Amien Rais Nilai Jokowi Salah Besar Publikasikan Kemarahan

Nasional
Hak Jawab Jubir PKS Terkait Pemberitaan 'Jokowi Ancam Reshuffle, PKS Tegaskan Tak Tertarik Kursi Menteri'

Hak Jawab Jubir PKS Terkait Pemberitaan "Jokowi Ancam Reshuffle, PKS Tegaskan Tak Tertarik Kursi Menteri"

Nasional
OTT Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur: Suami-Istri Tersangka Korupsi

OTT Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur: Suami-Istri Tersangka Korupsi

Nasional
Airlangga Paparkan Langkah Pemerintah untuk Cegah Perekonomian RI Minus pada Akhir Tahun

Airlangga Paparkan Langkah Pemerintah untuk Cegah Perekonomian RI Minus pada Akhir Tahun

Nasional
Eksekusi Putusan Hakim, Jaksa Segera Rampas Aset Buronan Honggo Wendratno

Eksekusi Putusan Hakim, Jaksa Segera Rampas Aset Buronan Honggo Wendratno

Nasional
KPK Minta Masyarakat Ambil Pelajaran dari Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur

KPK Minta Masyarakat Ambil Pelajaran dari Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Berikut Perjalanan Karier Ketua DPRD Kutai Timur

Jadi Tersangka KPK, Berikut Perjalanan Karier Ketua DPRD Kutai Timur

Nasional
Perjalanan Karier Bupati Kutai Timur, dari Birokrat hingga Tersangka KPK

Perjalanan Karier Bupati Kutai Timur, dari Birokrat hingga Tersangka KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X