Tanggapan Jaksa Agung soal Kasus HAM di Kejagung yang Disebut Tak Ada Kemajuan - Kompas.com

Tanggapan Jaksa Agung soal Kasus HAM di Kejagung yang Disebut Tak Ada Kemajuan

Kompas.com - 11/01/2019, 15:11 WIB
Jaksa Agung Muhammad Prasetyo di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selaran, Jumat(11/1/2019).Reza Jurnaliston Jaksa Agung Muhammad Prasetyo di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selaran, Jumat(11/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan, Kejaksaan Agung masih meneliti 9 berkas kasus kejahatan HAM di masa lalu yang dikirimkan Komnas HAM pada 27 Desember 2018.

Sembilan berkas itu harus dilengkapi, baik dari sisi formil dan materiil. Jika dua aspek itu terpenuhi, Kejaksaan baru bisa menaikkannya ke tahap penyidikan.

Hal itu dikatakan Prasetyo merespons pernyataan Komnas HAM terkait pengusutan kasus pelanggaran berat HAM yang secara substansi dan prosedur tidak ada perkembangan.

“Sekarang masih proses prapenuntutan berkas yang dikirim penyelidik (Komnas HAM) diteliti oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum), nanti disimpulkan sudah lengkap atau belum. Kalau lengkap diterbitkan P21, kalau belum dikembalikan dengan petunjuk,” ujar Prasetyo di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selaran, Jumat(11/1/2019).


Baca juga: Penyelidikan di Komnas HAM Selesai, Kejagung Harus Lanjutkan Penyidikan 9 Kasus HAM Masa Lalu

Prasetyo mengatakan, Kejaksaan meminta 9 berkas kasus pelanggaran HAM masa lalu itu dilengkapi oleh Komnas HAM, baik dari bukti maupun keterangan saksi.

Berkas perkara kasus pelanggaran berat yang disampaikan Komnas HAM kepada Kejaksaan Agung adalah:

  • Peristiwa 1965/1966
  • Peristiwa Talangsari Lampung 1998
  • Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985
  • Peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II
  • Peristiwa Kerusuhan Mei 1998
  • Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998
  • Peristiwa Wasior dan Wamena
  • Peristiwa Simpang KKA 3 Mei 1999 di Provinsi Aceh
  • Peristiwa Rumah Geudong, dan Pos Sattis lainnya di Provinsi Aceh.

Prasetyo mengatakan, kasus pelanggaran HAM berat masa lalu bukan hanya menjadi tanggung jawab salah satu pihak dan tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Kejaksaan.

“Kasus pelanggaran HAM berat bukan semata-mata tanggung jawab satu pihak, bukan hanya kejaksaan saja, bukan hanya Komnas HAM sendiri juga, bukan hanya pemerintah. Ada juga DPR, khususnya pelanggaran HAM berat masa lalu ini nggak bisa diselesaikan oleh jaksa sendiri,” ujar Prasetyo.

Baca juga: Politisi Demokrat: Presiden Jokowi Gagal Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu

“Sudah saya katakan ada keterkaitan antara penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan muaranya ke persidangan. Kalau memang memenuhi syarat untuk diselesaikan dengan pendekatan yudisial,” lanjut dia.

Kejaksaan juga tak ingin penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu berlarut-larut.

“Penyelidikan berawal sejak tahun 2007 sampai sekarang. Kita juga tidak mau melimpahkan perkara tanpa dibekali keyakinan dan bukti-bukti yang kuat, karena hasilnya kalau tetap dipaksakan tidak sesuai dengan yang diharapkan,” kata Prasetyo.

Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Agung telah mengembalikan sembilan berkas perkara HAM pada November 2018 kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Namun, tujuh dari sembilan berkas itu tak ada kemajuan apapun dari hasil penyelidikan Kejagung itu.

“Secara substansi dan prosedur tidak ada perkembangan,” ujar Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Choirul Anam di Media Center Komnas HAM, Gedung Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (10/1/2019).


Terkini Lainnya

FKUB: Tempat Ibadah Itu Suci, Jangan Dipakai untuk Politik dan Sebar Hoaks

FKUB: Tempat Ibadah Itu Suci, Jangan Dipakai untuk Politik dan Sebar Hoaks

Megapolitan
Kejari Depok 3 Kali kembalikan Berkas Kasus Nur Mahmudi ke Polisi

Kejari Depok 3 Kali kembalikan Berkas Kasus Nur Mahmudi ke Polisi

Megapolitan
Pengacara Sebut Aris Idol Dijebak Seseorang yang Tawari Pekerjaan

Pengacara Sebut Aris Idol Dijebak Seseorang yang Tawari Pekerjaan

Megapolitan
Hadapi Debat Perdana, Ma'ruf Amin Mengaku Tak Tegang

Hadapi Debat Perdana, Ma'ruf Amin Mengaku Tak Tegang

Nasional
Polisi Segera Sebar Sketsa Wajah Pelaku Penusukan Siswi SMK di Bogor

Polisi Segera Sebar Sketsa Wajah Pelaku Penusukan Siswi SMK di Bogor

Regional
Risma Pamerkan Sederet Penghargaan yang Diraih Kota Surabaya Sepanjang 2018

Risma Pamerkan Sederet Penghargaan yang Diraih Kota Surabaya Sepanjang 2018

Regional
Jika KPU Tak Ikuti Putusan PTUN, Kubu OSO Minta Presiden dan DPR Turun Tangan

Jika KPU Tak Ikuti Putusan PTUN, Kubu OSO Minta Presiden dan DPR Turun Tangan

Nasional
Survei Charta Politica: Jokowi-Ma'ruf 53,2 Persen, Prabowo-Sandiaga 34,1 Persen

Survei Charta Politica: Jokowi-Ma'ruf 53,2 Persen, Prabowo-Sandiaga 34,1 Persen

Nasional
Timses Sebut Jokowi-Ma'ruf Gelar Simulasi Debat Bersama Ahli 'Public Speaking'

Timses Sebut Jokowi-Ma'ruf Gelar Simulasi Debat Bersama Ahli "Public Speaking"

Nasional
3 Hari Berlalu, Balita di Spanyol yang Jatuh ke Sumur Belum Ditemukan

3 Hari Berlalu, Balita di Spanyol yang Jatuh ke Sumur Belum Ditemukan

Internasional
Bandung Tidak Raih Adipura, Oded Tidak Kecewa

Bandung Tidak Raih Adipura, Oded Tidak Kecewa

Regional
Polisi: Mucikari ES Punya Banyak Koleksi Foto dan Video Vulgar Artis VA

Polisi: Mucikari ES Punya Banyak Koleksi Foto dan Video Vulgar Artis VA

Regional
Pentagon Sebut China Punya Sistem Senjata Tercanggih di Dunia

Pentagon Sebut China Punya Sistem Senjata Tercanggih di Dunia

Internasional
Meriahkan Pemilu, Khilmi Buat Miniatur Jokowi dan Prabowo dari Batang Korek Api

Meriahkan Pemilu, Khilmi Buat Miniatur Jokowi dan Prabowo dari Batang Korek Api

Regional
KPK Kembali Dapat Dukungan Masyarakat Sipil untuk Tetap Memberantas Korupsi

KPK Kembali Dapat Dukungan Masyarakat Sipil untuk Tetap Memberantas Korupsi

Nasional

Close Ads X