KPU Disarankan Buat "Call Center" untuk Meminimalkan Kekacauan di Hari H Pemilu

Kompas.com - 10/01/2019, 22:57 WIB
Titi Anggraini KOMPAS.com/FITRIA CHUSNA FARISATiti Anggraini

JAKARTA, KOMPAS.com - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) menilai Komisi Pemilihan Umum ( KPU) perlu mengantisipasi kompleksitas di hari penyelenggaraan Pemilu 2019, pada 7 April mendatang.

Hal itu menjadi salah satu proyeksi mereka di tahun 2019, yang diungkapkan Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini dalam acara bertajuk "Catatan Awal Tahun: Refleksi 2018, Meneropong 2019", di D Hotel, Jakarta Selatan, Kamis (10/1/2019).

"Kompleksitas teknis pungut-hitung Pemilu 2019 sangatlah luar biasa. KPU bisa mendesain peraturan dengan sangat bagus, tapi mungkin saja pemahaman itu tidak sampai ke bawah," kata Titi.

Baca juga: Dua Hal Ini Jadi Tantangan KPU pada Pemilu 2019

Titi mencatat, salah satu hal yang perlu mendapat perhatian untuk diantisipasi KPU yaitu, kemungkinan penggunaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) palsu untuk mencoblos.

Kemudian, ia juga menyinggung soal pelaksanaan pada level Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang tidak berstandar.

Selain itu, mengingat pemilu ini dilakukan serentak, permasalahan lain yang diduga akan timbul adalah proses penghitungan suara yang memakan waktu lebih lama hingga melewati tenggat waktu.

Baca juga: Pemilu 2019, KPU Akan Hitung Perolehan Suara Pilpres Lebih Dulu

 

Oleh karena itu, Perludem menyarakankan, KPU membuat sebuah call center untuk meminimalisir kekacauan.

"Perludem mengusulkan agar KPU menyiapkan help desk dan/atau call center untuk penerapan pemilu dalam mengantisipasi hal-hal yang bisa terjadi pada hari H dan untuk mengoptimalkan standar pelayanan hari H pada seluruh pemangku kepentingan," jelas Titi.

Tak hanya itu, Titi juga berharap KPU meningkatkan pelatihan teknis kepada anggota KPPS, termasuk sosialisasi melalui video dan pamflet.

Kompas TV Sudah siap untuk ikuti pemilihan umum 17 April mendatang? Kementerian dalam negeri mencatat sebanyak 5.035.887 orang pemilih pemula pada Pemilu 2019.<br /> Siapa sih pemilih pemula itu? Pemilih pemula adalah kamu yang berusia 17 tahun pada tanggal 1 Januari 2018 hingga 17 April 2019. SMRC atau Saiful Mudjani research Center pada desember 2017 mencatat, pemilih muda dengan rentang usia 17-34 tahun ada sebanyak 34,4 % dari total masyarakat Indonesia yang jumlahnya 265 juta jiwa. Komisi Pemilihan Umum mendata ada sekitar 70 hingga 80 juta jiwa pemilih muda. Jadi, sudah tahu kan seberapa berpengaruh suara kita? Yuk jangan golput!

 

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Barang Mewah hingga Air Soft Gun Milik Bos First Travel Bakal Dilelang, Berikut Daftarnya...

Barang Mewah hingga Air Soft Gun Milik Bos First Travel Bakal Dilelang, Berikut Daftarnya...

Nasional
Pengusaha Penyuap Eks Aspidum Kejati DKI Dituntut 4,5 Tahun Penjara

Pengusaha Penyuap Eks Aspidum Kejati DKI Dituntut 4,5 Tahun Penjara

Nasional
Selasa Sore, Tommy dan Titiek Soeharto Akan Bertemu Petinggi PKS

Selasa Sore, Tommy dan Titiek Soeharto Akan Bertemu Petinggi PKS

Nasional
2 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan Tewas Saat Penangkapan

2 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan Tewas Saat Penangkapan

Nasional
Mendagri Sebut Kepala Daerah Minta Dana Tunjangan demi Tekan Korupsi

Mendagri Sebut Kepala Daerah Minta Dana Tunjangan demi Tekan Korupsi

Nasional
Gubernur Lemhannas: Isu Radikalisme dan Investasi Sama Pentingnya

Gubernur Lemhannas: Isu Radikalisme dan Investasi Sama Pentingnya

Nasional
Terkait Desa Fiktif, Kemendagri Usul Penggabungan atau Pemecahan Desa

Terkait Desa Fiktif, Kemendagri Usul Penggabungan atau Pemecahan Desa

Nasional
Siapa Perakit Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan?

Siapa Perakit Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan?

Nasional
Kepala Bappenas: Presiden Ingin Istana di Ibu Kota Baru Tak Berwajah Kolonial

Kepala Bappenas: Presiden Ingin Istana di Ibu Kota Baru Tak Berwajah Kolonial

Nasional
Menko Polhukam dan BNPT Gelar Pertemuan, Bahas Terorisme hingga Radikalisme

Menko Polhukam dan BNPT Gelar Pertemuan, Bahas Terorisme hingga Radikalisme

Nasional
KKP Tangkap Kapal Filipina Pencuri Ikan, Isinya 200 Kg Tuna

KKP Tangkap Kapal Filipina Pencuri Ikan, Isinya 200 Kg Tuna

Nasional
Mendagri Ingin Ada Kategori Daerah Siap dan Tak Siap Gelar Pilkada Langsung

Mendagri Ingin Ada Kategori Daerah Siap dan Tak Siap Gelar Pilkada Langsung

Nasional
Dicecar soal 'Fee' Jadi Pembicara di Forum HRD, Ini Kata Calon Hakim Ad Hoc Mariyanto

Dicecar soal "Fee" Jadi Pembicara di Forum HRD, Ini Kata Calon Hakim Ad Hoc Mariyanto

Nasional
Wakil Ketua Komisi III DPR Pertanyakan Transaksi Timah Ilegal di Babel

Wakil Ketua Komisi III DPR Pertanyakan Transaksi Timah Ilegal di Babel

Nasional
Calon Hakim Ad Hoc Ini Sebut Tenaga Kerja Asing Masih Diperlukan

Calon Hakim Ad Hoc Ini Sebut Tenaga Kerja Asing Masih Diperlukan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X