Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Tak Mau E-commerce Indonesia Dibanjiri Produk Asing

Kompas.com - 10/01/2019, 22:10 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo tak ingin platform e-commerce di Indonesia justru dibanjiri oleh produk-produk dari luar negeri.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam peringatan hari ulang tahun ke-9 Bukalapak, di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (10/1/2019).

"Jangan sampai karena produk UKM kita tidak bisa masuk, diisi barang dari luar. Jangan sampai ini terjadi, marketplace kita diisi dari luar," kata Jokowi.

Baca juga: Bukalapak Ingin Punya Layanan Pajak, KTP, dan Paspor

Jokowi mengatakan, untuk saat ini, ia bisa memaklumi jika sejumlah platform e-commerce masih memasarkan produk dari luar.

Sebab, banyak UMKM di Indonesia yang masih belum siap memasarkan produknya secara online.

Dari 56 juta UMKM yang ada, menurut dia, saat ini baru 4 juta yang sudah memasarkan produknya lewat internet.

"Mungkin sementara gapapa, tapi jangka pendek menengah harus diupayakan agar barang-barang semuanya produk dalam negeri kita," kata Kepala Negara.

Baca juga: Bukalapak Gandeng Warung-warung Sasar Transaksi Offline

Untuk itu, Jokowi meminta e-commerce seperti Bukalapak untuk membantu para pelaku UMKM dalam mengembangkan produknya sehingga siap untuk masuk ke pasar e-commerce.

Menurut dia, masih banyak UMKM yang kesulitan dalam membangun membangun brand, membuat desain kemasan, hingga mendapatkan akses modal. Ia menilai, kondisi ini harus segera diubah.

"Saya mengajak Bukalapak agar membangun ekosistem online ini tersambung dengan offline. Artinya, seluruh UMKM bisa masuk semua ke Bukalapak," kata Jokowi.

Kompas TV Pilihan untuk berinvestasi kini sangat beragam salah satunya adalah investasi emas melalui daring dan aplikasi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com