Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Apresiasi Pernyataan Presiden Jokowi soal Teror Rumah Dua Pimpinannya

Kompas.com - 10/01/2019, 19:38 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo menginstruksikan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengusut tuntas teror bom di rumah dua pimpinan KPK.

Seperti diketahui, pada Rabu (9/1/2019), benda mencurigakan yang diduga bom ditemukan tersangkut di pagar rumah Agus Rahardjo. Namun, polisi memastikan bahwa benda yang ditemukan di rumah Agus bukan bom.

Pada waktu yang hampir bersamaan, rumah Laode di kawasan Kalibata sempat dilempar bom molotov.

"Saya kira itu (pernyataan Presiden Jokowi) positif. Sehingga kita tunggu dalam waktu dekat bagaimana perkembangan penanganannya. Semoga pelaku tersebut bisa ditemukan," ungkap Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (10/1/2019).

Baca juga: Jokowi: Tidak Ada Toleransi, Kejar Pelaku Teror Rumah Dua Pimpinan KPK

"Tentu itu yang perlu diungkap, pelakunya siapa, tujuannya apa melakukan peristiwa yang kemarin dan kepentingan siapa sesungguhnya di balik ini semua. Tentu kami harap bisa ditemukan oleh Polri," sambungnya.

KPK berharap agar teror-teror terhadap jajaran KPK, penegak hukum lain dan masyarakat sipil yang ikut dalam memberantas korupsi tak terulang lagi.

Di sisi lain, kata Febri, KPK juga terus berkoordinasi dengan Polri untuk mendukung penuntasan kasus ini. KPK siap memberikan informasi, data atau kebutuhan lainnya yang diperlukan Polri terkait penanganan kasus ini.

"Karena sebelumnya kami juga terbuka untuk melakukan koordinasi tersebut. Tapi memang kewenangan penanganan perkara ini apa lagi ini dugaan tindak pidana umum itu berada pada Polri. Jadi kami menunggu perkembangan dari Polri," ungkapnya.

Baca juga: KPK Berencana Persenjatai Personelnya untuk Keamanan

Ia juga memastikan mitigasi risiko keamanan di internal KPK juga ditingkatkan. Namun, Febri enggan menyebutkan secara spesifik strategi pengamanan jajaran KPK.

"Dalam bentuk apa upaya untuk memperbaiki dan memperkuat tersebut tentu sebaiknya tidak disampaikan ya, karena itu bagian dari strategi pengamanan sendiri," ujarnya.

Sebelumnya Presiden Jokowi juga mengatakan, kejadian ini jelas merupakan bentuk intimidasi kepada penegak hukum.

"Saya kira tidak ada toleransi untuk itu. Kejar dan cari pelakunya," ujar dia.

Kepala Negara menegaskan, selama ini pengamanan terhadap personel di KPK sudah ditingkatkan.

Namun, apabila teror dan intimidasi masih terjadi, adalah tugas kepolisian untuk menemukan pelakunya.

"Agar semuanya menjadi jelas dan gamblang, siapa pelakunya. Tapi saya meyakini pemberantasan korupsi tidak kendor oleh teror-teror seperti ini," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com