Debat Pertama, Jokowi Siap Jawab Kasus Novel dan Penyelesaian HAM Masa Lalu

Kompas.com - 10/01/2019, 14:23 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan saat meninjau kegiatan Pemodalan Nasional Madani alias PNM di Lapangan Bola Perisma, Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Rabu (8/1/2019). PNM yang akan ditinjau Presiden, yakni PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera). PNM Mekaar menekankan pada sisi membantu ibu-ibu prasejahtera menjadi sejahtera dengan cara memberi modal usaha dengan bantuan pelatihan serta pengembangan usahanya lewat bisnis usaha. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPresiden Joko Widodo memberikan pengarahan saat meninjau kegiatan Pemodalan Nasional Madani alias PNM di Lapangan Bola Perisma, Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Rabu (8/1/2019). PNM yang akan ditinjau Presiden, yakni PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera). PNM Mekaar menekankan pada sisi membantu ibu-ibu prasejahtera menjadi sejahtera dengan cara memberi modal usaha dengan bantuan pelatihan serta pengembangan usahanya lewat bisnis usaha.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo bersiap untuk menjawab pertanyaan yang mungkin jadi pertanyaan publik dalam debat pertama Pilpres 2019 yang akan digelar pada 17 Januari 2019.

Salah satunya, mengenai isu penyelesaian HAM masa lalu.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani. Arsul mengatakan, tim kecil mendiskusikan persoalan ini bersama Jokowi-Ma'ruf.

"Katakanlah penyelesaian kasus HAM berat masa lalu. Pilihannya adalah ini melalui jalur yudisial atau kita mengembangkan jalur non yudisial. Itu contoh-contoh yang kami diskusikan," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/1/2019).

Baca juga: Kubu Jokowi dan Prabowo Klaim Berkomitmen Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu

Penyelesaian HAM masa lalu termasuk yang dijanjikan oleh Jokowi.

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani di kompleks parlemen, Rabu (9/1/2019). KOMPAS.com/JESSI CARINA Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani di kompleks parlemen, Rabu (9/1/2019).
Pada masa kampanye Pilpres 2014, Jokowi pernah berkomitmen menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa lalu dan menghapus impunitas.

Komitmen tersebut juga tercantum dalam visi, misi, dan program aksi yang dikenal dengan sebutan Nawa Cita.

Salah satu poin dalam sembilan agenda prioritas Nawa Cita, Jokowi berjanji akan memprioritaskan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu.

Baca juga: DPR Dinilai Berperan dalam Tersendatnya Penuntasan Kasus HAM Masa Lalu

Jokowi juga menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan delapan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Kedelapan kasus tersebut adalah kasus kerusuhan Mei 1998, Kasus Trisaksi, Semanggi I, Semanggi II, kasus penghilangan paksa, kasus Talangsari, Tanjung Priuk, dan Tragedi 1965.

Arsul mengatakan, penyelesaian HAM masa lalu yang mengemuka selama ini selalu dengan jalur hukum.

Ia menyebutkan, alternatif penyelesaian lewat jalur non-yudisial belum dieksplorasi lebih jauh. Hal ini juga didiskusikan oleh pemerintah agar penyelesaian kasus HAM masa lalu bisa terlaksana.

Baca juga: Politisi Demokrat: Presiden Jokowi Gagal Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu

Selain itu, Arsul merasa isu-isu aktual lain juga akan ditanyakan kepada Jokowi. Salah satunya adalah penyelesaian kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

Arsul mengatakan, tim sukses juga akan mendiskusikan masalah hukum ini dengan Jokowi.

"Misalnya dari sisi TKN salah satu isu yang pasti dilemparkan itu isu soal proses hukum atau proses penyidikan terhadap, misalnya penyerangan Novel Baswedan. Nah kita akan jelaskan juga," ujar Arsul.

Penjelasannya terkait alasan Jokowi belum memenuhi keinginan elemen masyarakat untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) sampai sekarang.

"Nanti kami jelaskan juga dalam konteks frame hukumnya dan juga dalam konteks pengalaman dari TGPF yang pernah ada di masa lalu," kata dia.

Baca juga: Timses Jokowi-Maruf Prediksi Masalah HAM Masa Lalu Ditanyakan dalam Debat

Pada intinya, Jokowi akan menjelaskan apa saja yang sudah diperbuat dalam pemerintahannya selama empat tahun terakhir.

Arsul mengatakan, Jokowi juga akan menunjukkan komitmennya untuk hal-hal yang belum sempat terlaksana.

Dalam persiapan debat, Arsul mengatakan Jokowi dan Ma'ruf juga akan menjawab secara alami.

Artinya, keduanya menjawab berdasarkan wawasan yang memang sudah mereka kuasai.

"Karena Pak Jokowi ini kan capres petahana jadi tentu beliau juga sudah ada memorinya, sudah ada bahan," ujar Arsul.

Baca juga: Timses Bantah Anggapan Jokowi Tak Berkomitmen Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu

 

Adapun, debat Pilpres 2019 akan digelar sebanyak lima kali. Debat pertama digelar pada 17 Januari 2019.

Pesertanya adalah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Tema yang diangkat yaitu hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.

Debat pertama akan disiarkan empat lembaga penyiaran, yaitu TVRI, RRI, KOMPAS TV, dan RTV.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Aturan Main Debat Pertama Pilpres 2019

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Partai Ummat Sebut Tindakan Israel pada Palestina Tak Bisa Ditoleransi

Partai Ummat Sebut Tindakan Israel pada Palestina Tak Bisa Ditoleransi

Nasional
Pemerintah Sebut Ada 1,5 Juta Orang Memaksa Mudik di Masa Pelarangan

Pemerintah Sebut Ada 1,5 Juta Orang Memaksa Mudik di Masa Pelarangan

Nasional
UPDATE: Sebaran 2.385 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jabar dengan 723

UPDATE: Sebaran 2.385 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jabar dengan 723

Nasional
Kritik Kerumunan Ancol, PSI Nilai Survei Anies untuk Pilpres Akan Turun

Kritik Kerumunan Ancol, PSI Nilai Survei Anies untuk Pilpres Akan Turun

Nasional
UPDATE: 8.954.300 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13.721.627 Dosis Pertama

UPDATE: 8.954.300 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13.721.627 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 15 Mei: Ada 91.636 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 15 Mei: Ada 91.636 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update 15 Mei: Ada 84.063 Pasien Suspek Covid-19 di Indonesia

Update 15 Mei: Ada 84.063 Pasien Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 15 Mei: 29.587 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 15 Mei: 29.587 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.181 Orang, Pasien Sembuh Covid-19 Kini 1.597.067

UPDATE: Bertambah 4.181 Orang, Pasien Sembuh Covid-19 Kini 1.597.067

Nasional
UPDATE: Bertambah 144, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 47.967 Orang

UPDATE: Bertambah 144, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 47.967 Orang

Nasional
Doni Monardo: Tempat Wisata yang Langgar Prokes Lebih Baik Ditutup

Doni Monardo: Tempat Wisata yang Langgar Prokes Lebih Baik Ditutup

Nasional
UDPATE: Tambah 2.385 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.736.670

UDPATE: Tambah 2.385 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.736.670

Nasional
Bicara dengan Sejumlah Pemimpin Negara, Jokowi: Agresi Israel Harus Dihentikan

Bicara dengan Sejumlah Pemimpin Negara, Jokowi: Agresi Israel Harus Dihentikan

Nasional
RI dan Papua Nugini Usut Video Warga PNG Dukung KKB Papua

RI dan Papua Nugini Usut Video Warga PNG Dukung KKB Papua

Nasional
Fraksi PKS Minta PBB dan Negara Islam Desak Israel Hentikan Serangan ke Palestina

Fraksi PKS Minta PBB dan Negara Islam Desak Israel Hentikan Serangan ke Palestina

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X