Kompas.com - 10/01/2019, 13:11 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Perlindungan atas hak kelompok minoritas dinilai harus menjadi salah satu isu yang diangkat saat debat perdana capres-cawapres pada 17 Januari 2019 mendatang.

Dengan begitu publik dapat mengetahui sejauh mana komitmen masing-masing pasangan calon, baik Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, dalam memenuhi hak asasi warga negaranya.

Ketua Divisi Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengatakan, isu perlindungan hak sangat penting untuk menjadi sorotan. Sebab, Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada pemerintah agar menjamin pemenuhan hak manusia (HAM) setiap warga negara tanpa terkecuali.

Lantas, apa komitmen atau janji yang dilontarkan Prabowo dan Sandiaga selama masa kampanye mengenai isu perlindungan atas hak kelompok minoritas?

Saat menghadiri acara makan malam dan ramah tamah bersama para pengusaha Tionghoa di Super Ballroom Suncity, Gedung Lindeteves, Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat, Jumat (7/12/2018) malam, Prabowo berjanji akan menjadi pemimpin bagi untuk seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras dan kelompok etnis.

Ketua Umum Partai Gerindra itu menegaskan, dirinya tidak akan membiarkan warga negara dari kelompok etnis manapun mengalami ketidakadilan.

Bahkan ia berjanji akan membela setiap kelompok masyarakat yang diperlakukan tidak adil.

"Kalau ada satu warga dari satu kelompok atau satu suku atau satu kelompok etnis, agama dan ras yang dizalimi, yang tidak menerima keadilan, itu tugas pemimpin untuk membelanya," kata Prabowo.

"Ini adalah keyakinan saya. Ini adalah pemahaman saya," ucapnya yang disambut tepuk tangan seluruh hadirin.

Baca juga: Klarifikasi Direktur Relawan Prabowo-Sandiaga soal Tersangka Hoaks Surat Suara Tercoblos

Prabowo menekankan para pendiri bangsa yang telah memilih semboyan Bhinneka Tunggal Ika agar seluruh rakyat Indonesia tetap bersatu.

Ia memahami keinginan masyarakat yang ingin hidup rukun dalam suasana adil dan beradab.

Prabowo pun menegaskan bahwa masyarakat Tionghoa memiliki hak yang sama dengan kelompok dari suku atau etnis lainnya.

"Saya memandang warga negara Indonesia keturunan Tionghoa sama seperti suku-suku dan kelompok-kelompok etnis lainnya," ujar Prabowo.

"Dan karena itu kalau saya dipilih, kalau saya menerima tugas saya akan membela setiap warga negara saya dengan sekuat tenaga," kata dia.

Melindungi semua golongan

Sementara itu, Sandiaga Uno memastikan bahwa dirinya dan Prabowo akan berdiri dan melindungi semua golongan masyarakat Indonesia.

Hal itu ia ungkapkan saat bertemu pimpinan Sinode Gereja Masehi Injil di Minahasa (GMIM) di Tondano Sulawesi Utara, Senin (5/11/2018).

“Saya pastikan Prabowo-Sandi (berdiri) untuk semua golongan, kami akan melindungi semua warga negara Indonesia dan mensejahterakannya. Fokus kami adalah ekonomi," ujar Sandiaga.

Sandiaga pun mengungkapkan, dirinya dan Prabowo berasal dari lingkungan yang beragam sehingga sangat menjunjung kebinekaan.

Ia mengatakan, pernah mengenyam pendidikan Sekolah Dasar (SD) di lembaga pendidikan Kristen dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di sekolah Katolik.

Sedangkan, kata Sandiaga, Prabowo memiliki saudara kandung yang beragama Katolik dan Kristen.

"Saya dan Pak Prabowo tumbuh dari lingkungan beragam. SD di sekolah Kristen dan SMA di sekolah Katolik dan Pak Prabowo saudara kandungnya ada yang katolik, kristen. Hanya Pak Prabowo yang Islam. Ini bukti keberagaman kami atau kebinekaan," kata mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu.

Baca juga: Debat Capres Diharapkan Angkat Isu Perlindungan Hak Kelompok Minoritas

Menurut Sandiaga, keberagaman di Indonesia adalah aset untuk bisa membangun lebih baik lagi.

Ia pun sepakat jika kontestasi Pilpres 2019 jangan sampai memecah belah masyarakat.

"Indonesia lahir dan tumbuh dari tenun kebangsaan. Kesenjangan yang besar antara si kaya dan miskin akan kami jembatani dengan penciptaan lapangan kerja serta harga-harga kebutuhan pokok yang stabil dan terjangkau,” tuturnya.

Kompas TV Siapa yang berupaya mendelegitimasi dan melemahkan KPU? dan apa yang bisa dilakukan semua pihak untuk sama-sama melindungi dan mengawasi kerja KPU agar seluruh proses Pemilu bisa berjalan jujur dan adil? KompasTV akan membahasnya bersama tenaga ahli staf ahli kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin dan juru bicara badan pemenangan nasional BPN Prabowo-Sandiaga Pipin Sopian.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal KTT G7 di Jerman yang Dihadiri Jokowi

Mengenal KTT G7 di Jerman yang Dihadiri Jokowi

Nasional
Hadi Tjahjanto Dalami Penyebab 300 Sertifikat Tanah Warga Bogor Disita Satgas BLBI

Hadi Tjahjanto Dalami Penyebab 300 Sertifikat Tanah Warga Bogor Disita Satgas BLBI

Nasional
Duet Ganjar-Anies Diusulkan untuk Pilpres, Ganjarist: Kasihan Pak Ganjar...

Duet Ganjar-Anies Diusulkan untuk Pilpres, Ganjarist: Kasihan Pak Ganjar...

Nasional
Parpol Diminta Cari Capres yang Dapat Menjawab Persoalan Masyarakat

Parpol Diminta Cari Capres yang Dapat Menjawab Persoalan Masyarakat

Nasional
Kejagung Tetapkan Emirsyah Satar Jadi Tersangka Baru Kasus Pengadaan Pesawat di Maskapai Garuda

Kejagung Tetapkan Emirsyah Satar Jadi Tersangka Baru Kasus Pengadaan Pesawat di Maskapai Garuda

Nasional
Gugat ke MK, Partai Buruh: UU PPP Direvisi karena UU Cipta Kerja, tapi Buruh Tidak Dilibatkan

Gugat ke MK, Partai Buruh: UU PPP Direvisi karena UU Cipta Kerja, tapi Buruh Tidak Dilibatkan

Nasional
Puan Bakal Jajaki Kerja Sama Politik, Gerindra Yakin Akan Dikunjungi

Puan Bakal Jajaki Kerja Sama Politik, Gerindra Yakin Akan Dikunjungi

Nasional
Cak Imin Vs Yenny Wahid: Penyebab Konflik hingga Dampaknya untuk PKB

Cak Imin Vs Yenny Wahid: Penyebab Konflik hingga Dampaknya untuk PKB

Nasional
DPR Akan Kaji Wacana Legalisasi Ganja untuk Kebutuhan Medis

DPR Akan Kaji Wacana Legalisasi Ganja untuk Kebutuhan Medis

Nasional
Di Hadapan Para Santri, Cak Imin Beberkan Alasan Mantap Maju Capres 2024

Di Hadapan Para Santri, Cak Imin Beberkan Alasan Mantap Maju Capres 2024

Nasional
RI Terima 300 Unit Mesin Pendingin Vaksin Covid-19 dari Jepang dan Unicef

RI Terima 300 Unit Mesin Pendingin Vaksin Covid-19 dari Jepang dan Unicef

Nasional
Kontras Catat Penyiksaan Warga Negara oleh Polisi Berlangsung hingga Level Polsek

Kontras Catat Penyiksaan Warga Negara oleh Polisi Berlangsung hingga Level Polsek

Nasional
Untung-Rugi jika PDI-P Tak Berkoalisi dengan Parpol Mana Pun Jelang 2024

Untung-Rugi jika PDI-P Tak Berkoalisi dengan Parpol Mana Pun Jelang 2024

Nasional
Penjelasan Mahfud soal Dugaan 300 Sertifikat Warga Bogor Hasil Redistribusi Disita Satgas BLBI

Penjelasan Mahfud soal Dugaan 300 Sertifikat Warga Bogor Hasil Redistribusi Disita Satgas BLBI

Nasional
Kementan Sebut PMK Hewan Ternak Ada di 216 Kabupaten/Kota Se-Indonesia

Kementan Sebut PMK Hewan Ternak Ada di 216 Kabupaten/Kota Se-Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.