Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokat: Komitmen Prabowo-Sandi Perkuat KPK Lewat Pengungkapan Kasus Novel

Kompas.com - 08/01/2019, 18:35 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat Benny K Harman mengungkapkan, pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memiliki komitmen untuk penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu rencananya akan dibuktikan melalui penyelesaian kasus penyiraman penyidik senior KPK Novel Baswedan.

"Komitmen Prabowo-Sandi untuk menguatkan KPK adalah dengan simbol menyelesaikan kasus Novel Baswedan," kata Benny dalam diskusi bertajuk "Koalisi Bicara" di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta, Selasa (8/1/2019).

Baca juga: Prabowo-Sandiaga Akan Angkat Isu Kasus Novel Baswedan di Debat Perdana

Menurut Benny, komitmen Prabowo-Sandi tersebut juga menjadi simbol prioritas pemberantasan korupsi jika keduanya terpilih menjadi presiden dan wakil presiden di Pilpres 2019.

"Prabowo-Sandi punya komitmen yang jelas untuk perkuat KPK. Keduanya juga tegas melawan praktik korupsi," ungkapnya.

Maka dari itu, ia menilai Prabowo-Sandi lebih baik dibandingkan Jokowi-Ma'ruf karena pemerintahan Jokowi belum bisa mengungkap kasus tersebut.

Baca juga: Kapolda Metro Jaya: Kasus Novel adalah Utang Kami

 

Dia juga menganggap Jokowi tidak mempunyai komitmen memberantas korupsi.

"Harus terbuka, kegagalan Pak Jokowi itu tidak mampu mengungkapkan siapa pelaku yang telah merusak fisik Novel Baswedan. Bagi kami, ini lah simbol komitmen pemerintah dalam agenda pemberantasan korupsi dan penguatan KPK," tegas Benny.

"Yang dibutuhkan komitmen presiden yang akan datang untuk mengatasi problem yang berkaitan di sekitar kasus korupsi. Yakni, penguatan lembaga KPK. Omong kosong kalau kita ngomong memperkuat KPK, kalau kasus Novel Baswedan tidak terselesaikan," sambungnya.

Baca juga: Soal Rekomendasi Komnas HAM Bentuk Tim Gabungan Kasus Novel Baswedan, ini Kata Polri

 

Lebih lanjut, Benny menghargai upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi untuk melakukan penguatan terhadap pemberantasan korupsi. Namun, kata dia, berbagai upaya itu masih belum menemukan titik yang memuaskan.

"Kita yakin Prabowo-Sandi bisa menampilkan model atau warna yang jauh lebih baik dibandingkan dengan pemerintahan saat ini. Pak Prabowo tidak akan melakukan hal biasa saja," pungkasnya.

Kompas TV Ombudsman Republik Indonesia menemukan maladministrasi proses penyidikan kasus kekerasan kepada penyidik KPK, Novel Baswedan.<br /> <br /> Ombudsman menyebut, maladministrasi yang ditemukan tergolong minor.Temuan maladministrasi ini terkait penanganan perkara oleh jajaran Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Utara, dan Polsek Kelapa Gading.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com