Demokat: Komitmen Prabowo-Sandi Perkuat KPK Lewat Pengungkapan Kasus Novel

Kompas.com - 08/01/2019, 18:35 WIB
Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan melambaikan tangan saat menghadiri acara penyambutan dirinya kembali aktif bekerja di pelataran Gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/7/2018). Kegiatan itu sekaligus diselenggarakan untuk memperingati 16 bulan kasus penyerangan Novel Baswedan yang belum menunjukkan titik terang. ANTARA FOTO/DHEMAS REVIYANTOPenyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan melambaikan tangan saat menghadiri acara penyambutan dirinya kembali aktif bekerja di pelataran Gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/7/2018). Kegiatan itu sekaligus diselenggarakan untuk memperingati 16 bulan kasus penyerangan Novel Baswedan yang belum menunjukkan titik terang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat Benny K Harman mengungkapkan, pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memiliki komitmen untuk penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu rencananya akan dibuktikan melalui penyelesaian kasus penyiraman penyidik senior KPK Novel Baswedan.

"Komitmen Prabowo-Sandi untuk menguatkan KPK adalah dengan simbol menyelesaikan kasus Novel Baswedan," kata Benny dalam diskusi bertajuk "Koalisi Bicara" di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta, Selasa (8/1/2019).

Baca juga: Prabowo-Sandiaga Akan Angkat Isu Kasus Novel Baswedan di Debat Perdana

Menurut Benny, komitmen Prabowo-Sandi tersebut juga menjadi simbol prioritas pemberantasan korupsi jika keduanya terpilih menjadi presiden dan wakil presiden di Pilpres 2019.

"Prabowo-Sandi punya komitmen yang jelas untuk perkuat KPK. Keduanya juga tegas melawan praktik korupsi," ungkapnya.

Maka dari itu, ia menilai Prabowo-Sandi lebih baik dibandingkan Jokowi-Ma'ruf karena pemerintahan Jokowi belum bisa mengungkap kasus tersebut.

Baca juga: Kapolda Metro Jaya: Kasus Novel adalah Utang Kami

 

Dia juga menganggap Jokowi tidak mempunyai komitmen memberantas korupsi.

"Harus terbuka, kegagalan Pak Jokowi itu tidak mampu mengungkapkan siapa pelaku yang telah merusak fisik Novel Baswedan. Bagi kami, ini lah simbol komitmen pemerintah dalam agenda pemberantasan korupsi dan penguatan KPK," tegas Benny.

"Yang dibutuhkan komitmen presiden yang akan datang untuk mengatasi problem yang berkaitan di sekitar kasus korupsi. Yakni, penguatan lembaga KPK. Omong kosong kalau kita ngomong memperkuat KPK, kalau kasus Novel Baswedan tidak terselesaikan," sambungnya.

Baca juga: Soal Rekomendasi Komnas HAM Bentuk Tim Gabungan Kasus Novel Baswedan, ini Kata Polri

 

Lebih lanjut, Benny menghargai upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi untuk melakukan penguatan terhadap pemberantasan korupsi. Namun, kata dia, berbagai upaya itu masih belum menemukan titik yang memuaskan.

"Kita yakin Prabowo-Sandi bisa menampilkan model atau warna yang jauh lebih baik dibandingkan dengan pemerintahan saat ini. Pak Prabowo tidak akan melakukan hal biasa saja," pungkasnya.

Baca tentang
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Besok, Pemkot Bogor Lakukan Simulasi Rencana Karantina Wilayah

Besok, Pemkot Bogor Lakukan Simulasi Rencana Karantina Wilayah

Nasional
Begini Gambaran Karantina Wilayah Menurut Mahfud MD

Begini Gambaran Karantina Wilayah Menurut Mahfud MD

Nasional
Wali Kota: Pejabat Pemkot Bekasi Positif Covid-19,  Sempat Didiagnosa Tifus

Wali Kota: Pejabat Pemkot Bekasi Positif Covid-19, Sempat Didiagnosa Tifus

Nasional
Mahfud MD: DKI Kirim Surat kepada Presiden Minta Karantina Wilayah

Mahfud MD: DKI Kirim Surat kepada Presiden Minta Karantina Wilayah

Nasional
Covid-19 Mewabah, DPR Tetap Gelar Rapat Paripurna Senin Besok

Covid-19 Mewabah, DPR Tetap Gelar Rapat Paripurna Senin Besok

Nasional
Pandemi Covid-19, Perppu Penundaan Pilkada 2020 Dinilai Penuhi Syarat untuk Diterbitkan

Pandemi Covid-19, Perppu Penundaan Pilkada 2020 Dinilai Penuhi Syarat untuk Diterbitkan

Nasional
KPU Disebut Tak Punya Kewenangan Tunda Penyelenggaraan Pilkada 2020

KPU Disebut Tak Punya Kewenangan Tunda Penyelenggaraan Pilkada 2020

Nasional
Pemerintah: Lindungi yang Sakit Covid-19, Jangan Distigmatisasi...

Pemerintah: Lindungi yang Sakit Covid-19, Jangan Distigmatisasi...

Nasional
Soal Skema Penutupan Jalan di DKI, Korlantas: Tunggu Kebijakan Pemerintah

Soal Skema Penutupan Jalan di DKI, Korlantas: Tunggu Kebijakan Pemerintah

Nasional
Dompet Dhuafa Produksi dan Distribusikan Bilik Disinfektan ke RSD Wisma Atlet

Dompet Dhuafa Produksi dan Distribusikan Bilik Disinfektan ke RSD Wisma Atlet

Nasional
Melalui Ngaji Online Bareng, Taqy Malik dan Fathur Ajak Masyarakat Berdonasi

Melalui Ngaji Online Bareng, Taqy Malik dan Fathur Ajak Masyarakat Berdonasi

Nasional
Dampak Wabah Covid-19, KPU Buka Opsi Tunda Pilkada 2020 Selama 1 Tahun

Dampak Wabah Covid-19, KPU Buka Opsi Tunda Pilkada 2020 Selama 1 Tahun

Nasional
Ini Sebaran Pasien Positif Covid-19 di 30 Provinsi per 29 Maret

Ini Sebaran Pasien Positif Covid-19 di 30 Provinsi per 29 Maret

Nasional
Rumah Sakit Diprioritaskan bagi Pasien Covid-19 yang Tak Mungkin Isolasi Mandiri

Rumah Sakit Diprioritaskan bagi Pasien Covid-19 yang Tak Mungkin Isolasi Mandiri

Nasional
Yurianto: Pemeriksaan Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 6.500 Orang

Yurianto: Pemeriksaan Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 6.500 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X