Kompas.com - 03/01/2019, 23:03 WIB
Terdakwa mantan Kasi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo (kiri) menjalani sidang lanjutan kasus dugaan suap usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBNP TA 2018 di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (3/1/2019). Persidangan tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi dari Jaksa Penuntut Umum KPK. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/pd. Aprillio AkbarTerdakwa mantan Kasi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo (kiri) menjalani sidang lanjutan kasus dugaan suap usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBNP TA 2018 di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (3/1/2019). Persidangan tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi dari Jaksa Penuntut Umum KPK. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/pd.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan, Tara Allaronte mengaku menyerahkan uang Rp 1,3 miliar untuk pegawai Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementererian Keuangan Yaya Purnomo lewat buku tabungan dan ATM. 

Buku tabungan dan ATM tersebut dijanjikan pihak penerima segera dimusnahkan begitu uang bisa dicairkan. 

Menurut Tara, hal tersebut disampaikan Kepala Sub Auditorat Kaltim I Perwakilan BPK RI Kalimantan Timur, Fitra Infitar.

"Ya jadi saat bertemu Pak Fitra, minta segera menyerahkan buku (tabungan), ATM, kemudian dapat penjelasan dari Pak Fitra, buku (tabungan), ATM itu nanti di Jakarta setelah direalisasikan bukunya (isi tabungan dicairkan) akan dimusnahkan," kata Tara saat bersaksi untuk terdakwa Yaya Purnomo di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (3/1/2019).

Baca juga: Wabendum PPP Akui Terima Uang dari Yaya Purnomo, tetapi Bantah Urus Anggaran

Tara menjelaskan, uang Rp 1,3 miliar itu permintaan "dana operasional dari Jakarta". Istilah itu belakangan diketahui merupakan permintaan fee dari Yaya Purnomo.

Fee itu agar Yaya Purnomo bisa menjamin Dana Insentif Daerah (DID) dialokasikan untuk Kota Balikpapan, yaitu sebesar Rp 26 miliar.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia memaparkan, pada awalnya permintaan "dana operasional dari Jakarta" itu disampaikan oleh Fitra. Tara memaparkan, sekitar pertengahan November 2017, ia ditelepon Fitra yang menyatakan Kota Balikpapan mendapat alokasi DID senilai Rp 26 miliar.

"Saya kroscek Pak Madram (Kepala BPKAD) melalui telepon itu ternyata benar Balikpapan dapat dana DID, berikutnya saya ketemu Pak Fitra. Pak Fitra menyampaikan, 'Pak Tara, Jakarta minta dana operasional, lalu saya laporkan, saya sampaikan ke Pak Sekda," papar Tara.

Ia pun juga sempat menyampaikan permintaan dana operasional itu ke wali kota. Tara mendapat perintah untuk menindaklanjuti arahan Sekda.

Menurut dia, Fitra menyampaikan apabila "dana operasional dari Jakarta" tersebut tak dipenuhi, DID yang telah diperoleh terancam digeser ke daerah lain. Sehingga permintaan itu harus segera dipenuhi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Cetak Lagi Penyuluh Antikorupsi Bersertifikat, Total Ada 188 dalam Satu Semester Terakhir

KPK Cetak Lagi Penyuluh Antikorupsi Bersertifikat, Total Ada 188 dalam Satu Semester Terakhir

Nasional
Kasus Mingguan Naik 92 Persen, Satgas Covid-19 Minta Pemda Optimalkan PPKM

Kasus Mingguan Naik 92 Persen, Satgas Covid-19 Minta Pemda Optimalkan PPKM

Nasional
Guru Besar Universitas Udayana Sebut Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Alpha dan Delta

Guru Besar Universitas Udayana Sebut Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Alpha dan Delta

Nasional
Komnas HAM Layangkan Surat Panggilan ke BAIS, BIN, dan BNPT Terkait TWK Pegawai KPK

Komnas HAM Layangkan Surat Panggilan ke BAIS, BIN, dan BNPT Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
Pegawai KPK Minta Hasil TWK, BKN: Sudah Ketetapan Panglima TNI, Itu Rahasia

Pegawai KPK Minta Hasil TWK, BKN: Sudah Ketetapan Panglima TNI, Itu Rahasia

Nasional
Keterisian RS Covid-19 di 5 Provinsi Pulau Jawa Melebihi 80 Persen

Keterisian RS Covid-19 di 5 Provinsi Pulau Jawa Melebihi 80 Persen

Nasional
Satgas: Pulau Jawa Masih Jadi Penyumbang Terbesar Naiknya Angka Covid-19 di Indonesia

Satgas: Pulau Jawa Masih Jadi Penyumbang Terbesar Naiknya Angka Covid-19 di Indonesia

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Naik Tajam 4 Minggu Terakhir, Capai 92 Persen

Satgas: Kasus Covid-19 Naik Tajam 4 Minggu Terakhir, Capai 92 Persen

Nasional
Satgas Minta Pasien Covid-19 yang Membaik di RS Segera Dirujuk Isolasi Mandiri

Satgas Minta Pasien Covid-19 yang Membaik di RS Segera Dirujuk Isolasi Mandiri

Nasional
Tingkat Pasien Sembuh Rendah, Satgas Covid-19 Minta Daerah Evaluasi Kebijakan

Tingkat Pasien Sembuh Rendah, Satgas Covid-19 Minta Daerah Evaluasi Kebijakan

Nasional
Soal Ivermectin, BPOM: Untuk Pengobatan Covid-19 Harus dengan Izin Dokter

Soal Ivermectin, BPOM: Untuk Pengobatan Covid-19 Harus dengan Izin Dokter

Nasional
Kemenkes: Memasukkan Hasil Swab Antigen ke Laporan Harian Covid-19 Bukan Strategi Tekan 'Positivity Rate'

Kemenkes: Memasukkan Hasil Swab Antigen ke Laporan Harian Covid-19 Bukan Strategi Tekan "Positivity Rate"

Nasional
Satgas: Gap Kasus Positif dan Angka Kesembuhan Covid-19 Paling Besar Ada di Pulau Jawa

Satgas: Gap Kasus Positif dan Angka Kesembuhan Covid-19 Paling Besar Ada di Pulau Jawa

Nasional
Alasan BKN Libatkan Instrumen TNI AD dalam Penyelenggaraan TWK Pegawai KPK

Alasan BKN Libatkan Instrumen TNI AD dalam Penyelenggaraan TWK Pegawai KPK

Nasional
Satgas Minta Pemerintah Daerah Tingkatkan Kualitas Penanganan Pasien Covid-19

Satgas Minta Pemerintah Daerah Tingkatkan Kualitas Penanganan Pasien Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X