Kasus Dana Perimbangan, "Fee" Rp 1,3 Miliar Berbentuk Kartu ATM

Kompas.com - 03/01/2019, 23:03 WIB
Terdakwa mantan Kasi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo (kiri) menjalani sidang lanjutan kasus dugaan suap usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBNP TA 2018 di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (3/1/2019). Persidangan tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi dari Jaksa Penuntut Umum KPK. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/pd. Aprillio AkbarTerdakwa mantan Kasi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo (kiri) menjalani sidang lanjutan kasus dugaan suap usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBNP TA 2018 di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (3/1/2019). Persidangan tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi dari Jaksa Penuntut Umum KPK. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/pd.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan, Tara Allaronte mengaku menyerahkan uang Rp 1,3 miliar untuk pegawai Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementererian Keuangan Yaya Purnomo lewat buku tabungan dan ATM. 

Buku tabungan dan ATM tersebut dijanjikan pihak penerima segera dimusnahkan begitu uang bisa dicairkan. 

Menurut Tara, hal tersebut disampaikan Kepala Sub Auditorat Kaltim I Perwakilan BPK RI Kalimantan Timur, Fitra Infitar.

"Ya jadi saat bertemu Pak Fitra, minta segera menyerahkan buku (tabungan), ATM, kemudian dapat penjelasan dari Pak Fitra, buku (tabungan), ATM itu nanti di Jakarta setelah direalisasikan bukunya (isi tabungan dicairkan) akan dimusnahkan," kata Tara saat bersaksi untuk terdakwa Yaya Purnomo di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (3/1/2019).

Baca juga: Wabendum PPP Akui Terima Uang dari Yaya Purnomo, tetapi Bantah Urus Anggaran

Tara menjelaskan, uang Rp 1,3 miliar itu permintaan "dana operasional dari Jakarta". Istilah itu belakangan diketahui merupakan permintaan fee dari Yaya Purnomo.

Fee itu agar Yaya Purnomo bisa menjamin Dana Insentif Daerah (DID) dialokasikan untuk Kota Balikpapan, yaitu sebesar Rp 26 miliar.

Ia memaparkan, pada awalnya permintaan "dana operasional dari Jakarta" itu disampaikan oleh Fitra. Tara memaparkan, sekitar pertengahan November 2017, ia ditelepon Fitra yang menyatakan Kota Balikpapan mendapat alokasi DID senilai Rp 26 miliar.

"Saya kroscek Pak Madram (Kepala BPKAD) melalui telepon itu ternyata benar Balikpapan dapat dana DID, berikutnya saya ketemu Pak Fitra. Pak Fitra menyampaikan, 'Pak Tara, Jakarta minta dana operasional, lalu saya laporkan, saya sampaikan ke Pak Sekda," papar Tara.

Ia pun juga sempat menyampaikan permintaan dana operasional itu ke wali kota. Tara mendapat perintah untuk menindaklanjuti arahan Sekda.

Menurut dia, Fitra menyampaikan apabila "dana operasional dari Jakarta" tersebut tak dipenuhi, DID yang telah diperoleh terancam digeser ke daerah lain. Sehingga permintaan itu harus segera dipenuhi.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terkait 'Swab Test' Rizieq Shihab, Polri Akan Periksa 4 Direktur RS Ummi Bogor

Terkait "Swab Test" Rizieq Shihab, Polri Akan Periksa 4 Direktur RS Ummi Bogor

Nasional
Paslon Cellica-Aep Siapkan Program Keagamaan untuk Kabupaten Karawang

Paslon Cellica-Aep Siapkan Program Keagamaan untuk Kabupaten Karawang

Nasional
Penangkapan Edhy Prabowo, LP3ES: Seperti Hujan di Tengah Kemarau Panjang

Penangkapan Edhy Prabowo, LP3ES: Seperti Hujan di Tengah Kemarau Panjang

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Minta Polri Usut Tuntas Aksi Teror di Kabupaten Sigi

Koalisi Masyarakat Sipil Minta Polri Usut Tuntas Aksi Teror di Kabupaten Sigi

Nasional
Di HUT PSI, Jokowi: Indonesia Butuh Lebih Banyak Anak Muda Berani dan Gesit

Di HUT PSI, Jokowi: Indonesia Butuh Lebih Banyak Anak Muda Berani dan Gesit

Nasional
PKS Targetkan Perolehan Suara Minimal 15 Persen pada Pemilu 2024

PKS Targetkan Perolehan Suara Minimal 15 Persen pada Pemilu 2024

Nasional
Sebaran 6.267 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Sebaran 6.267 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Nasional
Pasca-aksi Teror di Sigi, Mahfud Minta Pimpinan Umat Beragama Tak Terprovokasi Isu SARA

Pasca-aksi Teror di Sigi, Mahfud Minta Pimpinan Umat Beragama Tak Terprovokasi Isu SARA

Nasional
UPDATE 29 November: Ada 70.792 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 29 November: Ada 70.792 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 29 November: Bertambah 169, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Jadi 16.815 Orang

UPDATE 29 November: Bertambah 169, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Jadi 16.815 Orang

Nasional
UPDATE 29 November: 42.903 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 29 November: 42.903 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 29 November: Ada 71.658 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 29 November: Ada 71.658 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: 6.267 Kasus Baru Covid-19, Indonesia Kembali Catatkan Rekor

UPDATE: 6.267 Kasus Baru Covid-19, Indonesia Kembali Catatkan Rekor

Nasional
UPDATE 29 November: Tambah 3.810, Total Pasien Sembuh dari Covid-19 Jadi 445.793

UPDATE 29 November: Tambah 3.810, Total Pasien Sembuh dari Covid-19 Jadi 445.793

Nasional
Banjir di Tebing Tinggi, Ribuan Rumah Terendam dan 114 KK Mengungsi

Banjir di Tebing Tinggi, Ribuan Rumah Terendam dan 114 KK Mengungsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X