Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi-Ma'ruf dan 12.000 Kader Disebut Akan Hadiri HUT ke-46 PDI-P

Kompas.com - 03/01/2019, 18:52 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) akan menggelar perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-46. di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 10-11 Januari mendatang.

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin akan hadir bersama sekitar 12.000 kader PDI-P dari seluruh Indonesia.

Sekretaris Jenderal DPP PDI-P, Hasto Kristiyanto mengatakan, selain merayakan hari jadi PDI-P, momen HUT ke-46 ini penting karena menjelang pemilu serentak 2019.

Oleh karena itu, PDI-P juga sekaligus menggelar Rapat Koordinasi Nasional untuk membahas pemenangan pemilu legislatif dan pilpres 2019.

"Jadi ini bukan hanya sekadar HUT. Ini HUT ke-46 sekaligus rapat koordinasi nasional," kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Kamis (3/1/2019).

Baca juga: Bertambah Rp 11 Miliar, Dana Kampanye PDI-P Jadi Rp 118 Miliar

Menurut Hasto, tema acara HUT kali ini adalah 'Persatuan Indonesia Membumikan Pancasila'. Tema itu merefleksikan Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah geografis yang terbentang diantara dua benua dan dua samudera dan semuanya menjadi satu karena Pancasila.

Menurut Hasto, tema itu dirasa tepat jelang Pemilu 2019 agar makna pemilu tak dipersempit dan menurunkan peradaban bangsa. Menurut Hasto, jangan sampai Indonesia kembali pada masa sebelum Sumpah Pemuda 1928 yang bahasa dan wilayahnya masih terpisah-pisah.

"Indonesia satu rasa jiwa senasib sepenanggungan yang ingin berperan besar di dalam peradaban dunia ini," kata Hasto.

Wakil Sekjen PDI-P Utut Adianto menambahkan, perayaan HUT ini akan dihadiri oleh jumlah peserta hingga lebih dari 12.000 kader dari seluruh Indonesia.

Peserta itu akan datang dari pengurus partai dan kader PDI-P seluruh Indonesia. Rinciannya adalah 8240 orang dari struktur pusat partai, pengurus tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan anak cabang setingkat kecamatan.

"514 pengurus DPC setingkat Kabupaten/Kota dan 6.569 PAC setingkat kecamatan," kata Utut Adianto.

Baca juga: PDI-P Apresiasi KPU yang Cepat Tindak Lanjuti Hoaks Surat Suara

Kemudian anggota DPR, DPRD provinsi dan kabupaten/kota, bersama calon anggota legislatif 2019 dengan total 3849.

Peserta dari struktur eksekutif, yakni kepala daerah dan wakilnya, sebanyak 188 orang. Lalu ditambah lagi dengan perwakilan organisasi sayap partai hingga pengurus partai di luar negeri.

"Totalnya 12.341 orang. HUT dan Rakornas ini akan dilaksanakan di JI Expo Kemayoran, akan dimulai Kamis Jam 10 pagi dan diharapkan selesai sebelum Jumatan esok harinya," kata Utut.

Kompas TV Komisi Pemilihan Umum telah menerima laporan penerimaan sumbangan dana kampanye peserta pemilu. Selain laporan dari partai peserta pemilu, KPU juga menerima laporan dari dua pasangan calon pilpres 2019.<br /> <br /> Tim kampanye nasional Jokowi-Ma&#39;ruf juga telah menyerahkan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye ke KPU yang dihitung sejak 23 September hingga 1 Januari 2019 senilai Rp 55,9 Miliar.<br /> <br /> Sementara,bendahara BPN, Thomas Djiwandono, menyebut total dana kampanye Prabowo-Sandi saat ini sebesar Rp 54 Miliar yang sumbernya didominasi dari masing-masing pasangan calon.<br /> <br /> Dana kampanye ini pun seluruhnya akan digunakan oleh kedua tim kampanye paslon untuk sejumlah kegiatan. Laporan ini diberikan agar kedua tim kampanye dan paslon yang akan bertarung di Pilpres 2019 tidak melanggar aturan terkait sumbangan dana kampanye.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

Nasional
Saksi Sebut Pejabat yang Tak Turuti Permintaan SYL Bisa Diberhentikan

Saksi Sebut Pejabat yang Tak Turuti Permintaan SYL Bisa Diberhentikan

Nasional
2 Kapal Pemburu Ranjau Terbaru TNI AL Latihan Bersama dengan AL Singapura

2 Kapal Pemburu Ranjau Terbaru TNI AL Latihan Bersama dengan AL Singapura

Nasional
Draf RUU Penyiaran, KPI Bisa Selesaikan Sengketa Jurnalistik Khusus

Draf RUU Penyiaran, KPI Bisa Selesaikan Sengketa Jurnalistik Khusus

Nasional
Dukung Event Seba Baduy 2024, Wika Beri Diskon Tarif Tol Serang-Panimbang hingga 30 Persen

Dukung Event Seba Baduy 2024, Wika Beri Diskon Tarif Tol Serang-Panimbang hingga 30 Persen

Nasional
Jokowi Anggarkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan dan Pembangunan Jalan Tahun Ini

Jokowi Anggarkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan dan Pembangunan Jalan Tahun Ini

Nasional
TNI AL Terjunkan Satgas SAR Bantu Cari Korban Banjir Sumbar

TNI AL Terjunkan Satgas SAR Bantu Cari Korban Banjir Sumbar

Nasional
UKT Mahal, Komnas HAM Akan Audit Hak Atas Pendidikan

UKT Mahal, Komnas HAM Akan Audit Hak Atas Pendidikan

Nasional
Hasto Ungkap Peluang Megawati Bertemu Prabowo: Saat Agenda Nasional

Hasto Ungkap Peluang Megawati Bertemu Prabowo: Saat Agenda Nasional

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Nasional
DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

Nasional
Ungkap Sulitnya Jaga Harga Beras, Jokowi: Bikin Ibu-ibu dan Petani Senang Tidak Mudah

Ungkap Sulitnya Jaga Harga Beras, Jokowi: Bikin Ibu-ibu dan Petani Senang Tidak Mudah

Nasional
Program 'DD Farm' Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

Program "DD Farm" Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

Nasional
Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com