BERITA POPULER: PKS Belum Sumbang Dana Kampanye hingga Temuan Bumi Super Penuh Batu Permata

Kompas.com - 02/01/2019, 06:15 WIB

Amir Sodikin

Editor

Lihat Foto

Wakil Ketua Komisi II Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/9/2018).(KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO)

Mayjen TNI Doni Monardo (kanan) resmi menjabat sebagai Pangdam III/Siliwangi menggantikan Mayjen TNI Muhamad Herindra.

Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno seusai menghadiri haul Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi di Masjid Riyadh Pasar Kliwon, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (29/12/2018).

1. Disebut Belum Sumbang Dana Kampanye Prabowo-Sandi, Ini Kata PKS

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengakui bahwa PKS belum menyumbang dana kampanye bagi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

PKS adalah salah satu partai Koalisi Indonesia Adil Makmur, selain Partai Gerindra, PAN, dan Partai Demokrat. Koalisi ini mengusung Prabowo-Sandiaga dalam Pilpres 2019.

Meski demikian, kata Mardani, PKS sudah bekerja untuk memenangkan Prabowo-Sandiaga. PKS sudah menyumbang hal lain selain dana.

"Semua partai pendukung sudah bekerja dan memang tidak dalam bentuk sumbangan dana kampanye karena kebanyakan digabung dengan kegiatan partai," tutur Mardani ketika dihubungi via telepon, Selasa (1/1/2019).

Mardani menjelaskan, PKS, PAN, dan Demokrat membantu pemenangan Prabowo-Sandi melalui pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan biaya sosialisasi di sejumlah daerah.

Ia mengatakan, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi juga telah mengetahui bentuk bantuan yang dilakukan partai koalisi.

"Kami menikmati semua proses dan bahagia dengan kampanye Prabowo-Sandi. Kebanyakan memang dalam bentuk APK dan biaya sosialisasi. PKS sudah memasang APK di 80 daerah pemilihan se-Indonesia," ungkapnya kemudian.

Baca selengkapnya: Disebut Belum Sumbang Dana Kampanye Prabowo-Sandi, Ini Kata PKS

2. Pelantikan Kepala BNPB Rabu Besok Ditunda

dok. Humas kodam III/Siliwangi Mayjen TNI Doni Monardo (kanan) resmi menjabat sebagai Pangdam III/Siliwangi menggantikan Mayjen TNI Muhamad Herindra.

Pelantikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dijadwalkan Rabu (2/1/2019) besok dipastikan ditunda.

Sebelumnya, Presiden Jokowi disebut akan melantik Kepala BNPB pengganti Willem Rampangilei pada Rabu pukul 09.00 WIB di Istana Negara, Jakarta.

"Mohon maaf, pelantikan Kepala BNPB tidak jadi besok, ditunda," kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi kepada Kompas.com, Selasa malam (1/1/2019).

Johan menambahkan, informasi itu dipastikan lewat pesan dari Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepadanya.

"Barusan Mensesneg memberi tahu soal penundaan pelantikan kepala BNPB yang baru," tuturnya.

Johan mengatakan, penundaan pelantikan disebabkan Presiden Jokowi mendadak harus ke Lampung dalam rangka kunjungan kerja.

Sebelumnya, Johan Budi mengonfirmasi bahwa Presiden Jokowi telah menunjuk Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Letjen Doni Monardo sebagai Kepala BNPB menggantikan Willem Rampangilei.

"Benar, Pak Doni Monardo yang menjadi kepala BNPB," ujar Johan saat dikonfirmasi.

3. Jual Saham dan Aset, Sandiaga Penyumbang Terbanyak Dana Kampanye

KOMPAS.com/LABIB ZAMANI Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno seusai menghadiri haul Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi di Masjid Riyadh Pasar Kliwon, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (29/12/2018).

Tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) melaporkan dana kampanye yang didapatkan dalam rentang waktu empat bulan terakhir ini yaitu Rp 54 miliar. Dari jumlah tersebut, calon wakil presiden Sandiaga Uno merupakan penyumbang terbesar dengan Rp 39,5 miliar.

"Prinsip kami adalah KYC (know your contribution). Sumbangan ini bukti transparansi dan prinsip-prinsip yang menghadirkan keberpihakan kepada rakyat," kata Sandiaga di media center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta, Senin (31/12/2018).

Sandiaga menuturkan, dengan prinsip keterbukaan informasi, dirinya telah melaporkan semua saham yang dilepas ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).