Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jual Saham dan Aset, Sandiaga Penyumbang Terbanyak Dana Kampanye

Kompas.com - 01/01/2019, 11:04 WIB
Christoforus Ristianto,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) melaporkan dana kampanye yang didapatkan dalam rentang waktu empat bulan terakhir ini yaitu sebanyak Rp 54 miliar. Dari jumlah tersebut, calon wakil presiden Sandiaga Uno merupakan penyumbang terbesar dengan Rp 39,5 miliar.

"Prinsip kami adalah KYC (know your contribution). Sumbangan ini bukti transparansi dan prinsip-prinsip yang menghadirkan keberpihakan kepada rakyat," kata Sandiaga di media center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta, Senin (31/12/2018).

Sandiaga menuturkan, dengan prinsip keterbukaan informasi, dirinya telah melaporkan semua saham yang dilepas ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Menurutnya, hal itu sudah menjadi kewajiban dengan memberikan laporan secara tranparan agar asal usul sumber pendanaan kampanye dapat terlihat secara jelas.

Baca juga: Kata Sandiaga soal PKS, PAN, dan Demokrat yang Belum Sumbang Dana Kampanye

"Pendanaan kampanye jadi jelas dari mana saja sumbernya. Sumber saya jelas dari penjualan aset atau saham," ungkapnya.

Di sisi lain, Sandiaga juga meminta kepada seluruh penyumbang dana kampanye ke BPN untuk transparan agar bisa diketahui oleh publik sebagai laporan pertanggungjawaban yang diatur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Siapa yang berkontribusi harus terang benderang dan diketahui oleh publik," kata Sandiaga.

"Dan saya dengan Pak Prabowo juga tidak akan tersendera atas kepentingan apapun, tidak ada titipan dari pengusaha-pengusaha yang berperan di belakang kita guna memperlihatkan tata kelola pemerintah yang baik," sambungnya.

Adapun dalam total sumbangan dana kampanye tersebut, penyumbang terbesar kedua adalah dari Prabowo dengan Rp 13 miliar, diikuti Partai Gerindra 1,38 miliar, sumbangan pihak lain perorangan Rp 76,1 juta, dan sumbangan pihak lain kelompok Rp 28 juta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tim Siber Cek Dugaan Peretasan Data Bais TNI

Tim Siber Cek Dugaan Peretasan Data Bais TNI

Nasional
Ringankan Beban Bank, Jokowi Minta Relaksasi Restrukturisasi Kredit Diperpanjang hingga 2025

Ringankan Beban Bank, Jokowi Minta Relaksasi Restrukturisasi Kredit Diperpanjang hingga 2025

Nasional
Kemenag Pilih Mina Qodim Jadi Tempat Bermalam Jemaah Haji Karena Lebih Dekat dengan Lokasi Lempar Jumrah

Kemenag Pilih Mina Qodim Jadi Tempat Bermalam Jemaah Haji Karena Lebih Dekat dengan Lokasi Lempar Jumrah

Nasional
PDN Alami Gangguan, Menkumham Sebut Layanan Imigrasi Terpaksa Gunakan Web Amazon

PDN Alami Gangguan, Menkumham Sebut Layanan Imigrasi Terpaksa Gunakan Web Amazon

Nasional
Minta KPI Awasi Isi Siaran, Wapres: Harus untuk Kepentingan Publik

Minta KPI Awasi Isi Siaran, Wapres: Harus untuk Kepentingan Publik

Nasional
Pembangunan 2 Gudang Logistik di Papua Tengah Diperkirakan Rampung Agustus 2024

Pembangunan 2 Gudang Logistik di Papua Tengah Diperkirakan Rampung Agustus 2024

Nasional
Deputi Kemenko Perekonomian Dilantik Jadi Pj Gubernur, Menko Airlangga: Semoga Berikan Dampak Nyata bagi Daerah

Deputi Kemenko Perekonomian Dilantik Jadi Pj Gubernur, Menko Airlangga: Semoga Berikan Dampak Nyata bagi Daerah

Nasional
Soal Potensi Harga BBM Naik, Menteri ESDM: Tanya Bu Sri Mulyani Kapan Mau Ngumpul

Soal Potensi Harga BBM Naik, Menteri ESDM: Tanya Bu Sri Mulyani Kapan Mau Ngumpul

Nasional
Kemenko PMK: 37 Daerah Akan Tetap Berstatus Tertinggal pada 2024

Kemenko PMK: 37 Daerah Akan Tetap Berstatus Tertinggal pada 2024

Nasional
Menpan-RB Resmikan Mal Pelayanan Publik Baru, Kini Ada 206 Se-Indonesia

Menpan-RB Resmikan Mal Pelayanan Publik Baru, Kini Ada 206 Se-Indonesia

Nasional
Wapres Minta RUU Penyiaran Sejalan dengan Cita-cita Demokrasi

Wapres Minta RUU Penyiaran Sejalan dengan Cita-cita Demokrasi

Nasional
HAI Sawit Indonesia dan BPDPKS Gelar FGD “Peluang Ekspor Produk UKMK Sawit Indonesia untuk Dunia”

HAI Sawit Indonesia dan BPDPKS Gelar FGD “Peluang Ekspor Produk UKMK Sawit Indonesia untuk Dunia”

Nasional
Komisi I Bakal Panggil Menkominfo jika PDN Masih Bermasalah

Komisi I Bakal Panggil Menkominfo jika PDN Masih Bermasalah

Nasional
Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi 'Online'

Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi "Online"

Nasional
KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com