Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hoaks Sepekan, Kabar Tsunami hingga China Hapus Indonesia dari Peta Dunia

Kompas.com - 29/12/2018, 13:09 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

hoaks

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

KOMPAS.com – Informasi bohong atau hoaks masih banyak tersebar di masyarakat Indonesia melalui berbagai media, khususnya media sosial.

Jika diamati lebih lanjut, intensitas hoaks cenderung meningkat di Indonesia apabila terjadi sebuah bencana atau kecelakaan besar. Misalnya saat jatuhnya pesawat Lion Air beberapa waktu lalu dan tsunami Selat Sunda sepekan lalu.

Pekan ini, sejak 24-29 Desember 2018, terdapat enam hoaks yang beredar dan berhasil dikonfirmasi. Dari enam hoaks yang ada, tiga di antaranya adalah hoaks tentang tsunami.

Keenam informasi tersebut tersaji dalam rangkuman berikut.

Alat pendeteksi letusan gunung berapi

Sebuah akun Facebook mengunggah foto yang menunjukkan sebuah alat berukuran cukup besar yang disebut sebagai pendeteksi letusan gunung berapi, dua  jam sebelum letusan terjadi.

Dalam keterangan foto, alat tersebut dituliskan memiliki harga Rp 6 miliar dan dipasang di Desa Duda, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Bali.

Namun Kepala Pusat Data Informasi  dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho  tidak membenarkan informasi yang diunggah tersebut.

Ia menjelaskan, alat tersebut memang ada di Bali dan berfungsi untuk mendeteksi peringatan dini letusan Gunung Agung. Namun tidak dapat mendeteksi kapan letusan sebuah gunung berapi akan terjadi.

Baca juga: [HOAKS] Ada Alat untuk Mendeteksi Letusan Gunung

China hapus Indonesia dari peta dunia

Sebuah surat yang tertulis menggunakan huruf China beredar di media sosial. Surat itu kemudian diterjemahkan sebagai pernyataan pemerintah China yang tak segan akan hapus Indonesia dari peta dunia jika duta besarnya diusir dari Indonesia.

Namun, berdasarkan dari situs Mafindo, surat tersebut sudah pernah dimuat dalam media South China Morning Post. Isi surat tersebut adalah keinginan seorang anak kecil agar Presiden China Xi Jinping menurunkan berat badannya.

Informasi ini tentu sangat berbeda dengan terjemahan yang tersebar di Indonesia, sehingga dapat dipastikan sebagai hoaks.

Baca juga: [HOAKS] Presiden China Tak Segan Hapus Indonesia dari Peta Dunia

BMKG sebut akan ada bencana di akhir tahun

Sebuah pesan berantai tersebar di masyarakat mengatasnamakan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tentang adanya potensi bencana di akhir tahun.

Dalam pesan tersebut juga dituliskan masyarakat diminta untuk waspada mulai dari 21 Desember hingga akhir tahun.

Namun, Kepala Humas BMKG Hary Djatmiko menyatakan bahwa informasi tersebut sebagai hoaks. Masyarakat pun bisa beraktivitas sebagaimana biasanya dengan normal.

Hary hanya mengimbau masyarakat untuk senantiasa memperhatikan update informasi cuaca selama libur Natal dan tahun baru yang dirilis BMKG.

Baca juga: [HOAKS] SMS tentang Ada Bencana Akhir Tahun yang Mengatasnamakan BMKG

Hoaks tsunami di berbagai daerah

Terdapat tiga informasi terkait tsunami tersebar melaui media sosial dan aplikasi pesan.

Mulai dari tsunami susulan di Cilegon, Serang, Bandar Lampung. Kemudian tsunami di wilayah perairan utara Karawang, Jawa Barat. Ada pula isu tsunami yang bisa terjadi di seluruh kawasan Indonesia di malam pergantian tahun.

Namun, berbagai badan terkait, seperti BMKG, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), dan kepolisian, tidak membenarkan informasi-informasi tersebut.

Baca juga: [HOAKS] Tsunami Susulan di Cilegon, Serang, dan Bandar Lampung

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com