Mendagri Bentuk Tim untuk Mendata Warga di Lokasi Terdampak Tsunami

Kompas.com - 26/12/2018, 16:59 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai memaparkan laporan akhir tahun 2018 di kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (26/12/2018). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.com Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai memaparkan laporan akhir tahun 2018 di kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (26/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tjahjo Kumolo membentuk tim dari Kemendagri untuk membantu petugas kecamatan di Provinsi Banten dan Lampung untuk mendata warga yang terkena dampak tsunami Selat Sunda.

Tim tersebut terdiri dari aparatur sipil negara (ASN) Kemendagri dari unsur Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang berjumlah 11 orang untuk lokasi Banten, dan 8 orang di Lampung.

"Pada hari pertama, kami sudah turun dan membuat posko di pemerintah daerah dan posko di kecamatan lainnya. Minimal membantu inventaris informasi masyarakat, dia warga mana, namanya siapa, dan sebagainya," kata Tjahjo di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (26/12/2018).

Baca juga: Pasca-tsunami Selat Sunda, 7 Desa di Kecamatan Sumur Jadi Fokus Tim SAR Gabungan


 

Tjahjo menyebutkan, ada tiga posko yang sudah didirikan Kemendagri di Banten. Sementara, di Lampung, belum ada posko yang didirikan Kemendagri.

"Besok juga saya akan mengecek, minimal fungsi kami bertugas sesuai dengan bidang masing-masing. Besok kami pastikan juga pemerintahan di sana berjalan dan adik-adik dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)," ujar dia.

Tim tersebut juga akan berkoordinasi dengan Polri dan pemerintah daerah setempat untuk mengidentifikasi korban dan membantu menerbitkan dokumen kependudukan.

Baca juga: KPU Minta KPU Banten dan Lampung Data Pemilih yang Meninggal Pasca-tsunami

 

“Tim Dukcapil Kemendagri akan membantu Tim Disaster Victim Identification (DVI) dan Inafis untuk mengidentifikasi korban sekaligus membantu menerbitkan dokumen korban yang hilang," ucap Tjahjo.

Kemendagri juga akan merenovasi sejumlah kantor pemerintahan yang rusak diterjang tsunami. Hal itu menjadi salah satu prioritas agar pemerintahan di desa bisa berjalan kembali.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Fakta Tsunami Selat Sunda

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Pengusaha Didakwa Suap Bupati Talaud Tas dan Perhiasan Total Rp 595,8 Juta

Pengusaha Didakwa Suap Bupati Talaud Tas dan Perhiasan Total Rp 595,8 Juta

Nasional
Prabowo Kumpulkan Dewan Pembina di Hambalang, Bahas Hasil Pertemuan dengan Jokowi

Prabowo Kumpulkan Dewan Pembina di Hambalang, Bahas Hasil Pertemuan dengan Jokowi

Nasional
Jokowi Pastikan Blok Masela Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Jokowi Pastikan Blok Masela Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Nasional
Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Percepat Kepulangan ke Indonesia

Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Percepat Kepulangan ke Indonesia

Nasional
Menhan Ryamizard: Stop Pelonco, Nggak Ada Gunanya!

Menhan Ryamizard: Stop Pelonco, Nggak Ada Gunanya!

Nasional
Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Minta Maaf

Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Minta Maaf

Nasional
Janji Jokowi soal Dana Abadi Kebudayaan Diharapkan Jadi Pendukung Kegiatan Komunitas Seni

Janji Jokowi soal Dana Abadi Kebudayaan Diharapkan Jadi Pendukung Kegiatan Komunitas Seni

Nasional
Gerindra Incar Kursi Ketua MPR, Ace Hasan Sebut Golkar Lebih Pantas

Gerindra Incar Kursi Ketua MPR, Ace Hasan Sebut Golkar Lebih Pantas

Nasional
Wiranto: Akhir-akhir Ini Pemerintah Hadapi Kondisi Rawan Keamanan

Wiranto: Akhir-akhir Ini Pemerintah Hadapi Kondisi Rawan Keamanan

Nasional
Tomy Winata Menyesali Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat

Tomy Winata Menyesali Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat

Nasional
Rekonsiliasi, Fraksi Gerindra Usulkan Gerindra Ketua MPR, PDI-P Ketua DPR

Rekonsiliasi, Fraksi Gerindra Usulkan Gerindra Ketua MPR, PDI-P Ketua DPR

Nasional
Menyerang Hakim dalam Persidangan, Apa Hukumannya?

Menyerang Hakim dalam Persidangan, Apa Hukumannya?

Nasional
Pansel Dukung Masyarakat Dirikan Pos Pengaduan Capim KPK

Pansel Dukung Masyarakat Dirikan Pos Pengaduan Capim KPK

Nasional
Wiranto Gelar Rapat Terbatas Tingkat Menteri, Bahas Situasi Politik dan Keamanan

Wiranto Gelar Rapat Terbatas Tingkat Menteri, Bahas Situasi Politik dan Keamanan

Nasional
Para Ajudan yang Setia Mengawal Atasannya Tes Capim KPK...

Para Ajudan yang Setia Mengawal Atasannya Tes Capim KPK...

Nasional
Close Ads X