Mendagri Bentuk Tim untuk Mendata Warga di Lokasi Terdampak Tsunami

Tim tersebut terdiri dari aparatur sipil negara (ASN) Kemendagri dari unsur Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang berjumlah 11 orang untuk lokasi Banten, dan 8 orang di Lampung.

"Pada hari pertama, kami sudah turun dan membuat posko di pemerintah daerah dan posko di kecamatan lainnya. Minimal membantu inventaris informasi masyarakat, dia warga mana, namanya siapa, dan sebagainya," kata Tjahjo di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (26/12/2018).

Tjahjo menyebutkan, ada tiga posko yang sudah didirikan Kemendagri di Banten. Sementara, di Lampung, belum ada posko yang didirikan Kemendagri.

"Besok juga saya akan mengecek, minimal fungsi kami bertugas sesuai dengan bidang masing-masing. Besok kami pastikan juga pemerintahan di sana berjalan dan adik-adik dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)," ujar dia.

Tim tersebut juga akan berkoordinasi dengan Polri dan pemerintah daerah setempat untuk mengidentifikasi korban dan membantu menerbitkan dokumen kependudukan.

“Tim Dukcapil Kemendagri akan membantu Tim Disaster Victim Identification (DVI) dan Inafis untuk mengidentifikasi korban sekaligus membantu menerbitkan dokumen korban yang hilang," ucap Tjahjo.

Kemendagri juga akan merenovasi sejumlah kantor pemerintahan yang rusak diterjang tsunami. Hal itu menjadi salah satu prioritas agar pemerintahan di desa bisa berjalan kembali.