Hari Bela Negara, Saat Bukittinggi Jadi Ibu Kota Pemerintahan Darurat RI

Kompas.com - 19/12/2018, 19:03 WIB
Kepada P.D.R.I ( Pemerintah Darurat Republik Indonesia ) Sjafrudin Prawiranegara S.H tiba di Maguwo disambut oleh Wakil Presiden Drs. Moh Hatta dan di Istana oleh Presiden, Soekarno Dok. KompasKepada P.D.R.I ( Pemerintah Darurat Republik Indonesia ) Sjafrudin Prawiranegara S.H tiba di Maguwo disambut oleh Wakil Presiden Drs. Moh Hatta dan di Istana oleh Presiden, Soekarno

KOMPAS.com - Perjalanan Indonesia menjadi negara yang berdaulat terbilang tak mudah meski proklamasi kemerdekaan sudah dibacakan pada 17 Agustus 1945.

Upaya Sekutu untuk melucuti senjata Jepang pasca-Perang Dunia II dimanfaatkan Belanda untuk kembali berkuasa dan menjajah Indonesia. Sejumlah pertempuran dan diplomasi dilakukan, salah satunya Perjanjian Renville pada 17 Januari 1948.

Namun, Belanda mengingkari Perjanjian Renville yang telah disepakati. Pada 19 Desember 1948, pesawat DC-3 Dakota menerjunkan pasukan dari udara menuju ibu kota Indonesia di Yogyakarta.

Pasukan Belanda disiagakan penuh untuk menyerang Kota Pendidikan itu. Pukul 05.45 delapan pesawat Jagers Belanda menyergap Pangkalan Udara Maguwo, menghancurkan pasukan AURI yang hanya mengandalkan senjata ringan.

Belanda juga mendaratkan pasukan tambahan serta perlengkapan bermotor. Pukul 09.30, Tijger Brigade dalam komando Kolonel Van Langen menyerbu Yogyakarta, 6 kilometer dari Maguwo.

Namun, dilansir dari Harian Kompas yang terbit pada 20 Desember 1998, pimpinan TNI bersama induk pasukan tidak hancur.

Panglima Besar Jenderal Sudirman, dalam kondisi sakit parah, lolos setelah pukul 08.00 mengeluarkan instruksi bahwa Yogyakarta diserang dan Angkatan Perang harus segera menjalankan rencana yang ditetapkan sebelumnya.

Baca juga: Peluncuran Uang NKRI Baru Bertepatan dengan Hari Bela Negara

Kejadian 19 Desember 1948, serbuan ke Yogyakarta untuk melibas keberadaan Republik, tak berbuntut baik. Sultan Yogyakarta Hamengku Buwono IX yang diminta jadi raja seluruh RI, menolak dan tak pernah mau keluar dari keraton.

Presiden Soekarno yang sebelumnya memimpin sidang kabinet mengirim mandat membentuk pemerintahan darurat kepada Menteri Kemakmuran Syafrudin Prawiranegara yang sedang di Bukittinggi.

Bung Karno juga mengirim radiogram kepada Soedarsono di New Delhi, India, sekitar rencana pembentukan pemerintahan pelarian. Wapres yang juga menjabat Perdana Menteri Muhammad Hatta mengirim perintah tertulis untuk tetap meneruskan perjuangan.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X