Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timses Jokowi Anggap Semua Parpol Sudah Sepakat Kotak Suara dari Karton

Kompas.com - 17/12/2018, 18:35 WIB
Devina Halim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengungkapkan bahwa mereka memiliki keinginan yang sama dengan Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Juru Bicara TKN Lena Maryana Mukti mengungkapkan, keinginan tersebut adalah Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang terselenggara dengan lancar.

"TKN punya keinginan yang sama dengan teman-teman di BPN bahwa penyelenggaraan pemilu ini bisa dilaksanakan secara transparan, jujur, adil," ujar Lena saat konferensi pers, di Posko Cemara, Jakarta Pusat, Senin (17/12/2018).

Selain itu, Lena menuturkan, pihaknya juga ingin agar penyelenggara pemilu bersikap profesional. Hal itu ia sampaikan terkait dengan kotak suara berbahan "karton" atau dupleks yang akan digunakan dalam pemilu mendatang.

Baca juga: Ketua KPU Sebut Kotak Suara Berbahan Karton Lebih Hemat Biaya

Menurut TKN, pemilihan karton tersebut sudah sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku. Kotak suara itu juga sudah disetujui oleh Komisi II DPR RI melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Selain itu, ia menuturkan bahwa kotak suara sudah melalui proses uji coba sehingga disetujui penggunaannya.

Kemudian, Lena berpendapat, tampilan kotak suara yang transparan di salah satu sisinya juga bertujuan untuk mengurangi kecurangan.

Pasal 7 Ayat 1 PKPU Nomor 15 Tahun 2018 tentang Logistik mengatur bahwa kotak suara Pemilu 2019 berbahan dasar karton kedap air yang transparan satu sisi atau disebut juga dupleks.

Oleh sebab itu, salah satu persoalan kotak suara saat ini adalah soal pengamanannya. TKN ingin agar penyelenggara pemilu bersikap profesional dalam pengamanannya demi mencegah kecurangan.

"Hal penting yang perlu digarisbawahi, kami berharap penyelenggara pemilu bekerja secara profesional termasuk pengamanan kotak suara," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com