Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Putri Wiji Thukul Kini Tak Mau Lagi Menyimpan Ekspektasi...

Kompas.com - 17/12/2018, 16:13 WIB
Retia Kartika Dewi,
Bayu Galih

Tim Redaksi

SOLO, KOMPAS.com - Sudah dua dekade sejak aktivis demokrasi Wiji Thukul "dihilangkan" akibat sikap politiknya yang kerap mengkritik rezim Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto.

Hingga kini, penanganan kasus hilangnya Wiji Thukul dan sejumlah aktivis demokrasi pada periode 1996-1998 tak jua menemui kejelasan meski presiden berganti lima kali, dari Habibie hingga Joko Widodo.

Wiji Thukul meninggalkan seorang istri bernama Siti Dyah Sujirah (Sipon), dan dua orang anak, Fitri Nganthi Wani dan Fajar Merah. Selama 20 tahun tersebut, keluarga tetap berharap ada penyelesaian terhadap kasus yang menimpa Wiji Thukul.

Dalam film dokumenter Nyanyian Akar Rumput (2018) garapan sutradara Yuda Kurniawan, Sipon pernah memiliki harapan akan penyelesaian kasus menghilangnya Wiji Thukul saat Pemilihan Presiden 2014.

Apalagi, menurut Sipon, Joko Widodo yang saat itu menjadi calon presiden dianggap piawai dalam mengurus Kota Solo sewaktu menjabat wali kota.

"Waktu Jokowi terpilih sebagai presiden, saya berharap semoga PR-PR (pekerjaan rumah) dari presiden sebelumnya bisa terselesaikan, terutama kasus penghilangan Thukul," ujar Sipon dalam diskusi film Nyanyian Akar Rumput, akhir pekan lalu (15/12/2018).

Namun, harapan itu perlahan pupus. Keluarga Wiji Thukul mulai enggan berharap pada negara atau proses politik yang berjalan.

Putri Wiji Thukul, Fitri Nganthi Wani, hanya menuntut Presiden Jokowi menuntaskan janji yang diucapkan saat kampanye Pemilihan Presiden 2014.

"Kami menuntut keadilan dan janji-janji yang diucapkan oleh presiden. Saya sudah lelah dengan harapan. Harapan bagi saya itu racun," ujar Wani dalam diskusi itu.

"Tentu saja 20 tahun bukan waktu yang singkat, dan banyak sekali pelajaran kami dapatkan dari kejadian ini, dan saya sebut sebagai olahrasa," kata dia.

Baca juga: 4 Tahun Presiden Jokowi, Janji Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu yang Masih Gelap

Saat salah satu peserta diskusi bertanya, apakah Wani masih berharap Pemilu 2019 akan memberi jalan terhadap penuntasan kasus pelanggaran HAM di masa lalu, Wani bersikap tegas.

Dia tak mau lagi berekspektasi atau menggantungkan harapan kepada proses politik, sebab para politisi hanya bisa berjanji dan tak pernah memberikan kepastian.

"Saya anggap bahwa ekspektasi itu racun. Membiasakan diri untuk berekspektasi, apalagi itu yang berhubungan dengan masa lalu, berhubungan dengan orang yang tidak jelas, itu sesuatu sesuatu yang sangat beracun," ujar Wani.

Menurut Wani, pemahaman itu membentuk dirinya menjadi orang yang tidak suka menyiksa diri dengan ekspektasi. Dia pun mencetuskan sebuah istilah baru, yakni "politik harapan".

Menurut Wani, politik harapan adalah kondisi yang menyebabkan keluarga korban berharap penyelesaian kasus, namun harapan itu malah dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu, baik itu kepentingan politik atau kepentingan lain.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com