Jokowi: PKB Trennya Naik Terus, kalau Dibiarkan Bisa Tiga Besar

Kompas.com - 17/12/2018, 14:34 WIB
Presiden Joko Widodo saat menghadiri konsolidasi caleg PKB di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (17/12/2018) siang. KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Joko Widodo saat menghadiri konsolidasi caleg PKB di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (17/12/2018) siang.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo memuji Partai Kebangkitan Bangsa. Ia menilai, para kader PKB memiliki semangat dan militansi yang tinggi.

Semangat para kader PKB itu disaksikan langsung oleh Jokowi saat menghadiri konsolidasi caleg PKB di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (17/12/2018) siang.

"Saya melihat tadi, dan merasakan energi di acara ini kelihatan. Dan saya tahu kenapa elektabilitas PKB ini trennya terus naik," kata Jokowi disambut tepuk tangan para kader PKB yang hadir.

"Kalau ini dibiarkan terus, feeling saya (PKB) bisa masuk tiga besar," tambah Jokowi.


Baca juga: Jokowi: Komprat, Kampret, Opo?

Sejumlah kader yang hadir sempat riuh karena mempermasalahkan kata "dibiarkan terus" yang dilontarkan Jokowi. Jokowi lalu buru-buru mengklarifikasi maksud pernyataannya.

"Artinya, partai yang lain diam, gitu, membiarkan. Kalau partai lain nyegat-nyegat, enggak ngerti. Enggak ngerti," kata Jokowi, kali ini disambut tawa para kader PKB.

Jokowi mengapresiasi kesolidan PKB mendukungnya dan Ma'ruf Amin dalam pilpres 2019. Menurut Jokowi, berdasarkan survei internal yang dilakukan, ada 91 persen kader PKB yang solid mendukungnya dan Ma'ruf.

Baca juga: Fraksi PKB Minta Menlu Kirimkan Nota Protes Terkait Twit Dubes Arab Saudi

Calon presiden nomor urut 01 itu pun meminta bantuan para kader PKB untuk ikut membantu mengklarifikasi isu-isu miring yang kerap menyerangnya di media sosial.

"Dalam mempertahankan elektabilitas yang ada, sekarang ini yang bisa mengubah adalah isu-isu. Enggak ada yang lain. Itu harus bisa dibentengi agar tidak tergerus," kata dia.

Dalam acara ini, hadir Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Hadir juga para menteri kabinet kerja, yakni Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Menteri Desa Eko Putro Sandjojo, serta Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi M Natsir.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Nasional
Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Nasional
Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X