Fraksi PKB Protes Twit Dubes Arab Saudi soal Reuni 212

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di DPR menyatakan protes terkait kicauan Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia Osamah Muhammad al-Suaibi terkait reuni 212.

Melalui akun twitternya pada Minggu (2/12/2018), Osamah menyatakan bahwa kegiatan pertemuan umat Islam di Monas kemarin merupakan reaksi atas pembakaran bendera di Garut sekitar sebulan lalu. Ia juga menyebut ormas pembakar bendera tersebut sebagai ormas yang menyimpang.

"Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR-RI tersinggung dan tidak respek atas perbuatan yang diartikulasikan dalam twitter tersebut," ujar Ketua Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurizal melalui keterangan tertulisnya, Jumat (7/12/2018).

Baca juga: Wakil Ketua DPR: Harus Ada Klarifikasi soal Konteks Twit Dubes Saudi

Cucun menilai kicauan yang disampaikan oleh Osamah sangat tidak patut dengan melihat kapasitasnya sebagai diplomat.

Ia merujuk pada pasal 3 huruf e Konvensi Vienna 1961 yang menyatakan seorang perwakilan suatu negara memiliki fungsi mempromosikan hubungan persahabatan antara Negara pengirim dan Negara penerima.

"Saudara Osamah Muhammad al-Shuaibi telah melakukan perbuatan tidak patut pada kapasitas diplomat yang seharusnya mempromosikan hubungan persahabatan," kata Cucun.

Sebelumnya, kicauan Osamah juga mengundang protes dari Gerakan Pemuda (GP) Ansor dan Pengurus Beras Nahdlatul Ulama (PBNU).

Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas meminta Osamah memberikan klarifikasinya.

Yaqut menjelaskan, bendera yang dibakar oleh salah satu anggota GP Ansor pada acara Peringatan Hari Santri di Limbangan Garut Jawa Barat, 22 Oktober 2018 lalu merupakan bendera organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Pemerintah juga telah menyatakan melalui beberapa pemberitaan di media massa bahwa bendera tersebut adalah bendera HTI.

Baca juga: Wakil Ketua DPR: Harus Ada Klarifikasi soal Konteks Twit Dubes Saudi

HTI, kata Yaqut, merupakan suatu organisasi yang menggunakan agama dan simbolnya demi politik serta kekuasaan.

Sementara Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj mendesak pemerintah untuk menyampaikan nota protes kepada Kerajaan Arab Saudi dan memulangkan Osamah.

Said menilai Osamah telah melakukan pelanggaran diplomatik dengan mencampuri urusan politik negara lain.