Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Perusakan Atribut Partai, Ketua DPD Minta Jangan Ada Fitnah

Kompas.com - 17/12/2018, 13:50 WIB
Jessi Carina,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang (OSO) mengatakan, kejadian perusakan atribut Partai Demokrat tidak bisa dibenarkan. Dia pun meminta agar kejadian itu tidak membuat antar partai saling tuduh.

"Harus ada buktinya, kalau enggak (ada bukti) ya enggak boleh dong nuduh-nuduh. Tapi perusakan itu enggak benar, enggak boleh," ujar OSO di kompleks parlemen, Senin (17/12/2018).

Baca juga: Polisi Ungkap Motif Pelaku Perusakan Atribut Partai Demokrat di Pekanbaru

Jika Partai Demokrat menuduh pihak tertentu sebagai perusak atribut, harus berdasarkan bukti yang kuat. Jika tidak, tuduhan tersebut sama saja dengan fitnah.

"Jangan menuduh tapi enggak ada bukti. Itu namanya fitnah," kata OSO.

Diberitakan sebelumnya, atribut penyambutan Ketum Partai Demokrat SBY dirusak orang tidak dikenal. Perusakan tersebut terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru.

Baca juga: Tiga Orang Jadi Tersangka Kasus Perusakan Atribut Partai Demokrat

Aparat kepolisian sudah menangkap satu orang yang diduga pelaku perusakan atribut Partai Demokrat pasca-penyambutan Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Pekanbaru, Riau.

Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, pihaknya sudah menelusuri informasi tentang perusak atribut itu.

Kader Partai Demokrat mencari tempat kerja satu orang pelaku yang ditangkap polisi, kemarin.

Baca juga: AHY Sebut Perusak Atribut Partai Demokrat Pakai Cara Preman

Dari penelusuran itu, kader Partai Demokrat mendapatkan informasi mengenai latar belakang pelaku perusakan. Ferdinand mengatakan pihaknya punya bukti bahwa aksi perusakan ini merupakan perintah dari pihak yang punya kekuasaan.

"Kami memiliki sebuah bukti yang sangat kuat yang bisa menjadi petunjuk kuat bahwa ini ada campur tangan kekuasaan," kata dia.

Kompas TV Viralnya video perusakan baliho Partai Demokrat di Pekanbaru, Riau masuk babak baru setelah sebuah video pelaku perusakan yang mengaku diperintah kader PDI-P tersebar di media sosial. Betulkah ada aksi terorganisir untuk melakukan perusakan terhadap sejumlah baliho Partai Demokrat lalu apa sanksi yang akan dijatuhkan Bawaslu jika hal ini terbukti? Kita bahas bersama anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar; Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ade Irfan Pulungan. Serta lewat sambungan Skype dari Pekanbaru, Riau, Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com