Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 16/12/2018, 10:57 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAMBI, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengungkapkan alasannya mengambil kebijakan peningkatan kesejahteraan bagi prajurit TNI.

Saat memberikan pengarahan kepada 3.300-an prajurit Babinsa dari Kodam Iskandar Muda, Kodam I Bukit Barisan dan Kodam II Sriwijaya di Balai Room Universitas Jambi, Minggu (16/12/2018), Presiden Jokowi mengawalinya dengan bertanya kepada para Babinsa terlebih dahulu soal pencairan tunjangan operasional.

"Tadi sudah disampaikan Panglima TNI bahwa tunjangan (operasional) Babinsa sudah diberikan. Sudah diterima, benar?" ujar Jokowi.

"Sudah," jawab para Babinsa dengan kompak sambil bertepuk tangan.

Baca juga: Kenaikan Tunjangan Babinsa Cair, Panglima TNI Berterima Kasih kepada Presiden

Jokowi melanjutkan, kebijakan peningkatan kesejahteraan TNI itu dilakukan karena menyerap aspirasi dari bawah.

"Karena setiap saya ke desa, ke daerah, ada yang bisikin saya, 'Pak Presiden, tunjangan operasional (Babinsa) masih kurang banget. Jauh Pak kalau dibandingkan Babinkamtibmas (Polri)'," lanjut Jokowi.

"Suara-suara seperti itu saya dengar. Karena saya sering ke bawah, ke desa. Jangan dikira saya enggak dengar," ujar dia.

Presiden sekaligus mengklarifikasi soal kenaikan tunjangan kinerja yang sempat tertunda sejak Juli 2018.

Ia memastikan, tunjangan operasional TNI akan dicairkan pekan depan.

"Sebetulnya sudah kita dorong agar Juli (2018) bisa diberikan. Tetapi memang prosedur keuangan kita muter-muter, ruwet sekali. Dari Kemenhan, mesti lagi ke Kemenkeu. Mesti kita kejar," ujar Jokowi.

"Tapi tadi sudah dipastikan Panglima TNI dipastikan, (tunjangan kinerja) akan saudara-saudara terima di minggu depan ini," lanjut dia disambut tepuk tangan para Babinsa.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Nasional
Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus 'Clean and Clear'

AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus "Clean and Clear"

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Nasional
Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com