Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alasan Jokowi Naikkan Tunjangan TNI

Kompas.com - 16/12/2018, 10:57 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAMBI, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengungkapkan alasannya mengambil kebijakan peningkatan kesejahteraan bagi prajurit TNI.

Saat memberikan pengarahan kepada 3.300-an prajurit Babinsa dari Kodam Iskandar Muda, Kodam I Bukit Barisan dan Kodam II Sriwijaya di Balai Room Universitas Jambi, Minggu (16/12/2018), Presiden Jokowi mengawalinya dengan bertanya kepada para Babinsa terlebih dahulu soal pencairan tunjangan operasional.

"Tadi sudah disampaikan Panglima TNI bahwa tunjangan (operasional) Babinsa sudah diberikan. Sudah diterima, benar?" ujar Jokowi.

"Sudah," jawab para Babinsa dengan kompak sambil bertepuk tangan.

Baca juga: Kenaikan Tunjangan Babinsa Cair, Panglima TNI Berterima Kasih kepada Presiden

Jokowi melanjutkan, kebijakan peningkatan kesejahteraan TNI itu dilakukan karena menyerap aspirasi dari bawah.

"Karena setiap saya ke desa, ke daerah, ada yang bisikin saya, 'Pak Presiden, tunjangan operasional (Babinsa) masih kurang banget. Jauh Pak kalau dibandingkan Babinkamtibmas (Polri)'," lanjut Jokowi.

"Suara-suara seperti itu saya dengar. Karena saya sering ke bawah, ke desa. Jangan dikira saya enggak dengar," ujar dia.

Presiden sekaligus mengklarifikasi soal kenaikan tunjangan kinerja yang sempat tertunda sejak Juli 2018.

Ia memastikan, tunjangan operasional TNI akan dicairkan pekan depan.

"Sebetulnya sudah kita dorong agar Juli (2018) bisa diberikan. Tetapi memang prosedur keuangan kita muter-muter, ruwet sekali. Dari Kemenhan, mesti lagi ke Kemenkeu. Mesti kita kejar," ujar Jokowi.

"Tapi tadi sudah dipastikan Panglima TNI dipastikan, (tunjangan kinerja) akan saudara-saudara terima di minggu depan ini," lanjut dia disambut tepuk tangan para Babinsa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

LIVE STREAMING: Jemaah Haji Indonesia Mulai Prosesi Wukuf di Arafah Hari Ini

LIVE STREAMING: Jemaah Haji Indonesia Mulai Prosesi Wukuf di Arafah Hari Ini

Nasional
Jumlah Jemaah Haji Indonesia Wafat Capai 121 Orang per Hari Ini

Jumlah Jemaah Haji Indonesia Wafat Capai 121 Orang per Hari Ini

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Dibentuk, Dipimpin Hadi hingga Muhadjir Effendy

Satgas Pemberantasan Judi "Online" Dibentuk, Dipimpin Hadi hingga Muhadjir Effendy

Nasional
Pengemis Korban Kebakaran di Pejaten Barat Selalu Tolak Bantuan Warga, Merasa Dirinya Kaya

Pengemis Korban Kebakaran di Pejaten Barat Selalu Tolak Bantuan Warga, Merasa Dirinya Kaya

Nasional
Tanggapan Pengamat Kebijakan Publik terhadap Terbitnya Perpres Nomor 42 Tahun 2024

Tanggapan Pengamat Kebijakan Publik terhadap Terbitnya Perpres Nomor 42 Tahun 2024

Nasional
Evaluasi Pemondokan Jemaah asal Kalbar, Timwas Haji DPR RI: Tidak Ramah Lansia

Evaluasi Pemondokan Jemaah asal Kalbar, Timwas Haji DPR RI: Tidak Ramah Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR RI Berencana Bentuk Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Timwas Haji DPR RI Berencana Bentuk Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Nasional
Soal Pembangunan IKN, Eks Wamenlu: Jangan Dikaitkan Politik, Ambisius, dan Ketergantungan Pihak Lain

Soal Pembangunan IKN, Eks Wamenlu: Jangan Dikaitkan Politik, Ambisius, dan Ketergantungan Pihak Lain

Nasional
Hadapi Puncak Haji, Timwas Haji DPR Desak Kemenag Perketat Mitigasi Kesehatan Jemaah

Hadapi Puncak Haji, Timwas Haji DPR Desak Kemenag Perketat Mitigasi Kesehatan Jemaah

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Sampai Akhir 2024, Masa Tugas Bisa Diperpanjang

Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Sampai Akhir 2024, Masa Tugas Bisa Diperpanjang

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Harus Lapor Presiden Minimal Tiap 3 Bulan

Satgas Pemberantasan Judi "Online" Harus Lapor Presiden Minimal Tiap 3 Bulan

Nasional
Jokowi Tunjuk Menkopolhukam Jadi Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online

Jokowi Tunjuk Menkopolhukam Jadi Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online

Nasional
Politikus PDI-P: Kalau 'Gentle' sebagai Penegak Hukum, KPK Harus Kembalikan Barang yang Disita dari Hasto

Politikus PDI-P: Kalau "Gentle" sebagai Penegak Hukum, KPK Harus Kembalikan Barang yang Disita dari Hasto

Nasional
Jokowi Tetapkan 10 Juni Sebagai Hari Kewirausahaan Nasional, Bukan Hari Libur

Jokowi Tetapkan 10 Juni Sebagai Hari Kewirausahaan Nasional, Bukan Hari Libur

Nasional
Anggap Duet Anies-Kaesang Sulit Terwujud, Projo: Anies Antitesa Pemerintah Terpilih

Anggap Duet Anies-Kaesang Sulit Terwujud, Projo: Anies Antitesa Pemerintah Terpilih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com